Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Outlook Perekonomian Tahun 2020 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
Tanggal Rapat: 27 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 30 Nov 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Gubernur Bank Indonesia
Pada 27 Januari 2020, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia mengenai Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Outlook Perekonomian Tahun 2020. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Eriko Sotarduga dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan DKI Jakarta 2 pada pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: cermati.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Gubernur Bank Indonesia
- Ekonomi global tahun 2019 semakin tidak ramah digitalisasi meningkat pesat dan sejumlah tantangan perlu kita cermati.
- Dampak buruk dari perang dagang yang meluas sejak Februari 2019, antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan sejumlah negara lain dan sejumlah risiko geopolitik.
- Ekonomi dunia membaik di tahun 2020 oleh kesepakatan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok.
- Sejumlah langkah kebijakan moneter dan fiskal dari otoritas berbagai negara.
- Digitalisasi meningkat pesat memasuki berbagai sektor di tengah ekonomi global yang memburuk.
- Prospek ekonomi indonesia cukup membaik.
- Kebijakan Moneter belum tentu efektif mengatasi dampak buruk perang dagang.
- Penurunan suku bunga dan injeksi likuiditas melalui quantitative easing (QE).
- Di banyak negara belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dunia.
- Perlu stimulus fiskal dan reformasi struktural dari pemerintah.
- Volatilitas aliran modal asing masuk ke EMs (terutama investasi portofolio).
- Volatilitas nilai tukar tinggi akibat perbedaan suku bunga dan premi risiko investasi.
- Digitalisasi ekonomi dan keuangan meningkat pesat, perilaku masyarakat meningkat.
- Perkembangan pesat ekonomi dan keuangan digital dalam bentuk fin-tech dan unbundling financial service di luar bank.
- Institusi finansial lain berisiko menciptakan shadow banking.
- Besarnya investasi teknologi digital mendorong konsentrasi penguasaan usaha dan data granular oleh bigtech yang perlu diwaspadai.
- Ini perlu integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional.
- Meningkatnya peranan milenial dan digitalisasi dalam perekonomian dorong perubahan perilaku baik sebagai konsumen maupun faktor produksi.
- Kaum pemuda cepat mengadopsi kemajuan teknologi digital.
- Transmisi pelonggaran kebijakan moneter berlanjut, kecukupan likuiditas perbankan terjaga.
- Likuiditas di pasar uang dan perbankan memadai, tercermin pada rerata harian volume bulan Desember 2019 tetap tinggi Rp17,60 triliun.
- Rasio tetap besar 21,1% pada bulan November 2019.
- Rerata tertimbang suku bunga deposito menurundari Juni 2019 menjadi 6,32% pada November 2019.
- Suku bunga kredit mulai menurun, terutama kredit investasi dan modal kerja.
- Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi di pasar uang.
- Memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.
- Kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga baik tunai maupun nontunai.
- Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia terjaga, nilai tukar rupiah meningkat.
- Keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sampai dengan triwulan 4 tahun 2019 terjaga.
- Defisit transaksi berjalan terkendali di sekitar 2,7% PDB pada 2019 dan dalam kisaran 2,5-3,0% PDB pada 2020.
- Pembinaan dari surplus neraca modal dan finansial mencukupi.
- Termasuk dari besarnya aliran masuk investasi portofolio asing.
- Nilai tukar rupiah menguat di 2019 dan tetap stabil pada 2020 sejalan dengan fundamental ekonomi.
- Mekanisme pasar dan konfiden pelaku pasar dan investasi terhadap kredibilitas kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah.
- Bauran Kebijakan Bank Indoensia yaitu menjaga stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan.
- Kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan dan ekonomi keuangan syariah.
- Inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil.
- Terkendalinya inflasi karena terjaganya ekspektasi inflasi seiring dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga.
- Permintaan agregat yang terkelola, nilai tukar yang stabil dan pengaruh harga global yang minimal.
- Ke depan, Bank Indonesia akan konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- Kebijakan akomodatif akan kami perluas untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM).
- Kita akan terus mendorong pengembangan ekonomi syariah.
- Kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga baik tunai maupun nontunai.
- Prospek ekonomi jangka menengah akan semakin baik.
- Summary outlook perekonomian Indonesia secara keseluruhan perbankan kinerja ekonomi Indonesia akan berlanjut.
- Pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dengan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terjaga dan inflasi rendah.
- Nilai tukar rupiah stabil dan defisit transaksi berjalan terkendali.
- Fungsi intermediasi perbankan yang masih rendah pada tahun 2019 diperkirakan akan membaik pada 2020.
- Stance kebijakan moneter akomodatif berlanjut pada tahun 2020.
- Di tahun 2019 inlasi rendah, rupiah menguat dan mendorong pertumbuhan.
- Di tahun 2020 melanjutkan kebijakan moneter akomodatif.
- Suku bunga kredit turun, kredit perbankan naik dan pasar modal naik.
- Sinergi untuk ketahanan, transformasi ekonomi, dan inovasi digital.
- Sinergi bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keunagan.
- Sinergi dalam transformasi ekonomi dan sinergi dalam inovasi digital.
- Pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah dan UMKM.
- Perberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah dan penguatan edukasi.
- Prospek ekonomi jangka menengah akan semakin membaik, inisiatif blueprint dan inovasi sistem pembayaran.
- Kebijakan makroprudensial akomodatif dan kebijakan sistem pembayaran.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar