Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Bambang

Tanggal Rapat: 21 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 21 Feb 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Bambang

Pada 21 September 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan mengadakan Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas nama Bambang. FPT ini dipimpin dan dibuka oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 dan dinyatakan terbuka untuk umum

Ilustrasi : gatra.com

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Bambang
  • Bambang menyampaikan terkait dengan pengelolaan uang negara merupakan unsur pertama dalam unsur
    kenegaraan dalam mencapai kemakmuran.
  • Cakupan pemeriksaan BPK adalah laporan keuangan, pemeriksaan kinerja yang dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara dari semua instansi. sedangkan cakupan BPK sangat luas maka harus ada pendekatan agar bisa lebih efektif lagi.
  • BPK sebagai industri yang bertanggung jawab mengawasi pemeriksaan ini menjadi catatan tersendiri selayaknya BPK tampil di depan publik dengan melakukan trobosan mengenai penanganan masalah. BPK juga harus mendorong budaya kepatuhan dan integritas karena ini sangat penting dan mendasar untuk audisi dan auditor. Sehingga perlunya sosialisasi dalam menciptakan budaya kepatuhan.
  • Bambang mengatakan dalam meningkatkan kualitas SDM, dalam pengelolaan uanga negara tidak hanya
    masalah kompetensi dan kualitas. Karena masalah integritas juga sangat penting, bukan hanya kemampuan menulis saja. Sehingga BPK harus mendorong laporan pemeriksaan dapat ditindaklanjuti. Tanpa diikuti dengan penerapan diluar punishment secara konsisten hasil dari pemeriksaan akan menjadi tidak efektif.
  • Bambang menyarankan agar BPK melakukan sinergi dengan instansi pengawas terkait, seperti OJK dan
    KPK. Dengan bersinergi yang ada maka proses pemeriksaan ada pembagiannya. Bambang juga mengusulkan untuk adanya perbaikan kualitas internal kontroling demi mencegah peluang terjadinya pelanggaran.
  • Secara internal BPK harus mengembangkan metodologi pemeriksaan yang efektif. Bambang meyakinkan
    jika BPK memiliki metodologi tersendiri, tetapi jaman sudah berkembang sehingga perlu adanya perubahan. Dengan metodologi diperlukan infrastruktur berbasis informasi, karena ini sangat mendukung pelaksanaan pengawasan dan monitoring tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan juga tidak luput dari program kami. Dari monitoring tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan disampaikan ke DPR-RI atau DPD-RI dalam rangka enforcement.
  • Bambang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan negara sangat penting dan BPK bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan keuangan negara tidak lepas dari kewenangan dan pertanggungjawaban pemerintah.
  • Di tengah terjadinya penyelewengan uang negara, BPK diharapkan untuk tampil paling depan.
  • Bambang menyampaikan bahwa dirinya sampai saat ini masih aktif di perbankan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan