Sekjen Kemenkeu:

• Realisasi belanja Kemenkeu hingga saat ini telah sebesar 74,79% dan prognosis akan sebesar 95%.
• Pagu alokasi tahun 2017 sebesar semula Rp42 Triliun mengalami penyesuaian kekurangan anggaran sebesar Rp1,4 Triliun menjadi sebesar Rp40,7 Triliun.
• Pagu anggaran Kemenkeu tanpa BLU sebesar Rp29,5 Triliun dengan penyesuaian anggaran sebesar Rp1,4 Triliun menjadi sebesar Rp28,1 Triliun.
• Penghematan berasal dari pengurangan volume maupun kuantitas frekuensi.
• Untuk belanja modal dari renovasi gedung yang tidak dilakukan dan pengadaan kendaraan operasional yang ditunda.
• Pagu anggaran rupiah murni sebesar Rp28,1 Triliun.
• Duit yang berasal dari pinjam luar negeri sebesar Rp62,8 Miliar.
• Kesimpulan pagu alokasi Kemenkeu tahun 2017 yang diusulkan sebesar Rp40,7 Triliun dengan rupiah murni sebesar Rp28 Triliun, BLU sebesar Rp12 Triliun dan PHLN sebesar Rp89,5 Miliar.

Ditjen

• Perkembangan penerbitan SBSN tahun 2008 baru sebesar Rp4,7 Triliun.
• Secara nominal dan porsi penerbitan SBSN meningkat.
• Penerbitan SBSN memerlukan Underlying Asset karea ini bukan utang berbasis bunga.
• Barang Milik Negara (BMN) untuk menjadi Underlying Asset perlu mendapat persetujuan dari DPR RI.
• Kekhususan pengelolaan BMN, hanya sebagai hak manfaat bukan hak kepemilikan ataupun gadai.
• Identifikasi BMN oleh Kemenkeu lalu dibawa ke konsultan hukum independen.
• Tahapan Underlying Asset awal dengan identifikasi BMN kemudian dibawa ke konsultan hukum.
• Lalu dibawa ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.
• Pada 15 Oktober 2016, Kemenkeu dapat persetujuan Rp29,4 Triliun untuk BMN.
• Kesepakatan dengan Komisi 11 DPR RI setiap Underlying Asset yang jatuh tempo bebas Kemenkeu beritahu ke Komisi 11 DPR RI.
• Permohonan Kemenkeu ajukan untuk penerbitan keperluan BMN senilai Rp43,6 Triliun di 50 K/L.
• Kalau UU APBN bahwa usulan awal PT Lapindo untuk unsur rumah tangga sebesar Rp781 Miliar. Dari usulan itu diversifikasi BPK butuh sebesar Rp827 Miliar.
• Untuk tahun 2016 dari yang bisa terserap sebesar Rp773 Miliar. Jadi dana kekurangan sebesar Rp54 Miliar ini sudah diusulkan masuk APBN-P tahun 2016.
• Kalau APBN anggarkan Rp54 Miliar tidak ada masalah namun dari sisi eksekusi Minarak Lapindo dan warga diskusi mana yang bisa dibayar.
• Sekarang ada masalah lain bahwa yang kena dampak tidak hanya masyarakat rumah tangga.
• Dana sebesar Rp54 Miliar dari usulan BPKP sudah masuk di APBN untuk pencairan sesuai berkas-berkas. BPLS punya tanggung jawab untuk menetapkan kelengkapan administrasi.
• Tahun 2017 nota keuangan Kemenkeu tidak cantumkan anggaran untuk lumpur Lapindo.
  

Ketua BPLS:

• Seandainya anggaran dialokasikan akan ada dampak positif bahwa negara hadir bagi warga Sidoarjo.
• Kalau hanya SPJ proses pembayaran tidak lama perundingan antara warga dan Lapindo perlu waktu.

Menteri Keuangan:

• Agenda berikutnya tentang pengguna BMN sebagai dasar penerbitan underlying asset. Termasuk aset baru dan lama, yang telah jatuh tempo, sehingga menjadi bebas.
• Definisi SBSN adalah surat berharga yang diterbitkan secara syariah untuk membiayai APBN.