Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Ditulis Tanggal: 26 Jul 2023,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI

Pada 12 Juni 2023, Komisi 11 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan tentang pengantar RKA K/L Tahun 2024. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 10.16 WIB. (Ilustrasi: Ayo Bogor)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI
  • Indonesia mencapai negara maju tahun 2045 dan Kementerian Keuangan sebagai institusi pengelola fiskal memiliki peranan yang sangat penting bagaimana kebijakan fiskal untuk mendukung tujuan tersebut melalui penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan negara, dan dari sisi bagaimana institusi Kementerian Keuangan bisa terus berkontribusi.
  • Rencana kerja Kemenkeu 2024 memiliki peran penting untuk mendukung rencana kerja pemerintah 2024 dan juga ini merupakan dasar bagi penyusunan RPJM 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 yang nanti merupakan rencana undang-undang.
  • Kita semua tahu bahwa Indonesia untuk menjadi negara maju harus memiliki produktivitas dan kompetitifness yang tinggi. Desain pembangunan yang inklusif berkelanjutan dan berkeadilan dan tools dari Kementerian Keuangan sebagai instrumen fiskal melalui penerimaan, belanja, perbendaharaan, dan pengelolaan kekayaan negara dan risiko menjadi sangat penting.
  • Namun tidak hanya Kementerian Keuangan, Komisi 11 DPR-RI sebagai partner dari Kementerian Keuangan juga memiliki peran yang sangat penting dan selama ini hubungan Komisi 11 DPR-RI dengan Kementerian Keuangan di dalam merancang membahas APBN yang selalu responsif terhadap berbagai gejolak dan syok yang terjadi di dalam perekonomian. Baik yang berasal dari global seperti pandemi maupun dalam hal ini krisis pangan krisis energi yang berasal dari geopolitik maupun dari sisi tantangan pembangunan dalam negeri. Komisi 11 DPR-RI menjadi partner yang luar biasa penting agar APBN kita terus-menerus bisa mampu menjadi bagian dari solusi bangsa ini.
  • Kinerja perekonomian kita selama ini dibandingkan banyak negara dan kalau dilihat dari sisi trend di dalam sendiri juga menunjukkan hal yang positif dan ini tidak lepas dari peranan APBN fiskal policy yang baik dan prudent. Kita melihat meskipun dalam guncangan seperti syok yang terjadi di pandemi yang memang tidak dipungkiri pasti mempengaruhi kinerja perekonomian dan APBN. Namun kita bisa cukup pulih kembali dan pemulihannya itu cukup cepat dan cukup kuat kalau dibandingkan banyak negara Pier baik itu G20 maupun ASEAN
  • Rasio perpajakan yang merosot kemudian naik lagi. Defisit kita yang sempat melebar di atas 6% dan sekarang sudah turun di bawah 3% dan juga bagaimana pelaksanaan anggaran oleh kementerian/lembaga yang terus kita pantau dengan keseimbangan primer dan juga rasio dari APBN dan keuangan negara.
  • Hal ini bisa dilakukan karena organisasi dan sumber daya manusia dari Kementerian Keuangan terus menjadi aset yang paling penting. Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki organisasi dan sumber daya manusianya agar berkompeten dan memiliki integritas serta profesional. Selama ini kita terus mengedepankan aspek-aspek disiplin anggaran dan pengelolaan anggaran yang efisien dan juga kepantasan dari sisi penggunaan anggaran. Meskipun Kementerian Keuangan sendiri sebagai pengelola keuangan negara dengan belanja total negara adalah 3000 triliun. Ini tidak menjadi alasan Kemenkeu untuk kemudian meminta anggaran sendiri lebih banyak.
  • Bahkan kalau kita lihat Kemenkeu terus melakukan efisiensi. Negatif gross dari SDM kita itu terlihat sekali dalam 5 tahun terakhir tahun 2019 jumlah SDM Kemenkeu masih 82.468 dan sekarang ada di 78.520. Kita setiap tahun melakukan negatif gross artinya jumlah yang retail dibandingkan yang direkrut baru lebih kecil yang direkrut. Sehingga total headcount-nya menurun. Karena kita mengantisipasi dengan dukungan teknologi dan peranan cara kerja baru. Kita lebih mementingkan kepada quality dan kompetensi dibandingkan jumlah.
  • Dari sisi indeks kepuasan penggunaan layanan nilai reformasi birokrasi dan nilai akhir, Kementerian Keuangan membuat progres. Ini tentu membuat kita juga tidak terlena kita memahami sebagai organisasi yang besar dengan jumlah SDM yang sangat banyak tentu juga memiliki hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki. Maka dari itu, Kementerian Keuangan terus melakukan transformasi kelembagaan. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola dan perbaikan pelayanan. Berbagai kasus yang terjadi juga memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi Kementerian Keuangan. Kami terus menata SDM agar mereka tidak hanya dari jumlah namun kompetensi dan juga karakter untuk pelayanan mensimplifikasi proses bisnis agar pelayanan menjadi pasti dan efisien, memperkuat pengawasan internal, penguatan kelembagaan, penguatan budaya kerja, dan transformasi digital di mana sedapat mungkin teknologi digital mampu untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan dan mengurangi kemungkinan Interaksi yang bisa berujung kepada masalah tata kelola.
  • Kita terus memfokuskan pada perbaikan efisiensi dan pengendalian anggaran kita berbagai inisiatif seperti yang kita lakukan sekarang adalah dengan semangat Kementerian Keuangan, yaitu memberikan dampak yang jauh lebih baik dan juga dari sisi kemampuan untuk saling mendukung konsistensi di dalam pelayanan.
  • Disiplin dan efisiensi anggaran Kemenkeu semenjak 2019 hingga 2023, trend belanja dari birokrasi di Kementerian Keuangan itu justru mengalami penurunan pada saat anggaran belanja secara total meledak tinggi karena adanya pandemi. Birokrasi di Kemenkeu terus kita coba efisienkan termasuk pada saat kita harus menjadi host dari berbagai event internasional yang sifatnya satu kali seperti G20 dan berbagai tim ad hoc seperti Satgas BLBI yang juga dalam hal ini membutuhkan dukungan anggaran. Kami terus akan mendukung berbagai agenda baik yang di domestik dan berbagai inisiatif strategis maupun agenda agenda yang sifatnya regional dan global seperti ASEAN chairmanship dan waktu itu G20.
  • Untuk tahun 2024 kami berfokus kepada menyelesaikan berbagai investasi di bidang TIK seperti yang di bidang perpajakan. Kita juga minta untuk bea dan cukai yaitu dari sisi ceisa dan kita juga melihat keseluruhan TIK itu di dalam konteks hari ini tentu tantangan serta ancaman dari sisi keamanannya menjadi sangat real, karena semakin kita menuju ke digital maka tidak boleh kompromi dari sisi keamanan dan reliabilitasnya.
  • Kami juga ingin terus memperbaiki berbagai fasilitas gedung kantor rumah dinas di daerah-daerah terutama untuk daerah-daerah yang kita anggap selama ini di stigma dianggap ini bukanlah tempat yang baik. Kami ingin membentuk di dalam sebuah desain bahwa dari sisi mobilitas dari SDM kita ditempatkan di mana saja di Republik Indonesia dia merupakan bagian dari penugasan dan pengkayaan karir mereka. Sehingga tidak dianggap sebagai sebuah punishment atau dalam hal ini di stigmatis
  • Oleh karena itu kita juga akan memperbaiki berbagai fasilitas terutama di dari daerah remote dan di daerah-daerah. Tentu dengan semangat Kemenkeu: 1. Di mana Tidak setiap unit Eselon 1 vertikal membangun sendiri-sendiri gedung kantor rumah dinas. Sehingga bisa mendukung karir dan dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Kemenkeu di masing-masing daerah.
  • Kita juga untuk 2024 akan menyiapkan untuk perpindahan pegawai Kemenkeu di IKN serta jabatan fungsional baru di Kementerian Keuangan.
  • Dengan berbagai langkah-langkah organisasi dan perbaikan birokrasi kami mampu melakukan efisiensi anggaran hingga 2,12 triliun melalui pola kerja baru Ini. Dari mulai mengendalikan belanja perjalanan dinas, pembayaran belanja pegawai secara terpusat , implementasi ruang kerja yang di-share dan juga konsolidasi pengadaan laptop melalui i-katalog dan digitalisasi dari proses bisnis.
  • Kita juga terus melakukan kolaborasi antar unit. Penggunaan sarana prasarana yang makin optimal dan bisa dishare jadi tidak lagi ada ruang rapat yang di Kavling untuk satu direktur atau satu Dirjen namun bisa di-share.
  • Pembentukan tim di dalam rangka untuk menangani masalah karena biasanya dalam isu Kemenkeu itu tidak hanya eksklusif 1 unit Eselon 1 dan tentu selama covid kami terus melakukan berbagai langkah-langkah dan belajar dari suasana covid.
  • Untuk tahun 2023 Kemenkeu mendukung berbagai prioritas nasional. Dalam hal ini meskipun Kementerian Keuangan bukan instansi teknis implementatif namun peranan Kemenkeu sangat penting di dalam mendukung berbagai pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek nasional. 26 proyek prioritas nasional dengan anggaran 4,95 triliun dalam hal ini dan juga di dalam Kemenkeu sendiri yang juga termasuk proyek prioritas nasional. Seperti pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan korteks sistem. Juga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan IKN yang dalam hal ini anggarannya cukup dinamis dan progresnya juga sangat dinamis. Sehingga membutuhkan dedicated waktu dan dukungan termasuk dari sisi masalah aset dan berbagai landasan hukum yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN tersebut.
  • Kemenkeu juga mendukung 76 proyek unggulan termasuk dalam hal ini berbagai proyek unggulan yaitu turunan dari berbagai undang-undang strategis. Seperti undang-undang P2 SK dan undang-undang HKPD.
  • Untuk tahun 2024 desain dari kerangka kerja Kami ada lima program rencana kerja Kemenkeu untuk 2024 dengan 33 fokus strategis. Karena fokus strategis dari Kemenkeu menyangkut masalah isu baik di dalam negeri maupun global dan suasana dunia yang memang sangat dinamis. Saat ini membutuhkan juga sebuah fokus bagi kita untuk terus melihat dampaknya kepada APBN maupun kepada perekonomian.
  • 33 fokus ini 7 adalah di area kebijakan fiskal 7 di bidang penerimaan negara, 7 di bidang Belanja Negara, 6 di bidang perbendaharaan dan kekayaan negara serta pengelolaan risiko dan yang 6 fokus strategis di bidang dukungan manajemen..
  • Rencana kerja dan rencana kerja anggaran dari Kemenkeu 2024 disusun tentu saja dengan sistematika. Ada sasaran output dari program-program tersebut yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran yang akan diberikan.
  • Berikan tentu 2024 sebagai tahun terakhir dari kepemimpinan Presiden Jokowi dan Kyai Haji Ma'ruf kita terus mendukung kepemimpinan nasional dan target-target pembangunan. Namun pada saat yang sama kita juga mengetahui 2024 ada agenda nasional seperti Pemilu serentak dan juga agenda dari sisi Global yang berpotensi mempengaruhi kita arah kebijakan pembangunan nasional 2024. Terutama dari sisi RKP yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ini menjadi fokus bagaimana kita mendesain kebijakan-kebijakan fiskal kita. Baik itu dari sisi polisi secara keseluruhan penerimaan negara belanja dan dari sisi perbendaharaan kebijakan fiskal
  • Ada 7 Fokus strategis adalah : 1. Bagaimana APBN mendukung prioritas nasional. 2. Bagaimana Policy fiskal mendukung revitalisasi dan hilirisasi dari industri sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang selama ini terus dilaksanakan sebagai program transformasi ekonomi Indonesia, 3. Kemudian yang ketiga mengoptimalkan dan mengembangkan kawasan khusus dan kerjasama ekonomi serta keuangan internasional. Peranan Indonesia yang semakin menonjol, kepemimpinan Indonesia yang makin dilihat dan juga diakui maupun diandalkan di dalam mengelola berbagai kebijakan Global ini juga mengharuskan Kemenkeu untuk terus memiliki kapasitas yang memadai. Sedangkan yang 3 lainnya adalah bagaimana mendesain kebijakan fiskal untuk meng address isu perubahan iklim dan transformasi ekonomi hijau. Kemudian implementasi dari berbagai undang-undang yang sudah dibahas dan disetujui oleh DPR yaitu yaitu P2SK HPP dan HKPD dan kemudian penyelurusan penyelarasan kebijakan fiskal daerah dengan nasional.
  • Bidang terasering perbendaharaan kekayaan negara aset negara dan pengelolaan risiko ada 6 fokus strategis yang menjadi perhatian kita yaitu adalah digitalisasi dari ekosistem pengelolaan kas. Kemudian Sinergi dari pengelolaan dukungan fiskal terutama untuk mendukung penerusan Pinjaman pemerintah dan menggunakan itu sebagai satu instrumen yang penting. Kemudian kualitas pengelolaan pembiayaan dan juga risiko keuangan negara menjadi perhatian yang sangat penting. Kemudian pengembangan skema pembiayaan yang sifatnya inovatif. Kita juga perlu untuk memfokuskan untuk tahun 2024 ke depan adalah cost of fund yang cenderung naik dengan Hair for longer terutama untuk suku bunga Global. Lalu optimalisasi, pengawasan dan pengendalian BMN.
  • Dukungan manajemen program kita adalah untuk mencapai 6 fokus strategis ini tujuannya adalah tetap sama yaitu Bagaimana Kemenkeu sebagai institusi mampu menjawab tantangan-tantangan hari ini dan kedepan. 6 fokus ini adalah:
    • Bagaimana kita memperbaiki menguatkan mengoreksi dari sisi tata kelola dan akuntabilitas kita terus belajar kalau sampai terjadi ada satu kasus belajar lagi apa yang kurang apa yang harus diperbaiki budaya kerja kita integritas dan soliditas dari ASN kemenkeu menjadi fokus
    • Menguatkan pengawasan yang bernilai tambah sebagai Advisor dan strategic partner untuk terus mendukung peningkatan integritas ASN jadi dalam hal ini peranan dari Irjen
    • Bagaimana kita juga akan terus menggunakan teknologi digital untuk mentransformasikan organisasi dan cara kerja Kemenkeu secara kolaboratif dengan terus memperbaiki branding dari Kemenkeu tersebut
    • Penataan pemberdayaan dan kompetensi dari SDM melalui perbaikan baik dari sisi training exposure terhadap pekerjaan dan risiko dan dari sisi mendukung perbaikan pelayanan masyarakat menjadi sangat penting
    • Aset-aset dari negara baik yang langsung di Kemenkeu maupun di KL perlu untuk terus ditingkatkan. Untuk yang ini fokusnya adalah aset yang dimiliki Kemenkeu harus mampu di utilisasikan dan digunakan untuk pelayanan
    • Memfokuskan pada berbagai spesial mission yang ditugaskan di dalam institusi-institusi maupun satuan kerja. Bagaimana memperbaiki pelayanan dan meningkatkan efektivitas dari kebijakan keuangan negara ini adalah fokus di bidang dukungan manajemen
  • Ada 5 program yang dijalankan oleh Kementerian kKuangan. Program pertama adalah program kebijakan fiskal program kebijakan fiskal yang tadi sasarannya adalah menciptakan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif inovatif Kredibel dan juga mendukung diplomasi dan kerjasama internasional untuk tahun 2024. Kami usulkan untuk mendapatkan Pagu indikatif 40,23 miliar
  • Program kebijakan fiskal ini dilakukan oleh 6 unit eselon 1 dan merencanakan 41 kegiatan terkait layanan perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta diplomasi internasional yang dapat mendorong stabilitas dan transformasi ekonomi pasca pandemi dan di tengah ancaman krisis geopolitik dengan sumber daya pagu indikatif Rp40,23 miliar.
  • Berupa perumusan kebijakan KEM PPKF, perumusan kebijakan energy transition mechanism.
  • Keterlibatan dalam internasional tax forum, perumusan RUU APBN dan nota keuangan, reformasi sektor keuangan (UU P2SK).
  • Program pengelolaan penerimaan negara TA 2024 mendapatkan pagu indikatif Rp2,48 triliun dengan output utama penerimaan negara sebesar 2,717-2,861 triliun.
  • Program pengelolaan penerimaan negara diampu oleh 4 unit eselon 1 dan merencanakan 133 kegiatan pelayanan perpajakan dan PNBP kepada masyarakat serta perbaikan dan reformasi.
  • Berbagai sistem administrasi perpajakan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan pendanaan pembangunan dengan sumber dana pagu indikatif 2,48 triliun berupa reformasi perpajakan melalui implementasi UU HPP, integrasi database perpajakan dan PNBP, perbaikan sistem logistik internasional.
  • Program pengelolaan belanja negara TA 2024 mendapatkan pagu indikatif 28,74 miliar dengan output utama alokasi belanja negara sebesar 3.215 - 3.476 triliun.
  • Program pengelolaan belanja negara diampu oleh 2 unit eselon 1 dan merencanakan 59 kegiatan.
  • Program pengelolaan PKNR TA 2024 mendapatkan pagu indikatif 310,82 miliar dengan output utama pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sebesar 3.215 - 3.476 triliun dan pengelolaan aset senilai Rp12.325 triliun.
  • Program pengelolaan PKNR diampu oleh 4 unit eselon 1.
  • Program dukungan manajemen TA 2024 mendapatkan pagu indikatif Rp45,49 triliun dengan output utama antara lain pengelolaan organisasi dengan 1.080 satker dan 78.882 orang pegawai. Program dukungan manajemen diampu oleh 12 unit eselon 1 dan merencanakan 553 kegiatan.
  • Terkait layanan manajemen untuk mendukung kelancaran dan reformasi layanan pada 4 program teknis Kemenkeu, maupun pelayanan langsung kepada publik melalui BLU Kemenkeu dengan sumber daya pagu indikatif termasuk BLU Rp 45,49 triliun, tidak termasuk BLU Rp36,10 triliun di 12 unit eselon 1 antara lain penguatan budaya dan integritas.
  • Implementasi grand design organisasi, digital learning, pembelajaran managing change, penyelesaian pembangunan core tax, pembangunan SINSW 2.0, penyaluran beasiswa LPDP, pendanaan dana riset, pengembangan super apps Kemenkeu.
  • Kemenkeu mendukung berbagai prioritas nasional TA 2024 melalui 32 proyek prioritas nasional.
  • Proyek prioritas nasional yang secara langsung diamanatkan kepada Kemenkeu mendukung PN 1,2,3,5,6 dan 7 melalui pembangunan SINSW G2, kajian evaluasi anggaran IKN, dana bergulir lingkungan hidup, fasilitas pembiayaan UMi, pemulihan piutang BLBI dan pembangunan core tax system.
  • Terkait PN 1 dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
  • Pagu indikatif BA 015 Kemenkeu TA 2024 sebagaimana dalam surat bersama pagu indikatif tanggal 10 April 2023 Pagu indikatif Kemenkeu TA 2024 ditetapkan sebesar 48,35 triliun.
  • Pagu indikatif tersebut dialokasikan pada program kebijakan fiskal 40,23 miliar, program penerimaan negara 2,48 triliun, program belanja negara 28,74 miliar.
  • Pagu indikatif Kemenkeu TA 2024 sebesar 48,35 triliun yaitu fungsi layanan umum 44,71 triliun. Pagu indikatif Kemenkeu TA 2024 yang diusulkan sebesar Rp 48.353.424.381.000.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan