Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Dana Perimbangan Pusat dan Daerah - Audiensi Komisi 11 dengan DPRD Kalimantan Barat

Tanggal Rapat: 11 Feb 2016, Ditulis Tanggal: 4 Jun 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: DPRD Kalimantan Barat

Pada 11 Februari 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Audiensi dengan DPRD Kalimantan Barat tentang dana perimbangan pusat dan daerah. Audiensi dipimpin dan dibuka oleh Michael J dari Fraksi PDIP dapil Kalimantan Barat pada pukul 10.00 WIB. (Ilustrasi: dprd.kalbarprov.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

DPRD Kalimantan Barat
  • Daerah perbatasan di Kalimantan Barat membeli listrik dari luar. PLN membeli listrik Malaysia dengan harga subsidi, tetapi dijual harga ekonomi.
  • Kesejahteraan DPRD juga perlu perhatian. Masalah reses, DPRD Kalimantan Barat merasa kewalahan, setiap uang Rp1 harus memakai kuitansi.
  • DPRD Kalimantan Barat sedang berinisiatif membuat Pph lokasi, karena di Kalimantan Barat banyak kebun, tetapi alamat di Jakarta, sehingga Pph 21 masuk ke Jakarta.
  • Di Kalimantan Barat banyak ditemukan uranium, dan menurut pakar aman jika dibangun PLTN di sana.
  • DPRD Kalimantan Barat menginginkan adanya kereta api lambat pun tidak mengapa, yang terpenting ada kereta, maka jangan sampai DRPD Kalimantan Barat datang untuk referendum.
  • DPRD Kalimantan Barat cukup menanti ke depannya bisa berkomunikasi membangun Kalimantan dengan asas keadilan.
  • Uang saku DPRD Kalimantan Barat minim sekali, hanya Rp200 ribu, walaupun menginap di hotel bintang 5.
  • Pembangunan Kalimantan Barat hanya sebesar Rp4,5 triliun, maka DPRD Kalimantan Barat merasa hal ini tidak adil.
  • Dana bagi hasil pada tahun 2015, menurut hasil evaluasi realisasinya hanya 70%.
  • Jika bisa, P3 diserahkan ke daerah, agar DPRD Kalimantan Barat pun mampu membangun daerah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan