Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Suharmanta

Tanggal Rapat: 20 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 20 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Suharmanta

Pada 20 September 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan mengadakan Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas nama Suharmanta. FPT ini dipimpin dan dibuka oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 dan dinyatakan terbuka untuk umum

Ilustrasi : mag.co.id

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Suharmanta
  • Suharmanta menyampaikan bahwa latar belakang mendaftar menjadi Anggota BPK salah satunya adalah ketika menjadi Anggota DPRD dan hubungan dengan pejabart BPK sangat baik.
  • Suharmanta mengatakan bahwa dari sisi auditor dari BPK ada ketidak akuratan nama pada kejadian yang pernah dialami dari kejadian, sehingga itulah yang membuat Suharmanta mendaftarakan diri sebagai Anggota BPK dan yang mendaftar anggota BPK juga harus ada dari daerah.
  • Suharmanta berharap untuk ada sinergitas dari DPR-RI, DPRD dan DPD, karena selama ini masih kurang terjalin dengan baik terutama pada pengawasan utama. Suharmanta juga berharap untuk peningkatan lembaga perwakilan ini dapat membangun bangsa Indonesia.
  • Suharmanta mengatakan bahwa peran BPK adalah memandu laporan keuangan pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan good and clean governance.
  • Jika kita cermati dari laporan semester 1 tahun 2005, jumlah laporan keuangan yang WTP semakin banyak.
  • Suharmanta mengatakan bahwa dalam hal pengawasan yang diutamakan BPK adalah audit kinerja, dan peningkatan kerjasama BPK dengan lemabaga perwakilan. Kita melihat koordinasi eksekutif kuat, tetapi kenapa tidak fungsi lembaga perwakilan dapat membagi tugas mengenai fungsi pengawasan, sehingga ini akan memperkuat fungsi pengawasan kita di pemerintah.
  • Peran BPK dalam perbaikan tata kelola keuangan untuk di Provinsi saat ini meningkat bawha opini BPK tidak berpendapat 1. Sehingga perlu untuk meningkatkan pengawasan keuangan negara membagi auditnya ke Provinsi atau Kabupaten, dengan audit BUMN dan BUMD secara terprogram.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan