Menteri Keuangan RI

• Visi Kementerian Keuangan RI adalah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif di abad ke-21, sedangkan misinya, antara lain:
  • Mencapai tingkat kepatuhan pajak serta bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang kuat
  • Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent
  • Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum
  • Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif
  • Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif
• Total pagu anggaran Kemenkeu RI sebesar Rp38.070.590.846.000 dan realisasi penyerapan anggaran per 30 Juni sebesar 41,41%.
• Pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp42.922.713.802.000 yang terbagi atas:
  • Fungsi pelayanan umum sebesar Rp41.416.713.802.000 
  • Fungsi pendidikan sebesar Rp1.506.000.000.000. 
• Pagu paling besar terletak di Sekretariat Jenderal, karena gaji dianggarkan ke unit tersebut, setelah Sekretariat Jenderal, anggaran terbesar lainnya adalah Direktorat Jenderal Pajak. 
• Berdasarkan sumber dana pagu indikatif tahun 2017 terdiri dari:
  • Rupiah murni sebesar Rp30.778.638.630.000
  • Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp12.071.295.601.000
• Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp72.780.000.000. 
• Menteri Keuangan RI memohon agar Pimpinan dan Anggota Komisi 11 DPR-RI dapat menyetujui dan menetapkan usulan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan RI Tahun 2017.
  

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

• Pelaksanaan program di tahun 2017 akan dilakukan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial. Kemudian, evaluasi kinerja pembangunan ini akan bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 
• Bappenas pada tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan akan berkomitmen untuk benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai sistem integrator. 
• Fokus pembangunan adalah manusia dan masyarakat dengan tipe pembangunan yang inklusif. 
• Fungsi Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta dukungan perencanaan pembangunan nasional.
• Pelaksanaan program tahun 2016, antara lain inovasi perencanaan melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, misalnya lintas sektor, lebih memberikan penekanan pada potensi wilayah dan pengurangan kesenjangan. Kemudian, inovasi dalam dukungan proses perencanaan, seperti dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui pendampingan penyusunan RPJMD tersebut. Terakhir, yaitu program kerjasama/knowledge sharing dengan negara lain/organisasi internasional.
• Pelaksanaan Program Prioritas Nasional tahun 2017 berprinsip pada “Money Follow Program” dimana programnya terbagi menjadi program utama, yaitu program perencanaan pembangunan nasional dan program pendukung, seperti dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, peningkatan sarana dan aparatur Bappenas, serta pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.
• Anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.423,69 Miliar dengan penyerapan anggaran sebesar 27,13% per 30 Juni 2016. 
• Pagu Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp1.459.960.000.000 yang terdiri dari:
  • Rupiah Murni sebesar Rp712.490.000.000
  • Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp247.470.000.000
  • Hibah Luar Negeri sebesar Rp500.000.000.000
• Pagu ini akan dibagi menjadi 76,8% untuk Program Prioritas Nasional, 20,4% untuk Program Dukungan Manajemen, 2,5% untuk Program Sarana dan Prasarana, dan 0,3% untuk Program Pengawasan.
  

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

• Realisasi Anggaran BPS berdasarkan program tahun 2016 per 30 Juni 2016 sebesar 65,08% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.439.730.000.000. 
• Tahun 2016 BPS sudah melaksanakan program dengan realisasi anggaran akumulatif sebesar 62%. 
• Pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp4.972.230.000.000 yang terdiri dari:
  • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp2.646,45 Miliar
  • Program  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) sebesar Rp236,56 Miliar
  • Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) sebesar Rp9,36 Miliar
  • Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp2.079,86 Miliar
• Perbandingan Pagu Anggaran 2016, Pagu APBN Perubahan 2016, dan Pagu Anggaran 2017 yaitu selisihnya untuk DMP TTL sebesar 17,74%, PSPA sebesar -23,12%, PPAA sebesar 1,52%, PPIS sebesar -32,74%, dan Pagu BPS sebesar -12,10%.
• Program Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017, sebagai berikut:
  • Program DMP TTL, antara lain:
    • Biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk tunjangan kinerja untuk 16.162 pegawai
    • Operasional perkantoran sebanyak 513 satuan kerja
    • Penyelenggaraan kegiatan pendidikan kedinasan Program DIV Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
    • Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat (rintisan pendidikan gelar, pra jabatan, Diklatpim, Diklat jarak jauh, teknis, dan fungsional)
    • Kegiatan non operasional di lingkungan Sestama (penyelenggaraan kehumasan, kursus bendahara, pembinaan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, Simak-BMN, serta kepegawaian pusat dan daerah)
    • PNBP sebesar Rp7,01 Miliar berasal dari pendaftaran penerimaan mahasiswa baru STIS
    • Kegiatan Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAP-CERDAS) dalam rangka reformasi birokrasi di BPS
  • Program PPIS, antara lain:
    • Kegiatan Prioritas Nasional: Sensus Ekonomi (SE2016) Lanjutan, yaitu pendataan sampel Usaha Mikro Kecil (UMK) dan pelaksanaan sensus Usaha Menengah Besar (UMB)
    • Kegiatan Prioritas Lembaga: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Harga-Harga, Survei Pertanian, Survei Industri Besar/Sedang, Survei Industri Mikro dan Kecil triwulanan, Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Perdagangan, Penyusunan Statistik Ekspor-Impor, Penyusunan PDB dan PDRB, berbagai kegiatan analisis, uji coba dan kompilasi, dan sebagainya.
    • Kegiatan Baru: Survei Sektor Informal (SSI), untuk memperbaiki angka PDB dan PDRB, dan Survei Khusus Disabilitas
    • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): PNBP sebesar Rp93,90 miliar untuk menampung kegiatan PNBP yang bersumber dari hasil penjualan data, publikasi BPS, dan peta digital, dalam rangka peningkatan pelayanan statistik terpadu, serta PNBP yang bersumber dari kerjasama statistik antara BPS dan K/L lainnya dalam rangka mengumpulkan data statistik sektoral yang tidak tersedia di BPS
• Misi BPS
  • Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional-internasional
  • Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
  • Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
• BPS memiliki 1 (satu) program teknis dan 3 (tiga) program generik. Program teknis BPS adalah program penyediaan dan pelayanan informasi statistik, sedangkan program generik, sebagai berikut: 
  • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DMPTTL) BPS
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS
  • Program pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) BPS
• Kepala BPS memohon agar Pimpinan dan Anggota Komisi 11 DPR-RI dapat menyetujui pagu anggaran BPS.
  

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

• Pagu Anggaran BPK tahun 2017 sebesar Rp3,1 Triliun, termasuk belanja pegawai sebesar Rp1,2 Triliun dan belanja operasional sebesar Rp399 Miliar.
• BPK mendukung upaya Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kegiatan-kegiatan, diantaranya pembentukan talent pool, assessment center, pembangunan zona integritas, penerapan e-audit, penerapan manajemen kinerja individu, dan sasaran kinerja pegawai.
• Melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor 176/S/X-X.4/04/2016 pada 5 April 2016, BPK mengusulkan:
  • Pembentukan satuan kerja baru yaitu Balai Diklat Yogyakarta, Balai Diklat Medan, dan Balai Diklat Makassar.
  • Melakukan restrukturisasi Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri menjadi Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kerjasama Internasional.
  • Melakukan penambahan/pengurangan, perpindahan, dan perubahan nomenklatur/satuan keluaran.
    

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Realisasi anggaran BPKP sebesar 42,42% per 30 Juni 2016 dan pagu indikatif tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.623.529.773.000.
• Usulan tambahan anggaran belanja modal (Program Prioritas Nasional Nomor 1) sebesar Rp14.015.000.000 untuk sarana dan prasarana di seluruh unit kerja BPKP. 
• Usulan tambahan anggaran kegiatan pengawasan (Program Prioritas Nasional Nomor 6) berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, permintaan Pemerintah agar BPKP melakukan pengawasan atas dana desa, persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-18 dan DAK Reimbursement sebesar Rp95.000.000.000.
  

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

• Capaian kinerja LKPP tahun 2015 salah satunya, yaitu mampu menghemat anggaran sebesar 10,14% dari pagu anggaran tahun 2015 dan transaksi e-purchasing sukses mencapai 76.562 paket dengan nilai sebesar Rp31,1 Triliun. 
• LKPP ingin menjadi organisasi pembaharu yang inovatif, caranya dengan menguasai seluruh teknologi seoptimal yang LKPP mampu. 
• LKPP fungsinya sebagai pembangun teknologi, yang nantinya digunakan oleh seluruh lembaga di Indonesia.
• Serapan anggaran LKPP telah mencapai 37% dan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2010-2012, LKPP mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian tahun 2014-2015 kembali WTP.
• Pagu anggaran indikatif 2017 sebesar Rp213.810.029.000 terdiri dari 33% Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DMPTTL), 5% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP, dan 62% Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
• Cita-cita LKPP 34 provinsi terlayani cloud data center sebanyak 50.000 produk masuk e-katalog.
• Rencana kerja LKPP tahun 2017, antara lain:
  • Terpenuhinya 8000 layanan advokasi
  • Pelatihan PBJ untuk 200 orang pejabat fungsional
  • 218 Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Produksi Barang/Jasa Pemerintah
  • Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 100 kasus
  • Koordinator Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah