Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) - Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI
Ditulis Tanggal: 17 Apr 2023,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI
Pada 11 April 2023, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI mengenai Pembahasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golkar dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 11.14 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan RI
- Amanat DBH lainnya dalam UU no 1 Tahun 2022
- ayat 1 : Selain DBH sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya
- ayat 4 : Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada DPR
- Kami sedang menyusun RPP untuk peraturan pemerintah mengenai DBH lainnya ini dan dalam kesempatan ini kami melakukan konsultasi dengan komisi 11 sebagai komisi yang membidangi keuangan
- Alokasi DBH dalam UU NO 28/2022 tentang APBN TA 2023 : Rp 136.259.972.888.000.
- Kesimpulan Raker Banggar DPR RI dengan Pemerintah pada Pembahasan APBN TA 2023
- Arah kebijakan DBH TA 2023 salah satunya adalah tentang DBH sawit. Penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH perkebunan sawit antara lain untuk dukungan infrasturkut termasuk jalan dan indsutri sawit di daerah
- Alokasi DBH tersebut termasuk di dalamnya adalah DBH sawit yaitu diidentifikasikan sebesar 3,4 triliun sesuai kesepakatan rapat kerja badan anggaran DPR RI dengan pemerintah
- Summary Kebijakan DBH Sawit
- Alokasi : Rp 3,4 T
- Sumber dana : Pungutan Ekspor dan Bea Keluar
- Besaran porsi DBH Sawit : Minimal 4% dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemapuan keuangan negara
- Formula pembagian kepada daerah :
- Provinsi 20%
- Kab/Kota penghasil 60%
- Kab/kota berbatasan 20%
- Akan diterapkan batas minimum alokasi per daerah untuk TA 2023 yaitu sebesar Rp 1 Miliar per daerah
- Dasar perhitungan alokasi per daerah
- alokasi formula luas lahan dan tingkat produktivitas lahan
- alokasi kinerja : perubahan tingkat kemiskinan dan Rencana Aksi daerah kelapa saitw berkelanjutan
- Jumlah Daerah : 350 daerah, termasuk 4 DOB di Papua
- Sumber data :
- data luas lahan per level kab/kota tahun 2021
- data produktivitas tahun 2021
- data batas wilayah
- data persentase penduduk miskin
- RAD kelapa sawit berkelanjutan
- Sawit seperti komoditas yang lain mengalami gejolak dari sisi harga yang sangat tinggi terutama pada tahun lalu sedang terjadinya perang Ukraina perang ini di sana tapi karena Ukraina menjadi salah satu sumber minyak bunga matahari sunflower. Sehingga pada saat terjadinya perang di Ukraina menyebabkan pasokan minyak goreng dari bunga matahari menjadi turun.
- Permintaan penggantinya yaitu CPU melonjak sehingga kita melihat tahun lalu begitu perang terjadi bulan Februari kenaikan harga CPU melonjak sangat tinggi sampai 1.779 dollar per metrik ton.
- Namun sesudah kemudian disepakati adanya normalisasi dari arus barang kita melihat penurunan sangat tajam dari CPU hingga bahkan mencapai 720.
- Realisasi Pungutan Ekspor (PE) tahun 2022 sebesar Rp 347 T, Realisasi Bea Keluar (BK) Tahun 2022 sebesar Rp 32,4 T
- Persentase DBH Sawit : minimal 4% x (PE + BK)
- Daerah penerima DBH Sawit :
- Provinsi : 30 daerah
- Kab/kota penghasil : 240 daerah
- Kab/kota berbatasan : 80 daerah
- Sumber data alokasi DBH Sawit
- luas lahan : data tahun 2021
- Produktivitas CPO : data tahun 2021
- Perbatsan wilayah : sudah digunakan untuk alokasi formula DBH TA 2023
- RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan : Data per Ferbruari 2023
- Persentase Penduduk Miskin : data 2021 dan 2022
- Penggunaan DBH Sawit. Diarahkan untuk penanganan eksternalitas negatif dan memperlihatkan kebutuhan daerah
- Penyaluran DBH Sawit
- Tahap 1, 50% Mei
- Tahap 2 50% Oktober
- Ketentuan Alokasi Minimum
- ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan dalam PMK
- dalam PP DBH Sawit akan diatur bahwa "pemerintah dapat menetapkan alokasi minumum DBH Sawit"
- Untuk TA 2024 nilai minimal alokasi DBH Sawit diusulkan sebsar Rp 3,0 T yang akan ditetapkan UU APBN 2024
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar