Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Ruslan Abdul Gani

Tanggal Rapat: 5 Sep 2019, Ditulis Tanggal: 12 May 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Calon Anggota BPK — Ruslan Abdul Gani,

Pada 5 September 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas nama Ruslan Abdul Gani mengenai Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Marwan Cik dari Fraksi Partai Demokrat dapil Lampung 2 pada pukul 20:50 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Calon Anggota BPK — Ruslan Abdul Gani
  • Tugas dan wewenang BPK (dasar hukum), terdiri dari:
    • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
    • BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang mengelola keuangan negara
  • Tugas dan wewenang BPK (jenis pemeriksaan), terdiri dari:
    • Pemeriksaan Keuangan; Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan opini
    • Pemeriksaan Kinerja; Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut
    • Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT); pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan, yaitu dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif
  • Tugas dan wewenang BPK (kewenangan), terdiri dari:
    • Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
    • Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, Pemerintah Pusat/Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara
    • Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang/barang milik pemerintah, pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara
    • Menetapkan jenis data dokumen serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan ke BPK
  • Dalam RPJMN sudah mengandung visi misi seorang pemimpin negara yang terpilih. Pelaksanaan perjalanan visi misi presidenlah yang akan BPK jalankan nanti
  • Pemerintah dalam hal ini dipimpin oleh presiden untuk mengelola keuangan negara, BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara dan dibantu dengan laporan keuangan K/L
  • Ada yang memantau kerugian negara atau daerah terutama pada bendahara yang akan mengelola keuangan. BPK mempunyai kewajiban dalam menetapkannya. Bendahara di BUMN, BPK hanya bisa memantau saja
  • Tugas dan wewenang BPK (hubungan dengan lembaga perwakilan), terdiri dari:
    • Dalam merencanakan pemeriksaan, BPK dapat memperhatikan, permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan yang disampaikan dalam pertemuan konsultasi, serta mempetimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat
    • Sementara, hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK disampaikan ke Lembaga Perwakilan Presiden dan Kepala Daerah sesuai tingkatannya
  • Tugas dan wewenang BPK (peranan BPK), terdiri dari:
    • Menjadi tumpuan harapan untuk menyelamatkan keuangan negara dan penyalahgunaan yang berimplikasi pada terjadinya kerugian keuangan negara, sekaligus berperan penting untuk mengawal penggunaan keuangan negara agar tepat sasaran dan efisien
    • Artinya, keuangan negara dapat dipergunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga tepat pada sasaran terselenggaranya program yang memiliki kemanfaatan optimal bagi rakyat
  • Area peningkatan atau percepatan (sinergi BPK/Pemerintah/DPR) 
    • Perencanaan audit atau strategi; kombinasi top-down dan bottom up dalam melakukan proses perencanaan pemeriksaan untuk menjawab keinginan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memetakan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. 
    • Penganggaran dan SDM BPK
      • Penganggaran; berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
      • Pengelolaan SDM; ketentuan Menteri PAN-RB
    • Peran dalam perencanaan pembangunan
      • Masyarakat -- Musrembang
      • DPR -- Masukan dari Masyarakat
      • BPK -- Merencanakan Pemeriksaan
        • Pemeriksaan atas laporan keuangan (mandatory)
        • Kinerja -- lebih banyak berperan dalam menilai pencapaian suatu program/kegiatan
  • Dalam pemerikasaan, adanya hal khusus terkait dengan temuan pemeriksaan yang mengandung pelanggaran hukum yang diatur, BPK harus melaporkan jika mengetahui pelanggaran hukum dari hasil laporan tersebut
  • Rencana aksi:
    • Mengembalikan kemandirian Lembaga Negara baik di sisi anggaran maupun Sumber Daya Manusia (SDM) -- Kemandirian BPK dalam hal penganggaran dan pengelolaan SDM agar dikembalikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
    • Komunikasi dan kolaborasi antar Lembaga Negara dalam suatu rencana aksi bersama atau agenda bersama
    • Renstra BPK 2020-2024
    • International Best Practice
    • Quality assurance dan manajemen risiko di BPK
  • Peran yang akan dilakukan Ruslan, yaitu:
    • Secara optimal akan melaksanakan rencana aksi dimulai dari Asosiasi Keuangan Negara yang berada di bawah binaan Ruslan, maupun bersama anggota dan internal BPK lainnya untuk lingkup yang lebih besar
    • Mengupayakan pola dan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat kolegial antar-sesama Anggota BPK, agar setiap keputusan BPK merupakan hasil pemufakatan bersama dan dilakukan secara akuntabel dan transparan
    • Menjaga kualitas hasil pemeriksaan BPK, dimana Ruslan akan menerapkan sistem pengendalian yang terukut sehingga setiap lini yang terkait pemeriksaan bisa mengetahui porsi dan perannya dalam suatu laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan
  • Terkait dengan kepercayaan masyarakat atas kualitas BPK, kedepannya Ruslan akan menjaga kualitas atas hasil penemuan BPK nantinya. Adapun yang bisa dilakukan adalah meningkatkan saluran formal dan informal.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan