Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Keputusan PMN 2016 atau 2017 dan Perkembangan APBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 12 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 14 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI

Pada 12 Oktober 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan mengenai Keputusan PMN 2016 atau 2017 dan Perkembangan APBN 2017. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Mohamad Prakosa dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 16.26 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Ilustrasi : Today.line.me

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI
  • Menkeu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tidak mengalami perubahan dari sis resiko dalam adanya perlemahan, sedangkan menurut World Bank untuk pertumbuhan Export-Import dunia hanya 1,5%.
  • Pada semester 2 angka pertumbuhan ada dalam kisaran 5,0%, masih lebih tinggi dari pertumbuhan seluruh tahun 2016 sedangkan pada kuartal kedua kemarin memberikan optimisme. untuk inflasi nasional masih berada ditingat yang rendah dan stabil, kecenderungan inflasi sampai akhir tahun 2016 adalah meningkatnya harga minyak menurut OPEC. Harga minyak dunia akan meningkatkan dari sisi produksi, tetapi tergantung pada realisasi juga. Karena dari beberapa bencana alam akan mempengaruhi proses produksi dan distribusi.
  • Menkeu menyampaikan bahwa sampai akhir bulan September untuk nilai tukar ada sentiment positif yang dipengaruhi dari tax amnesty.
  • Menkeu menyampaikan pada saat pertemuan tahunan IMF, bahwa ada pemaparan rencana kenaikan suku bunga diakhir tahun, karena ada pertemuan dan data yang menenjukkan ekonomi Amerika mengalami kenaikan. Sehingga ini yang harus kita waspadai adalah mengenai nilai tukar, harga minyak hari ini ada sentiment kenaikan, karena yang akan terkena imbasnya pada sektor ekspor impor.
  • Menkeu menyampaikan bahwa realisasi ekonomi akhir September 5,4% dan pada akhir tahun diperkirakan 5,2%. Sedangkan untuk inflasi sampai saat ini masih dibawah konsumsi yaitu 3,1%, sehingga yang perlu kita waspadai adalah mengenai nilai tukar rupiah.
  • Menkeu menyampaikan bahwa realisasi perpajakan sebesar 58,2% selalu mengalami peningkatan dari tahun lalu. Sedangkan untuk transfer ke daerah dan dana desa lebih rendah dari tahun lalu karena kita menunda 4 bulan sekitar 106 daerah, untuk transfer ke daerah dan dana desa relatif rendah sekitar Rp5,378 Triliun.
  • Dari laporan terakhir APBN kita tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp224,3 Triliun. Sedangkan untuk pendepatan negara realisasinya meski ada tax amnesty tetapi keseluruhan masih sangat perlu untuk ditingkatkan, karena walaupun masyarakat sudah mengapresiasi tax amnesty tetapi
    perpajakan ini harus tetap untuk dijaga.
  • Untuk penerimaan yang berkaitan dengan sumber daya alam tentu dipengaruhi produksi yang lebih tinggi sedikit. Penerimaan terkait migas harga lebih rendah maka sangat dipengaruhi oleh asumsi makro, untuk PPH non-migas dari 8 bulan pertama kita harus mewaspadai. peneriman pajak non-migas mengalami perbaikan dengan program tax amnesty untuk mendukung pencapaian target perpajakan yang lebih realistis ditahun 2016.
  • Menkeu mengatakan bahwa APBN-P 2016 secara nominal 35% lebih tinggi, kontribusi terbesar dari APBN 2016 adalah tax amnesty untuk 3 bulan terakhir ini. Sedangkan untuk realisasi penerimaan cukai mulai recovery sejak Mei 2016.
  • APBNP mengasumsikan kenaikan, penyesuaian untuk menjaga APBN ini sangat perlu. Penyesuaian untuk menjaga APBN 2016 memang melihat resiko perpajakan, baik pajak maupun cukai ini akan ada resiko akan under perporm di APBN-nya.
  • Menkeu menyampaikan bahwa kenaikan cukai tahun 2016 sebesar Rp148 Triliun.
  • Usaha-usaha pemerintah untuk melakukan percepatan mengurangi berbagai halangan maupun kendala dari sisi belanja meningkat drastis. realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan September lebih tinggi dari realisasi belanja yang sama pada tahun sebelumnya.
  • Menkeu mengatakan bahwa belanja Non-K/L mengalami realisasi lebih rendah, karena pembayaran subsidi jauh lebih rendah dari tahun lalu.
  • Menkeu menyampaikan bahwa K/L seperti KemenPUPR dan Kemenhub mengalami absorbs yang lebih baik dari tahun lalu.
  • Menkeu mengatakan bahwa belanja modal perlu dilihat karena ada belanja modal yang akan dilakukan peluncuran untuk tahun depan. ada klasifikasi belanja sosial yang menjadi belanja barang, terkait temuan BPK yang membuat perubahan klasifikasi tersebut.
  • Realisasi transfer daerah dan dana desa sampai bulan September lebih tinggi dari tahun lalu terutama dari dana desa, selain itu dikarenakan pola pembayaran yang berbeda. Karena realisasi
    pembiayaan anggaran sampai September sejalan untuk mendukung outlook defisit 2016.
  • Menkeu mengatakan bahwa penerimaan dari pajak dan PNBP tidak mencukupi dalam 8 bulan pertama, dan ini terjadi juga pada tahun lalu. Sehingga secara kesimpulan bahwa APBN 2016 ini
    masih konsiste seperti awal bulan yang lalu.
  • Keberhasilan program tax amnesty tahap 1 memberikan kontribusi positif, sehingga kita berharap akan memperbaiki tax amnesty dengan sosialisasi agar tetap melakukan kepatuhan dalam membayar pajak. Kita juga berharap agar masyarakat bisa mematuhi pembayaran pajak dengan tax amnesty.
  • Terjadinya percepatan dan perbaikan pola penyerapan belanja K/L yang diharapkan dapat meningkatkan daya dorong pertumbuhan ekonomi.
  • Menkeu mengatakan dalam pengelolaan APBN akan terus dilakukan dengan kehati-hatian, karena masih perlu dilakukan upaya ekstra untuk menjaga fiskal suistaibility.
  • PMN kod BPJS Kesehatan sebesar Rp6,8 Triliun, untuk iuran BPJS Kesehatan belum menggunakan perhitungan aktuaria secara penuh. Adanya penambahan dana kesehatan (BPJS) sebesar Rp68
    Triliun, penambahan dana tersebut untuk kebutuhan liquiditas dan ada manfaat untuk masyarakat terhadap akses kehidupan, karena jika tidak dicairkan maka akan ada beberapa RS yang akan kesulitan dalam hal pembiayaan. kondisi keuangan BPJS sebelum PMN sebesar Rp71 Triliun dan setelah PMN sebesar Rp78 Triliun.
  • Menkeu menyampaikan terkait dengan lumpur Sidoarjo ada UU No 3 tentang APBN 2015, dana yang dialokasikan untuk tanah berdampak

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan