Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Perpajakan — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI)

Tanggal Rapat: 31 Mar 2015, Ditulis Tanggal: 4 Nov 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI)

Pada 31 Maret 2015, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) mengenai Pembahasan Perpajakan. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Jon Erizal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dapil Riau 1 pada pukul 14.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.talenta.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI)

Indonesian National Shipowners' Association (INSA):

  • Pajak di Singapura dan Malaysia 0%. Pajak Indonesia bermacam-macam. Pelayaran tidak masalah bayar, tapi jangan multiple. Lebih baik pajak final, biar adil.
  • INSA paham negara maritim, logis pendapatan besar dari pelayaran. Jika domestik kena pajak, asing lebih progresif pajaknya.
  • INSA juga mendorong SDM Indonesia di bisnis pelayaran fasih Inggris. INSA ingin makin banyak kargo-kargo dilayani jasa domestik.
  • Ketegasan harus pakai rupiah juga penting bagi INSA pelaku pelayaran domestik. Sehingga INSA tidak terbebani selisih kurs.
  • INSA berkomitmen peran aktif agar penerimaan negara makin besar dari pajak pelayaran. Dengan selaras asing dikenai pula.
  • Izin operasi dan pajak kedatangan kapal asing dan harus lebih tegas. Jangan biarkan pnipuan dokumen pelayaran asing sehingga tidak membayar tax.
  • Karena solar naik lagi, jasa pelayaran domestik meminta Kementerian Keuangan terbitkan PP pembebasan PPN BBM.

Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI):

  • Tahun 1996 ada sekitar 77 juta keping kaset dan SD. Sekarang tinggal hanya 8 juta. APPRI sungguh-sunggh beradaptasi dengan teknologi, tapi bisnis musik masih sulit.
  • Setelah Komisi 10 DPR RI, APPRI berharap Komisi 11 DPR RI mendukung industri musik. Potensinya amat besar, tapi kesulitan menghadapi ilegal download dan piracy.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan