Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI
Tanggal Rapat: 27 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 27 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Dirut BRI
Pada 27 November 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI mengenai Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Dito Ganinduto dari Fraksi Partai Golongan Karya (golkar) dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 10:10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirut BRI
Dirut BRI
- Penggunaan dana hingga kuartal III-2019 didominasi oleh penyaluran kredit ke masyarakat, yaitu mencapai 74,8%, sedangkan non kredit (penempatan obligasi, BI. dll) turun menjadi sekitar 25,2%.
- Non kredit
- 2014: 30,6%
- 2015: 25,8%
- 2016: 26,8%
- 2017: 27,8%
- 2018: 28,2%
- Sep 2018: 24,4%
- Sep 2019: 25,2%
- Kredit
- 2014: 69,4%
- 2015: 74,1%
- 2016: 73,2%
- 2017: 72,2%
- 2018: 71,8%
- Sep 2018: 75,6%
- Sep 2019: 74,8%
- Surat berharga
- 2014: Rp 80.247 Miliar
- 2015: Rp 116.329 Miliar
- 2016: Rp 124.809 Miliar
- 2017: Rp 172.851 Miliar
- 2018: Rp 156.736 Miliar
- Sep 2018: Rp 159.563 Miliar
- Sep 2019: Rp 166.109 Miliar
- YoY: 4,1%
- Reverse repo
- 2014: Rp 39.004 Miliar
- 2015: Rp 845 Miliar
- 2016: Rp 1.557 Miliar
- 2017: Rp 16.496 Miliar
- 2018: Rp 9.397 Miliar
- Sep 2018: Rp 16.541 Miliar
- Sep 2019: Rp 166.109 Miliar
- YoY: -31,5%
- Penempatan pada BI
- 2014: Rp 49.385 Miliar
- 2015: Rp 35.513 Miliar
- 2016: Rp 71.453 Miliar
- 2017: Rp 41.662 Miliar
- 2018: Rp 62.743 Miliar
- Sep 2018: Rp 14.388 Miliar
- Sep 2019: Rp 42.365 Miliar
- YoY: 194,4%
- Penempatan pada bank lain
- 2014: Rp 22.393 Miliar
- 2015: Rp 20.658 Miliar
- 2016: Rp 16.442 Miliar
- 2017: Rp 16.784 Miliar
- 2018: Rp 28.379 Miliar
- Sep 2018: Rp 28.563 Miliar
- Sep 2019: Rp 31.217 Miliar
- YoY: 9,3%
- Repo
- 2014: Rp 15.885 Miliar
- 2015: Rp 11.538 Miliar
- 2016: Rp 7.358 Miliar
- 2017: Rp 12.201 Miliar
- 2018: Rp 36.703 Miliar
- Sep 2018: Rp 15.144 Miliar
- Sep 2019: Rp 18.834 Miliar
- YoY: 24,4%
- Tagihan akseptasi
- 2014: Rp 6.503 Miliar
- 2015: Rp 5.139 Miliar
- 2016: Rp 5.603 Miliar
- 2017: Rp 5.638 Miliar
- 2018: Rp 11.584 Miliar
- Sep 2018: Rp 6.416 Miliar
- Sep 2019: Rp 7.312 Miliar
- YoY: 14,0%
- Tagihan spot dan derivatif
- 2014: Rp 1,2 Miliar
- 2015: Rp 0,8 Miliar
- 2016: Rp 94 Miliar
- 2017: Rp 146 Miliar
- 2018: Rp 469 Miliar
- Sep 2018: Rp 367 Miliar
- Sep 2019: Rp 192 Miliar
- YoY: -47,6%
- Penyertaan
- 2014: Rp 2.408 Miliar
- 2015: Rp 4.950 Miliar
- 2016: Rp 5.783 Miliar
- 2017: Rp 6.728 Miliar
- 2018: Rp 9.721 Miliar
- Sep 2018: Rp 8.799 Miliar
- Sep 2019: Rp 11.865 Miliar
- YoY: 34,8%
- Total
- 2014: Rp 215.825 Miliar
- 2015: Rp 194.972 Miliar
- 2016: Rp 233.099 Miliar
- 2017: Rp 272.505 Miliar
- 2018: Rp 315.731 Miliar
- Sep 2018: Rp 249.781 Miliar
- Sep 2019: Rp 289.223 Miliar
- YoY: 15,8%
- Non kredit
- Penyaluran kredit per segmen:
- Dalam penyaluran kredit, BRI tetap fokus pada segmen UMKM. Hal tersebut terlihat dari komposisi segmen UMKM yang terus meningkat.
- Pada kuartal III-2019 tercatat share UMKM sebesar 76,3% sedangkan non UMKM menjadi 28,7% dari total kredit.
- Komposisi penyaluran kredit per sektor:
- Komposisi penyaluran kredit BRI masih didominasi oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 34,6%, pertanian sebesar 11,7%, dan perindustrian sebesar 8,9%.
- Kualitas kredit BRI dalam rasio NPL dan Coverage.
- Meskipun pada kuartal III-2019 nilai NPL BRI mengalami peningkatan menjadi 2,9%, nilai coverage ratio BRI yang cukup tinggi yaitu sebesar 160% menunjukkan bahwa BRI masih konservatif dalam melihat risiko.
- Kenaikan NPL dominan disebabkan penurunan kualitas kredit di sektor korporasi.
- Sebagai bank yang berfokus kepada UMKM, BRI telah menyalurkan KUR dari Agustus 2015-Oktober 2019 kepada lebih dari 16,47 juta debitur dengan akumulasi penyaluran sebesar Rp 318,7 Triliun.
- Realisasi KUR hingga Oktober 2019 mencapai Rp 83,3 Triliun atau 94,7% dari total plafond di tahun 2019. Total debitur 3,9 juta orang.
- Pada tahun 2019, bank BRI menjadi salah satu bank BUMN yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada 5,09 juta KPM sebesar Rp 3,6 Triliun, program keluarga harapan (PKH) kepada 3,8 juta KPM sebesar Rp 13,3 Triliun, dan kartu Indonesia pintar (KIP) kepada 10,9 juta siswa sebesar Rp 5,13 Triliun.
- Bersinergi dengan BUMN lain, BRI melakukan pemberdayaan masyarakat petani hutan secara cluster development, pemberian sarana pertanian, dan pemberdayaan masyarakat. Hingga Oktober 2019, tercatat sebanyak 2.221 petani sudah mendapatkan kredit mikro BRI dengan nilai mencapai Rp 43 Miliar.
- Program perhutanan sosial:
- Sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan.
- Masyarakat setempat sebagai pelaku utama.
- Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan dengan saat ini 8.474 petani dan lahan 30,8 ribu Ha.
- >3,2 juta kartu tani (88%) di Jawa Tengah, Banten, DIY, Kab. Tasikmalaya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan NTB.
- Akuisisi Kios Pupuk Lengkap (KPL) mencapai 5.600 kios.
- BRI telah membangun suatu flow ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir agar usaha petani hutan sosial dapat sustain.
- Program perhutanan sosial:
- Setoran pajak dan dividen ke negara setiap tahunnya terus meningkat dengan terjaganya kinerja positif bank BRI.
- 2013: Rp 13,0 Triliun
- Pajak: Rp 9,8 Triliun
- Dividen: Rp 3,2 Triliun
- 2014: Rp 15,4 Triliun
- Pajak: Rp 11,8 triliun
- Dividen: Rp 3,6 Triliun
- 2015: Rp 16,4 Triliun
- Pajak: Rp 12,3 Triliun
- Dividen: Rp 4,1 Triliun
- 2016: Rp 17,9 Triliun
- Pajak: Rp 13,5 Triliun
- Dividen: Rp 4,4 Triliun
- 2017: Rp 22,3 Triliun
- Pajak: Rp 16,3 Triliun
- Dividen: Rp 6,0 Triliun
- 2018: Rp 25,1 Triliun
- Pajak: Rp 17,6 Triliun
- Dividen: Rp 7,5 Triliun
- Sep 2019: Rp 22,6 Triliun
- Pajak: Rp 13,4 Triliun
- Dividen: Rp 9,2 Triliun
- 2013: Rp 13,0 Triliun
- Kepercayaan investor terhadap kinerja dan rencana perusahaan kedepan menopang harga saham dan nilai market capitalization BBRI yang terus mengalami tren peningkatan.
- IPO
- 3 November 2003: 87,5 Rp 11,47 Triliun.
- 26 November 2019: 4,150 Rp 511,9 Triliun.
- Saham BBRI telah meningkat lebih sekitar 50x (kali) sejak IPO di tahun 2003.
- IPO
- Terjaganya kinerja, selalu berinovasi, dan tetap fokus kepada segmen mikro, selama tahun 2019 BRI berhasil meraih 93 penghargaan dari lembaga domestik dan internasional.
- TAB
- Best retail bank in Indonesia.
- Best digital in Indonesia.
- Leadership achievement award 2019.
- Best managed bank.
- UDX
- The best chief executive officer (CEO).
- The best innovative company in finance sector.
- The best millenials investor choice.
- The best innovation.
- Forbes
- Best of the best company.
- Fundamental jangka panjang perusahaan market cap dan net income.
- BUMN Marketeers Awards 2019
- The most promising company in marketing 3.0.
- The most promising company in entrepreneur company in entrepreneur SOES.
- Otoritas Jasa Keuangan
- Bank terbaik dalam mendukung program pemerintah melalui simpel.
- Economic Review
- The best of the best risk management 2019.
- TAB
- Proyeksi dan asumsi ekonomi 2020 dimana perang dagang, tren penurunan suku bunga, volatilitas harga komoditas serta kondisi likuiditas masih menjadi isu utama yang mempengaruhi perekonomian dunia kedepan.
- Perang dagang AS vs Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut.
- Downside risk perekonomian global tetap tinggi.
- Tren penurunan suku bunga acuan berlanjut.
- Harga komoditas masih dalam tekanan.
- Likuiditas perbankan semakin ketat.
- Pertumbuhan ekonomi: 5,10%-5,35%.
- Inflasi: 3,10-3,60%.
- Nilai tukar: Rp 14.200-14.600.
- BI7DRR: 4,50%-4,75%.
- Di tahun 2020, BRI menjaga kinerja perusahaan melalui digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan mendorong UMKM naik kelas.
- Pertumbuhan aset (YoY)
- Sept 2019: 10,1%
- Prognosa 2019: 9-10%
- Aspirasi 2020: 9-10%
- Pertumbuhan kredit (YoY)
- Sept 2019: 10,9%
- Prognosa 2019: 9-10%
- Aspirasi 2020: 10-11%
- Pertumbuhan simpanan (YoY)
- Sept 2019: 10,1%
- Prognosa 2019: 10-11%
- Aspirasi 2020: 10-11%
- Rasio NPL (%)
- Sept 2019: 2,94
- Prognosa 2019: 2,50-2,65
- Aspirasi 2020: 2,40-2,50
- Pertumbuhan laba (YoY)
- Sept 2019: 8,1%
- Prognosa 2019: 8-9%
- Aspirasi 2020: 10-11%
- Pertumbuhan aset (YoY)
- Rencana alokasi plafond KUR 2020, rasionya banyak di Pulau Jawa karena total rumah tangga penerimanya memang lebih banyak di Pulau Jawa. Kuota plafond KUR 2020 sebesar Rp 120,2 Triliun, dialokasikan pada sektor perdagangan maksimal 40% dan 60% pada sektor produksi dengan sektor pendorong utama adalah sektor industri dan jasa.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah