Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Pembiayaan beberapa Lembaga dan Sukuk — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Keuangan
Tanggal Rapat: 8 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 15 Oct 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Wakil Menteri Keuangan
Pada 8 Oktober 2015, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Keuangan mengenai Pembahasan Pembiayaan beberapa Lembaga dan Sukuk. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Marwan Cik Asan dari Fraksi Partai Demokrat dapil lampung 2 pada pukul 11.07 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://money.kompas.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Wakil Menteri Keuangan
Wakil Menteri Keuangan:
- Wakil Menteri Keuangan menegakan mewakili Menteri Keuangan, untuk penjelasan keuangan PMN.
- Meminta persetujuan DPR terkait underlying aset.
- PMN kepada organisasi ke Internasional Development Asosiation.
- Kebijakan Kementerian Keuangan untuk mendukung kapasitas dana pendidikan nasional.
- Ada penyesuaian alokasi utk PT Sarana Multi dan PT Geo Dipa.
- PMN tahun 2016 terdiri dari:
- BUMN
- Organisasi/Lembaga Keuangan
- PMN Lainnya.
- Kemudian kbijakan pembiayaan terdiri dari:
- Dukung pembangunan infrastruktur
- Dukung ekspor melalui PMN.
PT SMI:
- Total equity sampai saat ini sebesar Rp4,9Triliun.
- PT SMI mendapat mandat baru sesuai APBN-P 2015 untuk Rumah Sakit, Pasar, Jalan Layang.
- Sekilas gambaran projek PT SMI, yakni tol Cikopo-Palimanan, Bandara Angkasa Pura Terminal, PLTU Gorontalo.
- Laba bersih Persero selama 5 tahun ini berkembang 33%. Aset PT SMI sampai Agusutus 2015 sebesar Rp10 Triliun.
- Pipa gas bawah laut di Riau, Pelabuhan Gresik, Tower BTS Sumatera Jawa Kalimantan Papua, air minun Jakarta Tanggerang.
- Jalan Medan-Binjai, jalan Sosok Tayem, bendungan, PLTU Sumsel Kendari, tol Bekasi-Cawang, kereta bandara.
- Banyak kebutuhan Pemda untuk jalan, rs, pasar dan terminal.
- Pertambahan modal untuk perkuat modal, peningkatan pembangunan, penguatan kapasitas.
- Merupakan perusahaan infrastruktur yang khusus tangani infrastruktur dengan kepemilikan 100% Kementerian Keuangan untuk percepatan pembangunan nasional.
- Manfaat proyek infrastruktur PT SMI, yakni listrik untuk 800.000 rumah, 224 Km jalan, 3,8 juta penumpang, 31.000 barel minyak, 10.000 MT gas.
- PT SMI akan fokus pada pembangunan Indonesia timur dan tengah, peningkatan kerja sama dengan Pemda. Total ada 21 Pemda untuk pembiayaan ini.
- RSUD, jalan, PDAM, penerangan, pasar merupakan pipeline PT SMI untuk pembiayaan Pemda.
- Seluruh modal sudah tersalurkan semua.
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII):
- Equity saat ini sebesar Rp5,7 Triliun. PT PII untuk penjaminan.
- Ada 3 pihak yang terlibat:
- Pemerintah
- Swasta
- PT PII untuk transakasi tandatangani perjanjian penjaminan.
- Sektor yang didukung PT PII tidak hanya ekonomi inrastruktur, tapi sosial infrastruktur.
- Tata kelola penting bagi PT PII ada 3 line.
- Penjaminan negara melalui PT PII untuk meminimalkan eksposure langsung APBN dari sektor swasta.
- Proyek yang bisa dijamin PII adala proyek yang layak dengan melihat resiko dan mitigasi resiko proyek tersebut.
- Kinerja keuangan diaudit oleh fitch dan sovereign diperoleh hasil triple minus.
- PT PII lakukan pemberdayaan bagi Universitas-Universitas yang ada di Indonesia.
- Tambahan PMN akan membantu PT PII.
- PMN dapat nanti perlu untuk modal dan dukung pembangunan proyek.
- Performa keuangan dan atau tanpa PMN akan terlihat perbedaan dalam covering proyek yang diproses. PMN diharapkan dapat memberikan levereging dan tingkatkan partisipasi swasta lebih dari Rp100 Triliun.
PT Geo Dipa:
- BUMN yang bergerak di bidang listrik panas bumi terkait ekplorasi, eksploitasi, pembangunan, pemeliharaan.
- Proyek ada di Dieng Jawa Tengah dan Patuha Jawa Barat.
- PT Geo Dipa adalah BUMN yang bergerak di pembangkit listrik tenaga panas bumi.
- Kepemilikan sebesar 91,81% milik Pemerintah dan sisanya milik PT PLN.
- Usaha hulu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Usaha hilir untuk pembangunan PLT Panas Bumi (PLTPB) untuk produksi listrik.
- Tambahan PMN akan digunakan untuk GDE untuk mengembangkan PLTP Dieng dan Patuha.
- Alasan PMN untuk peningkatan kapasitas produksi listrik di 4 unit terkait strategi penyuksesan target Pemerintah.
- PMN untuk kelanjutan pemboran, front end grand design, dan power plant.
- Kekurangan pendanaan akan didapatkan melalui multilateral bank.
- Laba usaha sampai semester I 2015 positif sebesar Rp129 Miliar. Laba rugi bersih masih merugi, tapi terjadi penurunan.
- Manfaat PMN bagi perusahaan yakni pningkatan likuiditas, daya pinjam perusahaan ke perbankan, dan tambahan unit baru. Perbandingan keuangan tanpa tambahan PMN akhir tahun 2016 hanya ada 2 unit, tapi degan PMN ada 4 unit baru.
- PMN dilakukan untuk perkuat struktut permodalan sebagai daya tarik lembaga permodalan. Memohon dukungan penambahan PMN sebesar Rp660 Miliar untuk memperkuat struktur permodalan
PT SMF:
- PT SMF didirikan pada 23 juli 2015, ditunjukan untuk pengembangan dan pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia.
- PT SMF adalah BUMN untuk membangun pasar pembiayaan sekunder perumahan, kepemilikan 100% Pemerintah.
- Kegiatan usaha untuk struktrisasi tagihan KPR, sumber dana jangka panjang, jaminan terhadap efek beragun KPR, pembinaan pelatihan penyalur KPR.
- Kepemilikan 100% Pemerintah Indonesia.
- Pertambahan penduduk tingkatkan kebutuhan rumah.
- Penambahan PMB sebesar Rp1 Triliun ke PT SMF akan mendukung program satu juta rumah.
- Suplai rumah per tahun 400.000 unit dan ada kesenjangan 1,1 juta unit.
- Dana berasal dari 10% Pemerintah dan sisanya dari pemberi dana.
- Harga rumah termurah Rp135 Juta.
- Kinerja total pembiayaan tahun 2006-2014 sebesar Rp11,091 Miliar kepada 14 institusi bank dan non bank.
- Usulan PMN sebesar Rp1 Triliun untuk memperbaiki struktur permodalan untuk mendukung program perumahan.
LPEI:
- Pertumbuhan daripada modal tidak setinggi pertambahan utang LPEI.
- LPEI diamanatkan dari Pemerintah untuk tidak mengambil margin begitu besar.
- Dari Rp73 Triliun aset adalah mayoritas untuk pembiayaan.
- LPEI perlu adanya penyertaan modal negara dalam LPEI.
- LPEI mohon Anggota DPR RI untuk dapat menyetujui PMN sebesar Rp4 Triliun.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah