Bambang S.:

• Kalau seandainya pemeliharaan stabilitas keuangan tidak hanya saat krisis.
• Dalam konteks keadaan darurat ada mekanisme yang penting.
• KKSK kewenangannya hebat sekali.
• Bambang mempertanyakan kalau sudah krisis tidak ada musyawarah mufakat bagaimana.
• Dalam konteks ini KKSK hanya melapor kepada Presiden.
• RUU ini jangan terburu-buru untuk diselesaikan.
• Dahulukan saja untuk Undang-Undang BI, OJK, BPK. Saran Bambang untuk foksi agar bisa di tata ulang.

Miranda:

• Miranda memohon pendapat publik untuk dipertimbangkan dan dimasukkan.
• Berkaca pada tahun 2008, akan ada perbedaan yang sangat besar jika blanket guarantee disetujui saat itu.
• Miranda menanyakan bagaimana coba dipikirkan untuk menentukan SIB saat kondisi tidak normal.

Herman:

• Dari RUU nya ini bahasa dan istilahnya perlu diperbaiki, terutama yang menggunakan bahasa Inggris seperti di pasal 23.
• Selama pemahaman Herman untuk penyelesaian krisis di 1998, tidak ada mandat hukum yang mengeluarkan siapa, berbuat apa.

Hasan Bisri:

• Tapi pengawasan BI saat itu kurang sehingga terjadi penyelewengan dari bantuan likuiditas.
• Sayangnya juga tidak ada sanksi untuk bank-bank yang menyelewengkan BLBI.
• Hanya beberapa bank yang ditake-over, sisanya dibekukan dan uang nasabah diganti oleh negara.
• Saat di BPPN, BPPN harus melakukan restrukturasi bank.
• Ketegasan sanksi yang ada di UU Perbankan saat itu memang sangat kurang. Sehingga sulit mengungkap pelanggaran.
• Dari pengalaman tahun 1998 beberapa hal harus DPR RI pertimbangkan dalam membahas RUU ini.
• Di RUU ini Hasan Basri melihat ada resiko tidak akan pernah ada keputusan, karena jka tidak disetujui semua tidak akan ada keputusan.
• Sebaiknya keputusan kondisi tidak normal diputuskan oleh Presiden. KSSA hanya memberi rekomendasi.
• Hasan Bisri setuju dengan Pak bambang bahwa dalam RUU ini peran Presiden sangat kecil sehingga perlu dipertimbangkan lagi.
• Saran Hasan Bisri juga untuk satu bank masuk IB semuanya melalui KSSA.
• Pinjaman likuiditas khusus yang dikeluarkan BI di sini harus dengan rekomendasi OJK, jika begini BI tidak mandiri lagi.
• Larangan bagi bank SIB, saran Hasan untuk bisa dipertegas dan diperluas.
• Hasan setuju kalau dinyatakan OJK menempatkan pengawasan pada bank SIB.
• Apabila penyehatan anak SIB maka KSSK harus menyerahkan ke LPS.
• Kewenangan LPS menyerupai kewenangan BPPN.
• Jika pengawsan OJK tidak berhasil maka KSSA dapat menyerahkan bank SIB kepada LPS.