Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RUU PNBP - RDP Komisi 11 dengan Polri

Tanggal Rapat: 25 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 11 May 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Polri

Pada 25 April 2017, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polri tentang RUU PNBP. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Hafisz Tohir dari Fraksi PAN dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 15.00 WIB. (Ilustrasi: Kanigoro Newsline)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Polri
  • Terkait masalah pengelolaan BLU, sementara menurut Polri masih cukup efektif.
  • Untuk tarif SIM itu tidak mengalami kenaikan, silakan lihat di web.
  • Denda tilang tidak masuk pada PNBP Polri, jadi masuk pada PNBP Kejaksaan.
  • DI dalam penetapan target BLU ini sudah dilakukan di panja dan sudah diawasi.
  • Menteri bisa melakukan persetujuan maupun penolakan dalam usulan itu.
  • Terkait izin penggunaan, Polri mengusulkan untuk instansi pengelola PNBP dapat mengusulkan kepada menteri.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan