Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pertumbuhan Jumlah Investor, dll – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Analis Efek Indonesia, dll
Tanggal Rapat: 24 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 3 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Analis Efek Indonesia
Pada 24 Juni 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), dll mengenai Pertumbuhan Jumlah Investor, dll. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Soepriyanto dari Fraksi Partai Gerindra dapil Jawa Timur 2 pada pukul 14:31 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Bursa Efek Indonesia merupakan institusi yang berperan dalam sarana dan prasarana efek di Indonesia atau biasa disebut SRO (Self Regulatory Organization) dalam pengembangan pasar modal Indonesia.
- Supply:
- Instrumen pasar modal: Saham, obligasi dan sukuk, reksa dana, ETF, DPE, DANFRA, EBA.
- Institusi: Perusahaan swasta, BUMN/D, Pemerintah, manajer investasi.
- Demand:
- Investor: Ritel, institusi, domestik, asing.
- DPR RI => Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU OJK No. 21 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sektor Keuangan (institusi perbankan, pasar modal, dan keuangan non bank) => SRO (KPEI, IDX, KSEI) berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Pasal 7 dan 14).
- Supply:
- SRO memiliki anak-anak perusahaan seperti Pefindo, Pefindo Biro Kredit, TICMI, SIPF, PHEI, IDX, PEI, IDXSTI.
- Perkembangan IHSG dan transformasi pasar modal berada di jalur positif di tahun 1992-2019.
- Pembaruan sistem perdagangan dan new center (7 Mei 2018):
- Availability: 99,89% naik menjadi 99,982%.
- Capacity: 5 mn order 2,5 mn trades naik menjadi 15 mn order 7,5 mn trades.
- Performance: 4.000 order/second naik menjadi 12.500 order/seconds.
- Durability: New IT infrastructure naik.
- Technology: New trading technology naik.
- Automated operation system: Lower human error factor from operations.
- System visibility: System monitoring and analytical tools.
- Time precision: GPS based system timing operation.
- Percepatan penyelesaian transaksi T+2 Indonesia per 26 November 2018 berada di peringkat 3 di Asia setelah Vietnam dan Thailand.
- Tahun 2018, BEI meluncurkan notasi khusus. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi investor. Jadi, untuk membeli saham ada alert untuk hal-hal khusus. Kode-kode ini dapat dilihat di web BEI.
- Untuk meningkatkan basis layanan investor yang secara geografis susah dijangkau, BEI mengeluarkan simplikasi pembukaan rekening efek tanggal 28 Maret 2019. Dimana tadinya membutuhkan waktu 7-9 minggu, sekarang hanya membutuhkan waktu 2 jam.
- Jaringan distribusi Pasar Modal Indonesia: 29 representation, 422 investment galleries, 446 investment communities, IDX channel => KPEI, IDX, KSEI. BEI juga sudah bekerja sama dengan kampus-kampus untuk membuka galeri investasi.
- Terdapat total 633 perusahaan tercatat di BEI.
- Pertubuhan jumlah investor (SID): Untuk investor SID meliputi investor saham, surat utang, dan reksa dana yang terdaftar di KSEI. Investasi reksa dana 106%. Saham per 31 Mei 2019 952. Total investor 1.920.
- Demografi investor Individu: Untuk pendaftar individu, mereka yang terdaftar rata-rata memiliki penghasilan Rp 10.000.000-Rp 100.000.000.
- Terdapat capital in flow secara positif sebesar 56,98.
- Kinerja perusahaan tercatat Maret 2018 vs Maret 2019:
- Maret 2018 (IDR tn):
- Total assets: 10,156.62.
- Total equity: 2,904.59.
- Revenues: 831.76.
- Profit for the periode: 88.96.
- Maret 2019 (IDR tn):
- Total assets: 11,210.90.
- Total equity: 3,233.21.
- Revenues: 866.10.
- Profit for the periode: 96.84.
- Growth (%):
- Total assets: 10.38.
- Total equity: 11.31.
- Revenues: 4.13.
- Profit for the periode: 8.86.
- Maret 2018 (IDR tn):
- Perkembangan pasar modal di ASEAN:
- Rata-rata frekuensi transaksi saham harian Indonesia 436.000 kali.
- Dari sisi investor, Indonesia berada di posisi ketiga.
- Fokus pengembangan pasar ke depan: Produk derivatif, platform perdagangan surat utang di bursa efek, papan akselerasi, E-IPO, e-Registration, IDXNet-SPE, dukungan perusahaan efek daerah, notasi khusus, dukungan securities lending dan borrowing.
- Highlight corporate social responsi Pasar Modal Indonesia dengan dana realisasi CSR tahun 2017 sebesar Rp 1,93 Miliar dan Rp 2,94 Miliar pada tahun 2018.
Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI)
- Terdapat beberapa poin dari Asosiasi Analis Bursa Efek Indonesia (AAEI):
- AAEI sudah melakukan sertifikasi analis pasar modal.
- AAEI juga sudah bekerja sama dengan 50 PT dalam mempersiapkan analis di pasar modal.
- AAEI sudah memiliki standar nasional. Sehingga analis-analis di Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi langsung dari Presiden.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
- Sampai tahun 2019, terdapat 76 perusahaan asuransi umum.
- Berdasarkan asuransi industri yang paling besar adalah asuransi jiwa dan disusul oleh asuransi umum.
- Secara umum, penetrasi umum asuransi dari tahun ke tahun sebesar 2,24 sekian persen.
- Secara premium, bruto meningkat. Usaha asuransi turun sekitar 1%. Premi terhadap klaim bruto masih lebih besar.
- Hasil underwriting pada tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan sebesar 20,4% dibandingkan di tahun 2017.
- Aset perusahaan asuransi umum mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Peningkatan capital productivity tersebut dipengaruhi oleh kenaikan Premi Bruto sebesar 10,2%. Premi bruto semester 1 meningkat menjadi 19,0%. Secara ratio klaim, kuartal 1 tahun 2019 meningkat menjadi 42,3% dibandingkan kuartal 1 tahun 2018.
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
- Terdapat tahun yang pendapatannya naik dan ada yang turun. Tapi, overall pendapatannya naik. Adapun pembayaran klaim dari nasabah meningkat 15% per tahunnya.
- Berbeda dengan asuransi umum, AAJI meningkatkan investasi jangka panjang salah satunya seperti reksa dana.
- Untuk policy uggulan, terjadi penurunan. Adapun trendingnya, terdapat penurunan sedikit.
- Secara proporsi asuransi jiwa terhadap GDP, hanya 1%. Untuk jumlah tertanggung penduduk Indonesia sebanyak 6,7% selama tahun 2019.
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
- Industri pembiayaan kalau di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan leasing. Perkembangan industri pembiayaan sangat baik.
- Tenaga ahli daya ini sudah APPI sertifikasi agar menarik, lebih sopan, dan lebih baik. Walau masih ada beberapa tenaga ahli daya atau debt collector yang masih kasar dan tidak sopan.
- Pertumbuhan APPI tertekan sejalan beriringan dengan portofolio APPI yang didorong oleh kendaraan roda 4 dan 2.
- Penjualan kendaraan roda 4 lebih ke mobil-mobil lcgc. Mobil-mobil kelas atas sedikit mengalami penurunan. Dari sisi value, roda 4 memiliki value yang lebih tinggi. Untuk alat berat, APPI mengalami kenaikan yang sangat baik dan sangat tinggi.
- Selama 3 tahun terakhir, APPI bisa menciptakan laba industri secara baik. Saat ini, terdapat 123 perusahaan industri pembiayaan.
- Dari sisi rasio tingkat kesehatan, gearing ratio sebesar 2,82 kali dan sangat jauh sekali.
- APPI selalu berusaha berdiskusi dengan lembaga non bank lainnya. Banyak rambu-rambu untuk APPI yang merupakan akibat kesalahan industri pembiayaan. Banyak komentar-komentar mengenai uang muka 0%. Tidak semua mendapat 0% dan hanya perusahaan yang sangat sehat yang hanya menggunakannya.
- Jika dipahami, lebih baik menggunakan ojol daripada harus membeli mobil baru dan ini restrukturisasi baru dalam jual beli kendaraan roda 4.
- Di Garut, terdapat penjahit jaket kulit dan sekarang sudah dibina sehingga menjadi usaha UMKM dan menjadi penghasil jaket kulit. Hal ini sudah dikembangkan bersama-sama.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah