Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Pagu Indikatif Rancangan Kerja Anggaran BPK, BPS, BPKP dan LKPP Tahun 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPK, BPS, BPKP dan LKPP

Tanggal Rapat: 15 Jun 2017, Ditulis Tanggal: 12 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: BPK, BPS, BPKP dan LKPP

Pada 15 Juni 2017, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Pembahasan Pagu Indikatif Rancangan Kerja Anggaran BPK, BPS, BPKP dan LKPP Tahun 2018. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Soepriyatno dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra) dapil Jawa Timur 2 pada pukul 11:10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://seller.tokopedia.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

BPK, BPS, BPKP dan LKPP

BPK:

  • BPK juga sajikan pagu indikatif per jenis belanja. BPK usulkan pagu indikatif menjadi Rp556 Miliar.
  • Usulan untuk program pemeriksaan keuangan negara dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknik lainnya.
  • Alokasi tahun 2017 total sebesar Rp2774 Miliar, alokasi tahun 2018 sebesar Rp2889 Miliar, kenaikan sebesar Rp75,85 Miliar.
  • BPK menyampaikan data dukungan manajemen dan tugas manajemen lainnya sebanyak 4 aktivitas.
  • Untuk realisasi anggaran 2017, data per Juni per program adalah pertama 40,45 %.
  • Realisasi anggaran 2017 program pemeriksaan keuangan negara mencapai 54,65%.
  • BPK mengharapkan dukungan Komisi 11 untuk penambahan anggaran guna mencapai target kinerja BPK di tahun 2018.

BPS:

  • Peningkatan sarana dan prasarana BPS alokasi sebesar Rp250,76 Juta.
  • BPS berkomitmen menjadikan BPS bersih dan semakin akuntabel.
  • Seluruh anggaran tahun 2018 akan digunakan untuk mendukung 10 program rioritas Nasional.
  • Budget BPS akan digunakan juga untuk survey pariwisata. Baseline data perlu dilakukan utk mengecek Wisman dan Wisnus.
  • Anggaran paling besar untuk program prioritas pengembangan dunia usaha dan pariwisata.
  • BPS diminta untuk menggunakan data desa dalam hal monitoring pemanfaatan dana desa. BPS akan kerja sama dengan Bappenas dan Mendes.
  • Ada produk baru dari BPS karena mengacu dari RPJMN/SDGs.
  • Semoga pagu indikatif BPS untuk mendukung Program Prioritas Nasional, dapat didukung oleh Komisi 11 DPR RI.

BPKP:

  • Tugas BPKP adalah untuk mengawasi keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional.
  • Dalam merancang program BPKP memperhatikan arahan Presiden, Peraturan Pemerintah, Menkeu, serta komitmen dengan stakeholders BPKP.
  • Tahun 2017, pagu anggaran BPKP adalah Rp1,43 Triliun dan realisasi sampai Mei 2017 adalah 30,66% atau sebesar Rp441,427 Miliar.
  • Ada 6.035 output target penugasan dan yang terealisasi oleh BPKP hingga Mei 2017 adalah 1.753 output.
  • Pagu indikatif BPKP tahun 2018 sebesar Rp1,4 Triliun atau naik 0,8% atau Rp12,3 Miliar dibanding tahun 2017.

LKPP:

  • Pagu indikatif TA 2018 adalah Rp212.309.273 Miliar. Angka ini kurang dari pagu tahun 2017.
  • Program dukungan manajemen Rp75.332.614 Juta dan untuk peningkatan sarpras sebesar Rp11,257Juta.
  • Ada 2 Program Prioritas Nasional yang harus LKPP kelola yaitu pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dan penyusunan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
  • Rencana kerja prioritas LKPP antara lain utk deputi pengembangan strategi dan kebijakan akan melakukan sosialisasi Perpres.
  • No.54 Tahun 2010 ke 34 Provinsi, mengadakan leader working group government procurement, dan pengadaan barang dan dana jasa di desa.
  • Untuk Deputi Monitoring akan melakukan penyediaan LPSE, dan penyediaan e-katalog targetnya sebanyak 75 ribu.
  • LKPP usulkan perpindahan alokasi program. Ada dana sebesar Rp3,3 Miliar untuk ditukar.
  • LKPP mengusulkan tambahan karena banyaknya tugas yang diberikan kepada LKPP. Usulan tambahannya sebesar Rp74,2 Miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan