Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
Tanggal Rapat: 19 Mar 2024, Ditulis Tanggal: 17 Jul 2024,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI
Pada 19 Maret 2024, Komisi 11 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan tentang evaluasi fiskal triwulan I. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 11.20 WIB. (Ilustrasi: Bisnis Tempo)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan RI
- Ketidakpastian ekonomi global dan resikonya masih sangat tinggi, ini terlihat dari berbagai news.
- Kebijakan Suku Bunga tinggi dalam waktu lama yang dilakukan oleh negara maju terutama Amerika Serikat. Market tadinya berharap akan ada penurunan dalam waktu yang segera, namun ternyata tanda-tandanya masih akan keep rates high for longer.
- Hal ini menyebabkan likuiditas global ketat, memicu penurunan aliran dana portfolio termasuk pada Indonesia; meningkatkan beban biaya bagi dunia usaha dan pembiayaan defisit APBN; tekanan terhadap nilai tukar dan defisit neraca pembayaran.
- Instability karena geopolitik memberikan suatu ketidakpastian terhadap berbagai kebijakan ekonomi keuangan perdagangan, proteksionisme makin tinggi, investasi akan terdisrupsi, dan akan mempengaruhi terhadap kinerja perekonomian global.
- Digitalisasi, Climate Change, dan Ageing Population akan memberikan dampak yang sangat disruptif. Teknologi terutama perkembangan Artificial Intelijen sekarang sudah dianggap sebagai The Second Highest Global Risk, kemudian Climate Changes dianggap sebagai resiko paling atas dari global, populasi yang semakin menua menimbulkan dampak terhadap kinerja perekonomian.
- Pemulihan ekonomi global dengan konteks yang sudah disampaikan cenderung menjadi lemah dan tingkat inflasi masih belum menurun kepada pasca sebelum terjadinya kenaikan yang tinggi.
- Pemulihan ekonomi dari sisi kegiatan manufaktur juga sangat terbatas. Indikator PMI Manufaktur global masih relatif stagnan di tengah ekspektasi perlambatan di beberapa negara maju.
- Harga komoditas fluktuatif dengan ketidakpastian yang tinggi. Harga minyak mengalami sedikit kenaikan karena perpanjangan pengurangan produksi OPEC+.
- Perekonomian Amerika dengan suku bunga yang sangat tajam dalam waktu cepat ternyata belum mendingin, jadi masih cukup kuat dan inflasinya pun stubborn high. Ini yang menyebabkan penurunan suku bunga Fed Funds Rate masih akan sangat terbatas terjadi pada Semester II 2024.
- Kebijakan stabilisasi harga perlu terus diupayakan untuk menjaga akses pangan masyarakat.
- Inflasi dibayangi kenaikan harga pangan. Pemerintah siapkan berbagai langkah kendalikan inflasi jelas Idul Fitri.
- Harga beras meningkat karena masa tanam yang mundur menyebabkan pergeseran panen, kenaikan harga beras global, input cost beras meningkat, dan harga gabah dalam tren naik.
- Pemerintah melakukan stabilisasi harga diantaranya melalui bantuan pangan dan penyaluran beras murah. Untuk menjaga pasokan, Bulog mengoptimalkan pengadaan dalam dan luar negeri.
- Neraca Perdagangan awal 2024 masih mencatatkan surplus, namun surplus menyempit sejalan dengan menurunnya kinerja ekspor.
- Rupiah terdepresiasi di tengah ketidakpastian global yang berlanjut. Ke depan perlu diantisipasi terbatasnya dukungan dari aktivitas ekspor dan arus dana masuk nonresiden.
- Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 ditopang oleh konsumsi dan investasi yang masih kuat. Namun, perlu diwaspadai downside risk kondisi perekonomian global yang masih lemah dan ketidakpastian tinggi.
- Pelaksanaan APBN 2024 sangat dipengaruhi dinamika perekonomian, volatilitas harga komoditas, dan kebijakan untuk mendukung agenda pembangunan.
- Penerimaan Pajaj Jan-Feb 2024 sebesar Rp269,02 triliun (13,53% dari target APBN). Penerimaan terbesar berasal dari PPh non migas yang mencatatkan realisasi Rp147,26 triliun atau sebesar 54,74% dari total penerimaan.
- Trend penurunan harga komoditas akan memberikan dampak penurunan penerimaan pajak, mengingat sektor terkait komoditas memberi kontribusi signifikan dalam penerimaan pajak.
- Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (s.d Feb 2024):
- Bea Masuk Rp8,0 triliun
- Bea Keluar Rp2,8 triliun
- Cukai Rp40,7 triliun
- Kinerja PNBP s.d 29 Feb 2024 sebesar Rp79,7 triliun atau 16,2% dari target APBN 2024. Capaian ini utamanya disumbang oleh PNBP K/L (seperti pendapatan jasa tenaga, pekerjaan dan informasi) dan PNBP SDA.
- Kinerja PNBP dari BLU sebesar Rp10,1 triliun (12,1% dari target APBN 2024), realisasi ini meningkat utamanya disumbang dari Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit dan Jasa Layanan Pendidikan.
- Belanja Pemerintah Pusat s.d 29 Feb = Rp239,6 T (9,7% dari pagu). Belanja K/L Rp120,0 T dipengaruhi oleh penyaluran bansos dan pelaksanaan pemilu. Belanja non K/L Rp119,6 T dipengaruhi oleh subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
- Belanja Pegawai naik tajam karena kenaikan gaji ASN TNI/Polri 8% dan Pensiun 12% sesuai UU APBN, dan beberapa K/L mengalami kenaikan Tukin 32%.
- Realisasi Pembayaran Bunga Utang s.d Feb 2024 sebesar Rp69,0 T atau tumbuh 37,0% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut seiring dengan penambahan stok utang, termasuk penambahan utang dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
- Realisasi Anggaran Bansos s.d Feb 2024 sebesar Rp22,5 T atau naik 135,1% dibanding tahun 2023.Realisasi ini meningkat utamanya dipengaruhi penyaluran PKH tahap I di bulan Januari dan penyaluran program kartu sembako bulan Februari.
- Komponen pemberian THR 2024 yang baru adalah 100% tunjangan Profesi Guru & Dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tambahan penghasilan guru.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI