Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Anggito

Tanggal Rapat: 21 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 28 Oct 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Calon Anggota BPK Atas Nama Anggito

Pada 21 September 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Anggito mengenai Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: cnnindonesia.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Calon Anggota BPK Atas Nama Anggito
  • Hanya BPK yang Anggito inginkan untuk memberikan sebuah kontribusi.
  • BPK adalah kunci bagi kesuksesan pilkada dan pemberantasan korupsi.
  • Anggito telah melalui uji proses di Dewan Perwakilan Daerah RI.
  • Anggito menjawab keraguan stakeholder BPK, lembaga survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) mengatakan hanya 47% yang menilai kinerja BPK itu baik.
  • Ini sebaiknya anggota BPK berasal dari kalangan profesional dan Anggito mewakili birokrasi.
  • Anggota BPK sekarang tidak ada yang berasal dari unsur birokrasi, Anggito memiliki 10 tahun rekam jejak.
  • Anggito mengetahui kebutuhan pengawasan BPK dan mengenal internal BPK RI.
  • Perubahan fundamental akan bisa jika berasal dari fundamental yang kuat, ini harus diperhatikan.
  • Ini harus ada perubahan fundamental dari BPK yang membutuhkan nafas-nafas baru.
  • Anggito mengenal internal BPK, ia mengusulkan perubahan visi dan misi BPK yang tidak relevan lagi.
  • Anggito mengusulkan bahwa BPK harus melakukan transformasi membangun kepercayaan masyarakat.
  • BPK harus membangun transformasi, komunikasi dan sinergitas baik dalam internal maupun eksternal.
  • Belum ada bukti konkrit antara BPK dapat bersinergi dengan lembaga lain.
  • Anggito membawa visi-misi BPK hingga tahun 2025 karena butuh transisi selama 10 tahun.
  • Anggito sudah membuat suatu program untuk DPR RI agar melakukan pengawasan.
  • Anggito merasa belum ada sinergi yang baik karena lemahnya pengawasan.
  • Program jangka pendek yaitu akan mengusulkan ada pembuatan model Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, kami akan membuat aplikasi di android.
  • Di dalam Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di aplikasi ini sudah dijelaskan secara rinci tentang LHP di suatu daerah.
  • Hampir tidak ada instrumen bagi DPR dalam menguak LHP di saat RDPU ini.
  • Terkait untuk jangka menengah, Anggito mengusulkan amandemen 2 Undang Undang (UU) BPK dan UU Kementerian Keuangan.
  • BPK harus berbasis kinerja dalam membentuk setiap metodologi kinerjanya.
  • Selama ini nomeklatur BPK dan DPR tidak terdapat sinkronisasi.
  • Anggito mengusulkan satu komisi dipandu oleh satu anggota BPK.
  • Lebih banyak tenaga fungsional jadi bukan hanya strukturalis yang diserap.
  • BPK tidak perlu lagi pemeriksaan keuangan, cukup dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
  • Anggito mempunyai perbandingan tentang audit keuangan tentang transformasi pemeriksaan keuangan.
  • Terkait menu-menu quick wins yang Anggito tawarkan dapat dilakukan dalam waktu 6 bulan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan