Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tanggal Rapat: 5 Apr 2023, Ditulis Tanggal: 15 May 2023,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada 5 April 2023, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Raker dipimpin dan dibuka oleh Achmad Hatari dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (FP-Nasdem) dapil Maluku Utara pada pukul 11.30 WIB.

PENGANTAR RAPAT

Achmad Hatari menyampaikan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi misi dan program Presiden hasil Pemilu tahun 2019 yang memuat strategi pembangunan nasional kebijakan umum proyek prioritas strategis program kementerian/lembaga, lalu lintas kementerian/lembaga arah pembangunan kewilayahan prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran makro pembangunan tahun 2020-2024:
- Tingkat inflasi 2,7%
- Pertumbuhan investasi 6,6-7,0%
- Pertumbuhan ekspor non migas 7,4%
- Share industri pengolahan 21,0%
- Pertumbuhan industri pengolahan non migas 6,6-7,0%
- Defisit transaksi berjalan 1,7% PDB
- Rasio pajak 10,7-12,3%
- Tingkat kemiskinan 6,0-7,0%
- Tingkat pengangguran terbuka 3,6-4,3%
- Rasio gini 0,360-0,374%
- IPM 75,54%
- Penurunan emisi GRK 27,3%
Pada saat Pandemi hampir semua negara terjadi pengerutan dari pertumbuhan ekonomi dan sekarang Indonesia sedang dalam tahap pemulihan, dan berharap tingkat pengangguran bisa kembali sebagaimana pada tahun 2019, yaitu di angka 5,23%.
Rasio penerimaan negara terhadap PDB cenderung mengalami penurunan, terutama rasio perpajakan, dan Indonesia termasuk yang terendah. Rata-rata rasio pajak di dunia yaitu 13,5%. Minimal rasio pajak untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi adalah 12%.
Rasio belanja negara dan rasio belanja modal juga mengalami penurunan, rasio belanja terhadap PDB menurun walaupun tidak sedalam penurunan rasio prima negara terhadap PDB.
Rasio transfer daerah terhadap PDB cenderung menurun.
Berdasarkan jenis belanja, terjadi peningkatan rasio belanja barang, sedangkan rasio belanja modal memiliki tren menurun.
Defisit anggaran telah kembali di bawah -3% dan stok utang di bawah 40%. Sehingga ruang fiskal menjadi terbatas, karena: defisit rendah, penerimaan negara rendah, dan stok utang dibatasi.
Rasio pajak pada tahun 2022 mencapai 10,4, targetnya adalah 10,7 hingga 12,3.
Patut disyukuri, bahwa tingkat kemiskinan ada di angka di bawah 7 atau 6. Kita telah menekan angka pengangguran di bawah 10%, yakni hasilnya 9,57%.
Indeks pembangunan manusia di angka 75,54% target RPJMN-nya dan sudah dicapai.
Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% tidak cukup untuk mengeluarkan Indonesia dari Middle Income sebelum tahun 2045. Indonesia sudah terjebak dalam MIT selama 30 tahun dan harus tumbuh 6-7% per tahun untuk keluar dari MIT.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2010-2022 sebesar 4,71%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2022 sebesar 4,01%.
Selain Jakarta, resource based provinces (Batubara dan CPO) cenderung memiliki PDB per kapita tinggi. 20 provinsi berada dalam kategori lower-middle income. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi perlu diprioritaskan di wilayah yang berstatus lower-middle income.
Alokasi nominal total DAU dan rasionya terhadap PDRB untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Riau, secara umum menunjukan tren penurunan, sejalan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kapasitas fiskal Pemda, yang diperhitungkan dalam formula perhitungan alokasi DAU. Selain itu, kenaikan harga komoditas selama periode 2020-2021 telah mendorong penerimaan bagi hasil SDA dan pajak yang juga meningkatkan kapasitas fiskal Pemda terutama bagi daerah sentra komoditas.
Highlight indikator daya saing ekonomi:
- Kontribusi PDB industri pengolahan
- Pertumbuhan investasi
- Rasio kewirausahaan nasional
- Nilai devisa pariwisata
- Pertumbuhan PDB pertanian
- Pertumbuhan PDB perikanan
Hal yang perlu menjadi perhatian:
- Stagnasi pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB
- Menurunnya pertumbuhan investasi
- Menurunnya rasio kewirausahaan nasional
- Menurunnya nilai devisa pariwisata
- Menurunnya pertumbuhan PDB pertanian
- Risiko tidak tercapainya pertumbuhan PDB perikanan.
Highlight indikator ketahanan pangan dan energi; Hal yang perlu menjadi perhatian:
- Ketahanan pangan dan tingkat ketersediaan beras
- Percepatan pembangunan jaringan irigasi
- Percepatan peningkatan porsi EBT
Untuk mencapai miskin ekstrem nol, perlu mengentaskan maksimum 5,6 juta orang pada tahun 2024. Tantangan cukup berat, oleh karena itu harus dicapai dengan perbaikan data secara total dan integrasi program yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi yang masif.
Terkait perlindungan sosial terfragmentasi:
- Perlindungan sosial masih terfragmentasi
- Kapasitas pemerintah dan akurasi data belum efektif
- Proporsi peserta non-aktif pada JKN masih besar
- Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan masih terbatas
- Lingkungan dan kesempatan berusaha dan bekerja belum inklusif
Highlight indikator pendidikan; Hal yang perlu menjadi perhatian:
- Masih kurangnya kualitas pendidikan siswa, ditunjukan oleh rendahnya nilai PISA
- Masih rendahnya partisipasi pada pendidikan tinggi
- Menurunnya persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan setelah 1 tahun lulus
Isu pengelolaan anggaran pendidikan:
- Secara nominal, terjadi peningkatan anggaran pendidikan yang dihitung sebesar 20% APBN, dari semula 574,9 triliun pada tahun 2022 menjadi 612,2 triliun pada APBN 2023
- Salah satu isu adalah perencanaan program yang tidak terintegrasi dimana Kemendikbudristek hanya mengelola penuh 13% anggaran pendidikan di pusat dan selebihnya terdapat pada BA BUN daerah dan K/L lain sehingga kurang optimal mendukung sasaran pembangunan.
Highlight indikator kesehatan:
- Status kesehatan rendah:
  - AKI masih tinggi (189/100.000 kelahiran hidup)
  - Stunting masih tinggi (21,6%)
  - Tuberkolosis peringkat ke-2 di dunia
  - Kusta peringkat ke-3 di dunia
- Kapasitas sistem kesehatan rendah:
  - 56,4 fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi
  - 56,07% puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
Highlight indikator infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas; Hal yang perlu menjadi perhatian:
- Melambatnya pertumbuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak
- Stagnasi penyediaan akses air minum perpipaan
- Belum optimalnya pembangunan dan penyelenggaraan layanan sanitasi
- Pembangunan pelabuhan dan bandara perlu dikaji ulang
Highlight indikator sosial budaya dan Polhukhankam; Hal yang perlu menjadi perhatian:
- Masih tingginya tindak pidana korupsi
- Potensi tidak tercapainya target indeks pembangunan kebudayaan
- Meningkatnya kerawanan terorisme global
Tata kelola kelembagaan dan regulasi masih perlu diperkuat:
- Belum optimalnya peran institusi publik (kelembagaan, SDM, dan pelayanan publik)
- Kondisi regulasi yang berlebihan dan bertumbukan antar otoritas
- Fungsi masyarakat sipil perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024:
- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2020-2024 secara umum menunjukan capaian yang baik, namun tetap diperlukan perhatian khusus bagi capaian pembangunan yang masih di bawah target 2024 RPJMN, untuk itu perlu dilakukan:
- Pengendalian pencapaian target pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 di pusat dan daerah perlu diperkuat untuk akselerasi pencapaian sasaran pembangunan
- Integrasi perencanaan serta konsistensi perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah merupakan tantangan besar
- Diperlukan penyesuaian target pada RKP 2024 sebagai wujud perencanaan yang adaptif
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing perekonomian perlu menjadi perhatian khusus di dalam perencanaan ke depan

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com

JejakParlemen