Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penerimaan Negara Tahun 2015 dan Putusan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Sarana Multi Infrastruktur — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Tanggal Rapat: 17 Dec 2015, Ditulis Tanggal: 28 Oct 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Bambang Brodjonegoro

Pada 17 Desember 2015, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI mengenai Penerimaan Negara Tahun 2015 dan Putusan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Sarana Multi Infrastruktur. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Jon Erizal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Riau 1 pada pukul 19.00 WIB. (ilustrasi: buruhmigran.or.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Bambang Brodjonegoro
  • Menkeu RI memperkenalkan Plt. Dirjen Pajak atas nama Ken Dwijugiasteadi. Ia menaruh harapan pada Plt. Dirjen Pajak untuk menjaga penerimaan negara hingga akhir tahun.
  • Pada akhir November mendatang, Kemenkeu RI akan mempunyai data yang clear, tidak ada lagi adjustment.
  • Realisasi penerimaan negara saat ini sebesar Rp1.223,6 Triliun atau 69,5% dari APBN. Sektor perpajakan menjadi yang terbesar yaitu sebesar Rp1.015 Triliun.
  • Penerimaan negara dari sektor perpajakan Rp16 Triliun lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu.
  • Belanja K/L sebesar Rp508,7 Triliun, Rp100 Triliun lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja K/L tahun lalu.
  • Belanja non K/L sebesar Rp403,7 Triliun. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan belanja non K/L tahun lalu, karena masih adanya subsidi BBM.
  • Posisi defisit akhir November sebesar Rp325,25 Triliun atau 2% dari PDB. Posisi SILPA akhir November sebesar Rp5,6 Triliun.
  • Untuk Bea Cukai sudah masuk Rp138,6 Triliun. Bea keluar hanya bergantung pada ekspor konsentrat PT. Freeport dan PT. Newmont.
  • PPh Migas tidak setinggi periode lalu karena pengaruh harga minyak.
  • PPh non migas akhir November sebesar Rp449,8 Triliun. 
  • PPh 21 Rp102 Triliun (lebih tinggi Rp8 Triliun jika dibandingkan dengan tahun lalu)
  • PPh 22 naik Rp0,2 Triliun, jika dibandingkan dengan tahun lalu
  • PPh 23 naik Rp1,4 Triliun, jika dibandingkan dengan tahun lalu.
  • PPh 25 dan PPh 29 Rp5,7 Triliun (melebihi target).
  • Secara umum PPh masih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu.
  • PPN Rp350,7 Triliun. PPN dalam negeri tinggi. PPN impor turun drastis karena volume impor turun.
  • Penyebab penerimaan pajak turun adalah sektor migas dan impor. Posisi bea cukai year-on-year nya negatif.
  • Produksi rokok turun 0,3%. Padahal, sebelumnya tidak pernah turun.
  • Devisa impor turun 22,7% jika dibandingkan dengan tahun lalu. 
  • Penerimaan sektor SDA Rp88 Triliun dan Migas Rp64,7 Triliun.
  • Laba BUMN naik sedikit. Jualan hasil tambang turun.
  • Sektor properti masih ada masalah terkait aset atau inventory dan beberapa aturan terkait pengakuan properti.
  • Dari DJP terdapat total Rp1.100 Triliun outlook yang dapat dikumpulkan sampai akhir bulan termasuk PPh Migas.
  • Extra effort DJBC adalah dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Tahun depan, Kemenkeu RI akan implementasikan kenaikan tarif cukai.
  • Selain itu, dilakukan juga intensifikasi cukai dan pengawasan pabean. 
  • Shortfall dari DJBC adalah Rp16,2 Triliun.
  • Turunnya harga minyak sampai ke US$40 mempengaruhi penerimaan PNBP Migas.
  • Sesuai penjelasan di atas, maka outlook APBN-P Rp1.522,4 Triliun. Kemenkeu RI akan kerja keras mengejar target 12% lagi.
  • Belanja negara dapat mencapai Rp1.829,7 T atau 92,2% dari target. 
  • Belanja K/L akan mencapai Rp704,2 Triliun 88,5% dari target.
  • Outlook APBN-P Tahun Anggaran 2015
    • Pendapatan Negara
      • APBN-P Rp1.761,6 Triliun
      • Outlook Rp1.522,4 Triliun
    • Belanja Negara
      • APBN-P Rp1.964,1 Triliun
      • Outlook Rp1.829,7 Triliun
    • Pembiayaan Anggaran
      • APBN-P Rp222,5 Triliun
      • Outlook Rp307,3 Triliun
  • Outlook Penerimaan Perpajakan Tahun 2015 (Total APBN-P Rp1.489,3 Triliun, Outlook Rp1.277,3 Triliun)
    • PPh Migas 
      • APBN-P Rp49,5 Triliun
      • Outlook Rp49,5 Triliun
    • Pajak Non Migas
      • APBN-P Rp1.244,7 Triliun
      • Outlook Rp1.049 Triliun
    • Bea dan Cukai
      • APBN-P Rp195 Triliun
      • Outlook Rp178,8 Triliun
  • Realisasi penerimaan perpajakan dalam Desember mendatang harus dapat mencapai Rp261,6 Triliun agar dapat memenuhi outlook 85,8% dari APBN-P Tahun Anggaran 2015. Naik 78,3% dari periode yang sama pada tahun lalu.
  • Realisasi pajak non migas dalam Desember mendatang harus dapat mencapai Rp218,3 Triliun. Naik 80,6% dari periode yang sama pada tahun lalu.
  • Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dalam Desember mendatang harus dapat mencapai Rp40,2 Triliun agar dapat memenuhi outlook 91,7% dari APBN-P Tahun Anggaran 2015. Naik 101% dari periode yang sama pada tahun lalu.
  • Outlook PNBP Tahun 2015
    • APBN-P Rp269,1 Triliun
      • Penerimaan SDA Rp118,9 Triliun
      • Bagian Laba BUMN Rp37 Triliun
      • PNBP Lainnya Rp90,1 Triliun
      • Pendapatan BLU Rp23,1 Triliun
    • Outlook Rp241,8 Triliun
      • Penerimaan SDA Rp102,3 Triliun
      • Bagian Laba BUMN Rp37,6 Triliun
      • PNBP Lainnya Rp72,5 Triliun
      • Pendapatan BLU Rp29,4 Triliun
  • Total proyeksi penerimaan pajak adalah sebesar Rp1.277,3 Triliun. Naik dari tahun lalu yang sebesar Rp1.146,9 Triliun.
  • Laba BUMN di atas perkiraan sebesar Rp37,6 Triliun.
  • DJP, DJBC, dan DJA akan kerja keras mengejar target anggaran.
  • Revaluasi mendapatkan banyak apresiasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan