Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja Bea dan Cukai Tahun 2016 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai
Tanggal Rapat: 6 Dec 2016, Ditulis Tanggal: 25 Jan 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai
Pada 6 Desember 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai tentang Evaluasi Kinerja Bea Cukai Tahun 2016. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh A. Hafidz dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 14:09 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.beacukai.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai
- Dirjen Bea Cukai mengusulkan manajemen resiko jadi program nasional, sebaiknya Pemerintah mempunyai manajemen nasional
- Dalam rangka jalankan peran industri, Bea Cukai harus memberikan kelancaran kegiatan perdagangan internasional.
- Seiring perkembangan teknologi, Bea Cukai mempunyai manajemen resiko yang terpadu baik impor maupun ekspor.
- Target yang dibebankan khusus untuk Bea Cukai adalah 0,5 hari.
- Bea Cukai juga berperan dalam mensupport perdagangan.
- Di dlm rilis tahun 2016, Indonesia mrupakan top performance pada IDB 2016. Indonesia telah melakukan 7 indikator dari 10 yang dibebankan sehingga World Bank memberikan angka yang cukup tinggi.
- Peringkat Indonesia naik 15 point. Salah satu indikator yang berhasil dilakukan oleh Indonesia adalah terkait perdagangan antar pulau atau trading across border.
- Indonesia merupakan satu diantara 2 negara yng mencapai top performance yaitu Kazakhtan.
- Bea Cukai bangga menjadi salah satu pihak yang dinilai oleh World Bank ini.
- Untuk industri, Bea Cukai ada beberapa paket kebijakan antara lain mensupport manufaktur dan di luar manufaktur.
- Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat kemudahan untuk impor dan ekspor untuk para UMKM.
- Bea Cukai akan memberikan biaya impor ke Desa Tumang.
- Bea Cukai ingin menggabungkan kebijakan dari Kementerian Keuangan dengan pusat kebijakan.
- Ada 3 gudang dari Singapura sudah pindah ke Cakung.
- Kelompok paket kebijakan merupakan satu paket yang sudah Bea Cukai siapkan agar menunjang bagi peningkatan dalam negeri, khususnya ekspor.
- Terkait fungsi Bea Cukai, menjaga beberapa aspek terkait dengan fiskal dan non fiskal.
- Bea Cukai harus menjaga terjadinya penyelundupan, narkotika, dan ada juga intelektual property right.
- Coverage tugas Bea Cukai berkisar pada ilegal, penyelundupan, minuman beralkhohol, narkotika, pakaian bekas, dan masuk ke luarnya orang. Bea Cukai kerja sama dengan aparat penegak hukum.
- Tahun 2013, jumlah penindakan ada 6000 lebih dan terus meningkat hingga 2016.
- Untuk narkotika, siang tadi Bea Cukai bersama BNN, POLRI, dan TNI, melakukan pemusnahan 400 Kg sabu dan HP5.
- Dua hari yang lalu, Kanwil Bea Cukai di Denpasar telah menangkap liquid yang sebelumnya masuk juga di Cengkareng.
- Minggu lalu, Bea Cukai di Nanggabadau, Kalimantan Barat menangkap sabu 31,6 Kg dan ekstesi 1000an butir.
- Bea Cukai dengan bangga mengatakan bahwa Bea Cukai berperan dalam melindungi masyarakat.
- Bea Cukai bersama TNI dan Polri saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencegah berbagai penyelundupan.
- Tentang penindakan laut, tahun 2013 Bea Cukai melakukan tindakan sebanyak 100 lebih. Bea Cukai melakukan operasi sederhana operasi bersama dengan TNI dan Polri sesuai dengan arahan dari Presiden.
- Jumlah penangkapan di laut saat ini totalnya meningkat menjadi 2 kali lipat.
- Bea Cukai melakukan penangkapan penyelundupan atas komoditas yaitu beras, minyak, dan lain-lain.
- Daerah terumbu karang di Indonesia Timur sudah mengalami kerusakan yang cukup parah ini dikarenakan masyarakat lokal yang masih menggunakan bom yang merupakan barang yang diselundupkan.
- Bea Cukai mengalami kendala juga karena disparitas harga antara lain bawang merah.
- Di Porland jika dibandingkan di Bengkalis, Belawan, Tanjung Jagung, harga bawang merah kita beda jauh.
- Maka peluang untuk melakukan penyelundupan semakin besar dan biasanya dilakukan melalui kapal tongkang kecil.
- Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap penyelundupan rotan dengan cara menabrak kapal tersebut karena kalau tidak ditabrak maka kapal tersebut akan masuk perairan di Singapura.
- Untuk penyelundupan kayu, sudah sedikit terjadi karena kayu sudah mulai habis.
- Penyelundupan terjadi terus karena lamanya barang dan disparitas harga.
- Untuk hibah beras, Bea Cukai sudah hibahkan sebanyak 239,2 ton. Sedangkan untuk ikan, Bea Cukai hibahkan 11 kontainer ke Kementerian KP dan sudah dibagikan ke masyarakat.
- Untuk ke depan, Bea Cukai akan menghibahkan semua kepada masyarakat kecil. Tapi Bea Cukai tidak dapat menghibahkan pakaian bekas dan minuman.
- Penerimaan Bea dan Cukai tidak flat setiap tahun. Tahun ini lebih kepada penerimaan tembakau.
- Untuk tahun 2016, target Bea Cukai Rp183,9 Triliun terdiri dari biaya masuk, cukai, hetil alkohol, mma, cukai plastik dan biaya ke luar.
- Bea Cukai telah menghitung dan hitungan Bea Cukai, sakurasinya sangat tinggi. Bea Cukai sudah dapat menghitung penerimaan hingga akhir tahun. Dari data yang ada, untuk bulan Desember Bea Cukai dapat mengumbulkan Rp40,9 Triliun.
- Untuk cukai hasil tembakau sebesar Rp139,7 Triliun.
- Devisa impor turun 13,11% outlook biaya masuk maksimal Rp2 Triliun.
- Perkiraan Bea Cukai, pencapaian Bea Cukai hingga akhir tahun adalah sebesar 97% dan ini mrupakan kinerja yang baik jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 92%.
- Bea Cukai ingin berusaha untuk menjadi lebih baik dan berjuang lebih baik lagi dengan support dan arahan dari Anggota Komisi 11 DPR RI.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah