Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Pembiayaan beberapa Lembaga dan Sukuk — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 8 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 15 Oct 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Wakil Menteri Keuangan

Pada 8 Oktober 2015, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Keuangan mengenai Pembahasan Pembiayaan beberapa Lembaga dan Sukuk. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Marwan Cik Asan dari Fraksi Partai Demokrat dapil lampung 2 pada pukul 11.07 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://money.kompas.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Wakil Menteri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan:

  • Wakil Menteri Keuangan menegakan mewakili Menteri Keuangan, untuk penjelasan keuangan PMN.
  • Meminta persetujuan DPR terkait underlying aset.
  • PMN kepada organisasi ke Internasional Development Asosiation.
  • Kebijakan Kementerian Keuangan untuk mendukung kapasitas dana pendidikan nasional.
  • Ada penyesuaian alokasi utk PT Sarana Multi dan PT Geo Dipa.
  • PMN tahun 2016 terdiri dari:
    • BUMN
    • Organisasi/Lembaga Keuangan
    • PMN Lainnya.
  • Kemudian kbijakan pembiayaan terdiri dari:
    • Dukung pembangunan infrastruktur
    • Dukung ekspor melalui PMN.

PT SMI:

  • Total equity sampai saat ini sebesar Rp4,9Triliun.
  • PT SMI mendapat mandat baru sesuai APBN-P 2015 untuk Rumah Sakit, Pasar, Jalan Layang.
  • Sekilas gambaran projek PT SMI, yakni tol Cikopo-Palimanan, Bandara Angkasa Pura Terminal, PLTU Gorontalo.
  • Laba bersih Persero selama 5 tahun ini berkembang 33%. Aset PT SMI sampai Agusutus 2015 sebesar Rp10 Triliun.
  • Pipa gas bawah laut di Riau, Pelabuhan Gresik, Tower BTS Sumatera Jawa Kalimantan Papua, air minun Jakarta Tanggerang.
  • Jalan Medan-Binjai, jalan Sosok Tayem, bendungan, PLTU Sumsel Kendari, tol Bekasi-Cawang, kereta bandara.
  • Banyak kebutuhan Pemda untuk jalan, rs, pasar dan terminal.
  • Pertambahan modal untuk perkuat modal, peningkatan pembangunan, penguatan kapasitas.
  • Merupakan perusahaan infrastruktur yang khusus tangani infrastruktur dengan kepemilikan 100% Kementerian Keuangan untuk percepatan pembangunan nasional.
  • Manfaat proyek infrastruktur PT SMI, yakni listrik untuk 800.000 rumah, 224 Km jalan, 3,8 juta penumpang, 31.000 barel minyak, 10.000 MT gas.
  • PT SMI akan fokus pada pembangunan Indonesia timur dan tengah, peningkatan kerja sama dengan Pemda. Total ada 21 Pemda untuk pembiayaan ini.
  • RSUD, jalan, PDAM, penerangan, pasar merupakan pipeline PT SMI untuk pembiayaan Pemda.
  • Seluruh modal sudah tersalurkan semua.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII):

  • Equity saat ini sebesar Rp5,7 Triliun. PT PII untuk penjaminan.
  • Ada 3 pihak yang terlibat:
    • Pemerintah
    • Swasta
    • PT PII untuk transakasi tandatangani perjanjian penjaminan.
  • Sektor yang didukung PT PII tidak hanya ekonomi inrastruktur, tapi sosial infrastruktur.
  • Tata kelola penting bagi PT PII ada 3 line.
  • Penjaminan negara melalui PT PII untuk meminimalkan eksposure langsung APBN dari sektor swasta.
  • Proyek yang bisa dijamin PII adala proyek yang layak dengan melihat resiko dan mitigasi resiko proyek tersebut.
  • Kinerja keuangan diaudit oleh fitch dan sovereign diperoleh hasil triple minus.
  • PT PII lakukan pemberdayaan bagi Universitas-Universitas yang ada di Indonesia.
  • Tambahan PMN akan membantu PT PII.
  • PMN dapat nanti perlu untuk modal dan dukung pembangunan proyek.
  • Performa keuangan dan atau tanpa PMN akan terlihat perbedaan dalam covering proyek yang diproses. PMN diharapkan dapat memberikan levereging dan tingkatkan partisipasi swasta lebih dari Rp100 Triliun.

PT Geo Dipa:

  • BUMN yang bergerak di bidang listrik panas bumi terkait ekplorasi, eksploitasi, pembangunan, pemeliharaan.
  • Proyek ada di Dieng Jawa Tengah dan Patuha Jawa Barat.
  • PT Geo Dipa adalah BUMN yang bergerak di pembangkit listrik tenaga panas bumi.
  • Kepemilikan sebesar 91,81% milik Pemerintah dan sisanya milik PT PLN.
  • Usaha hulu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Usaha hilir untuk pembangunan PLT Panas Bumi (PLTPB) untuk produksi listrik.
  • Tambahan PMN akan digunakan untuk GDE untuk mengembangkan PLTP Dieng dan Patuha.
  • Alasan PMN untuk peningkatan kapasitas produksi listrik di 4 unit terkait strategi penyuksesan target Pemerintah.
  • PMN untuk kelanjutan pemboran, front end grand design, dan power plant.
  • Kekurangan pendanaan akan didapatkan melalui multilateral bank.
  • Laba usaha sampai semester I 2015 positif sebesar Rp129 Miliar. Laba rugi bersih masih merugi, tapi terjadi penurunan.
  • Manfaat PMN bagi perusahaan yakni pningkatan likuiditas, daya pinjam perusahaan ke perbankan, dan tambahan unit baru. Perbandingan keuangan tanpa tambahan PMN akhir tahun 2016 hanya ada 2 unit, tapi degan PMN ada 4 unit baru.
  • PMN dilakukan untuk perkuat struktut permodalan sebagai daya tarik lembaga permodalan. Memohon dukungan penambahan PMN sebesar Rp660 Miliar untuk memperkuat struktur permodalan

PT SMF:

  • PT SMF didirikan pada 23 juli 2015, ditunjukan untuk pengembangan dan pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia.
  • PT SMF adalah BUMN untuk membangun pasar pembiayaan sekunder perumahan, kepemilikan 100% Pemerintah.
  • Kegiatan usaha untuk struktrisasi tagihan KPR, sumber dana jangka panjang, jaminan terhadap efek beragun KPR, pembinaan pelatihan penyalur KPR.
  • Kepemilikan 100% Pemerintah Indonesia.
  • Pertambahan penduduk tingkatkan kebutuhan rumah.
  • Penambahan PMB sebesar Rp1 Triliun ke PT SMF akan mendukung program satu juta rumah.
  • Suplai rumah per tahun 400.000 unit dan ada kesenjangan 1,1 juta unit.
  • Dana berasal dari 10% Pemerintah dan sisanya dari pemberi dana.
  • Harga rumah termurah Rp135 Juta.
  • Kinerja total pembiayaan tahun 2006-2014 sebesar Rp11,091 Miliar kepada 14 institusi bank dan non bank.
  • Usulan PMN sebesar Rp1 Triliun untuk memperbaiki struktur permodalan untuk mendukung program perumahan.

LPEI:

  • Pertumbuhan daripada modal tidak setinggi pertambahan utang LPEI.
  • LPEI diamanatkan dari Pemerintah untuk tidak mengambil margin begitu besar.
  • Dari Rp73 Triliun aset adalah mayoritas untuk pembiayaan.
  • LPEI perlu adanya penyertaan modal negara dalam LPEI.
  • LPEI mohon Anggota DPR RI untuk dapat menyetujui PMN sebesar Rp4 Triliun.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan