Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Tanggal Rapat: 22 Aug 2024, Ditulis Tanggal: 8 Nov 2024,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada 22 Agustus 2024, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Amir Uskara dari Fraksi PPP dapil Sulawesi Selatan 1 pada pukul 12.04 WIB. (Ilustrasi: Tribunnews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala LKPP
  • Pada kondisi rapat ini, semua proses pengadaan barang dan jasa mulai tahun 2021 sampai 2024 mengalami angka statistik yang semakin hari semakin ada peningkatan khususnya rencana pengadaan di tahun 2023 mencapai Rp1.226,2 Triliun.
  • Begitu pula dengan keterlibatan penyedia jasa, realisasi produk dalam negeri, dan keterlibatan usaha mikro kecil koperasi di dalam pengadaan barang dan jasa juga mengalami peningkatan.
  • Di dalam jumlah produk tayang katalog juga mengalami peningkatan, transaksi juga semakin meningkat dari Rp83,6 Triliun di tahun 2022 menjadi Rp196,7 Triliun di tahun 2023.
  • Dalam waktu kurang dari 5 tahun terakhir ini anggaran LKPP mengalami peningkatan secara bertahap. Kita paham tahun 2020 karena Covid-19 turun drastis, tetapi hari ini mulai mengalami peningkatan secara bertahap.
  • Di dalam anggaran LKPP di tahun 2023 sebesar Rp187,14 Miliar, kita melakukan penyerapan 96,47% atau setara dengan Rp180,5 Miliar. Rinciannya adalah pagu belanja sebesar Rp54,5 Miliar atau realisasi 98,6%, belanja barangnya Rp115 Miliar realisasi 96,2%, dan belanja modalnya Rp16 Miliar dengan realisasi 90,8%.
  • Terkait dengan neraca Laporan Keuangan 2003, komponen aset LKPP sebesar Rp597 miliar dimana aset lancarnya Rp3 Miliar, aset tetapnya Rp581 Miliar, dan aset lainnya Rp11 Miliar.
  • Dalam komponen kewajiban dan ekuitas LKPP sebesar Rp597 Miliar. Angka ini sudah lama ada di dalam total nilai aset di neraca.
  • Terkait laporan operasional LKPP merupakan laporan realisasi pendapatan dan beban yang tercatat dalam business actual.
  • Peningkatan pendapatan operasional kita dapatkan dari sewa tanah, gedung bangunan, berupa sewa BTS, ATM, kantin, serta pendapatan denda dari penyelesaian pekerjaan Pemerintah.
  • Dalam beban operasional LKPP di tahun 2023 sebesar Rp201 Miliar dengan komposisi terbesar adalah beban barang jasa, beban jasa konsultan, beban sewa, dan beban jasa lainnya.
  • Terkait dengan opini dan tindak lanjut dari BPK, sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, kita mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  • Terdapat 6 temuan dengan 14 rekomendasi di tahun anggaran 2023, kita sudah menindaklanjuti 10 dari 14 rekomendasi dan 4 rekomendasi lainnya dalam proses tindak lanjut.
  • Terkait dengan alokasi anggaran 2025, sudah pernah dibahas dengan teman-teman Komisi 11. Dari rencana Rp166,7 Miliar, kemarin dalam pembahasan dengan Komisi 11 kita memerlukan tambahan dukungan sebesar Rp83,25 Miliar.

Badan Pengawas Keuangan (BPK)
  • Anggaran BPK untuk tahun 2023 sebesar Rp4,6 Triliun dengan realisasi sebesar Rp4,6 Triliun juga atau 99,82%, hampir 100% serapan anggaran BPK tahun 2023.
  • Realisasi ini merupakan realisasi yang terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Dari Rp3,4 Triliun naik menjadi Rp4,6 Triliun dalam kurun waktu 4 tahun dan serapannya juga naik dari 95% menjadi 99,82%.
  • Anggaran tersebut digunakan untuk pemeriksaan pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Dari jumlah LHP bisa kita lihat ke kenaikannya dari tahun 2021 sampai 2023.
  • Dari hasil pemeriksaan tersebut kami laporkan juga tindak lanjut yang sudah selesai sesuai rekomendasi BPK hampir 80%, meningkat dari 64% jadi 80%, sehingga hasil pemeriksaan ini dapat ditindaklanjuti oleh entitas yg diperiksa BPK secara keseluruhan.
  • BPK juga memantau kerugian negara yang terus meningkat dari sisi pembayaran angsurannya atau pelunasan dan yang lain masih dalam proses pemantauan. Sudah 60% lebih sudah lunas dan diangsur.
  • Penyelamatan uang dan kas negara dari tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah sebesar Rp14,56 Triliun dan termasuk cost recovery sebesar Rp3,4 Triliun dan Rp3,11 Triliun.
  • Terkait laporan keuangan BPK sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, laporan realisasi anggaran yang kami sampaikan adalah Rp4,6 Triliun dengan pendapatan PNBP Rp34 Miliar dari pelaksanaan tugas kediklatan, penggunaan barang milik negara yang disewa, dan pemeriksaan di lembaga internasional.
  • Di neraca aset BPK tercatat di tahun 2023 akhir senilai Rp8,9 Triliun dan ini meningkat dari sebelumnya sekitar Rp600 Miliar.
  • Laporan operasional realisasi dari beban adalah Rp4,6 Triliun dan pendapatan Rp34,3 Miliar. Dengan demikian laporan perubahan ekuitas akhir dari Rp8,6 Triliun di tahun 2022 menjadi Rp8,9 Triliun di tahun 2023.
  • Pemeriksaan laporan keuangan BPK dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Kartoyo dan Rekan sesuai dengan surat keputusan DPR-RI Nomor 4 pada 28 Maret 2024.
  • Pemeriksaan ini kemudian dilaksanakan dari tanggal 28 Maret sampai dengan 25 Juni. Hasil pemeriksaan dari KAP Drs. Kartoyo dan Rekan menunjukkan bahwa laporan keuangan BPK diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  • Ini merupakan capaian ke-17 WTP yang diperoleh BPK dari laporan keuangan yang diperiksa KAP selama ini.
  • Dari hasil pemeriksaan KAP Drs. Kartoyo dan Rekan telah dilakukan pengujian pengendalian intern dan kepatuhan yang menyimpulkan tidak ada permasalahan material yang dilaporkan di dalam hasil pemeriksaan tersebut.
  • Kami menindaklanjuti hal-hal yang sebelumnya telah disampaikan dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

Kepala BPKP
  • Anggaran BPKP di tahun 2023 sebesar Rp1,9 Triliun dan kami lakukan kegiatan usulan seperti audit, review, evaluasi, monitoring, perhitungan kerugian negara, dan lain-lainnya sebanyak 16.471 kegiatan dan ada consulting sebanyak 4.312 kegiatan.
  • Dari angka Rp1,9 Triliun, ada total kontribusi kami terhadap yang sifatnya keuangan sebesar Rp67,09 Triliun terdiri atas efisiensi Rp15,56 Triliun, dari penyelamatan keuangan negara Rp21,89 Triliun, dan meningkatkan penerimaan negara republik Rp29,63 Triliun.
  • Di samping itu ada kinerja yang terkait dengan pendampingan dan monitoring dari berbagai kegiatan strategis pemerintah lainnya.
  • Laporan realisasi anggaran BPKP di tahun 2023 untuk pendapatan melebihi targetnya 110%, tetapi untuk belanja masih di bawah BPK, walaupun anggarannya lebih kecil kami kurang pandai menghabiskan yaitu sebesar 98,11%, belanja pegawai 99%, belanja barang 96%, dan belanja modal 96,23%.
  • Neraca aset kami hanya Rp5,6 T, itu ada beberapa tambahan sedikit di tahun 2023. Kemudian, laporan operasional BPKP di tahun 2023 secara total surplus daripada belanja pemerintah yang dikeluarkan, karena ada Rp1,689 T pemasukan dari kegiatan PNBP.
  • Laporan ekuitas akhir Rp5,588 Triliun. Kami mendapatkan opini WTP dari BPK sudah 16 kali dan juga penghargaan anugerah dari Kemenkeu.

Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Selama tahun 2023, BPS telah mendapatkan berbagai penghargaan baik di bidang pelayanan publik, pengelolaan SDM, kinerja, dan anggaran, bahkan sampai dengan ajang internasional.
  • BPS terus mempertahankan kinerja dan akuntabilitas yang baik. BPS sudah memperoleh WTP kalau dihitung sejak 2016, kami sudah memperoleh 8 kali, tapi kalau ditambah dengan 2012-2014, sudah memperoleh WTP sebanyak 11 kali.
  • BPS tentunya terus berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya anggaran yang dimiliki. Tahun 2023 BPS ditambah PNBP dan dikurangi automatic adjustment anggaran BPS sebesar Rp7,7 Triliun dengan realisasi anggaran tahun 2023 rata-rata 97%.
  • Terkait neraca keuangan BPS tahun 2023, total aset pada tahun 2023 sebesar Rp5.428 Miliar dan total kewajiban serta ekuitas tahun 2023 sebesar Rp5.428,57 Miliar, sehingga jumlah ekuitasnya adalah sebesar Rp5.297,29 Miliar.
  • Untuk tahun 2024, dapat kami laporkan pagu anggaran dengan automatic adjustment dan menghilangkan anggaran automatic adjustment dari DIPA anggaran kami untuk 2024 turun jadi Rp4,47 Triliun.
  • Sampai dengan bulan Juli 2024, BPS merealisasinya sebesar 54,38% dengan menghilangkan anggaran automatic adjustment dari DIPA.
  • BPS memperoleh relaksasi automatic adjustment pada 6 Agustus 2024, kami memperoleh anggaran sebesar Rp78,76 Miliar, tapi ini khusus untuk Susenas September 2024, sehingga nanti pada September tetap ada Susenas.
  • Sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2005 sampai dengan 2023, total ada 795 rekomendasi dan yang sudah selesai ditindaklanjuti ada 659 rekomendasi atau 82,89%.
  • Ada 136 rekomendasi atau 17% belum selesai, tetapi kami tidak ada rekomendasi yang berstatus belum ditindaklanjuti. Jadi, semua sudah ditindaklanjuti, tetapi ada yang belum selesai.
  • BPS akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK dan BPS juga berterima kasih atas dukungan Komisi 11 DPR-RI kepada BPS untuk terus berkontribusi dan memberikan data yang terbaik buat bangsa ini.
  • BPS juga terus mengharapkan dukungan dari Komisi 11 untuk BPS.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan