Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor-Kantor Akuntan Publik
Tanggal Rapat: 13 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 21 Dec 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Kantor-Kantor Akuntan Publik
Pada 13 April 2017, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor-Kantor Akuntan Publik mengenai Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun 2016. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 11:12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: landing.directorpoint.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng
- Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng berdiri tahun 2003. Jasa yang diberikan adalah audit, dan lain-lain
- Audit laporan keuangan dilakukan untuk memenuhi UU No. 15 dan untuk menjamin laporan keuangan bebas dari kesalahan saji material. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar keuangan akuntansi Pemerintahan. Tujuan laporan keuangan adalah menilai kewajaran laporan keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau belum. Indikator keluarannya adalah laporan hasil penilaian atas kepatuhan mengenai adanya pelanggaran atau yang tidak berlaku.
- Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disampaikan pada DPR RI dan masyarakat karena nanti akan dipublish. Konsolidasi laporan BPK akan dikonsolidasikan ke Pemerintah Pusat.
- Isu-isu yang ada di BPK yang memungkinkan adalah penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Tugas BPK sama dengan KAP yaitu melakukan pemeriksaan
- Waktu pelaksanaan audit sangat mepet dan mendesak. Sesuai dengan Term of Reference (TOR) BPK, laporan keuangan harus selesai pada akhir Mei
- KAP Sriyadi Elly Sugeng sudah berpengalaman melakukan audit di beberapa lembaga dan Pemerintahan. KAP Sriyadi Elly Sugeng berharap laporan keuangan bisa selesai tepat pada waktunya.
KAP Husni, Mucharam, dan Rasidi
- KAP Husni, Mucharam, dan Rasidi sudah mengaudit laporan keuangan BPK RI pada tahun 2009 dan juga telah mengaudit 34 bank umum.
- Entitas yang diaudit meliputi seluruhnya sesuai dengan TOR. Ruang lingkup meliputi penilaian efektivitas intern, dan pemantauan hasil audit tahun sebelumnya. Metodologi tentu dengan pendekatan risiko. Tim audit akan mengidentifikasi saldo-saldo akun yang memungkinkan ada salah-salah saji pada laporan keuangan.
- Strategi audit yang dilakukan adalah mengidentifikasi temuan-temuan audit tahun sebelumnya. Temuan langsung dibahas di tingkat satker, pelaksanaan audit satker dilakukan secara paralel dan serial.
- Struktur organisasi tim sesuai dipimpin oleh ketua tim, ada juga supervisor, dan dibantu juga oleh tim ahli. KAP Husni, Mucharam, dan Rasidi membentuk 8 tim dari rim A sampai tim H, dipimpin oleh ketua tim, dan supervisor akan menangani quality control.
KAP Pieters Uways dan Rekan
- Jasa KAP yang diberikan kepada klien adalah audit, jasa akuntansi, jasa perpajakan dan jasa-jasa lainnya
- KAP Pieters Uways dan Rekan sudah berpengalaman di BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan-perusahaan publik.
- KAP Pieters Uways dan Rekan akan bekerja 90 hari karena tender dimulai sejak Desember tahun lalu. Waktu 90 hari ini ditentukan untuk mendapatkan kualitas pekerjaan yang mumpuni.
- Perbedaannya adalah kalau di perusahaan swasta, opini akan lebih kepada bisnis. kalau di pemerintahan akan lebih ke mempertanggungjawabkan sumber penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga yang digunakan adalah sistem akuntansi keuangan negara.
- Terdapat 36 objek pemeriksaan dan strateginya dengan waktu yang terbatas
- Jika ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka angka-angka yang tercantum di laporan keuangan tidak bisa dipercaya. KAP Pieters Uways dan Rekan tidak akan membuang waktu untuk melihat kali-kalian, tambah-tambahan, dan bagi-bagian. Rencana kerjanya ada pada pemahaman bisnis klien tapi disini agak lain karena makin banyak diskresi yang dibuat akan makin tidak bisa dipercaya.
- Tim yang akan bekerja di proyek ini kurang lebih 29 orang dalam hitungan 90 hari karena kalau cuma 40 hari maka akan dikalilipatkan orangnya.
KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan
- KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan saat ini sudah memiliki 7 kantor cabang, 2 di Jakarta, 1 di Surabaya, 2 di Yogya, dan 1 di Semarang. Berpengalaman selama 34 tahun bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berpengalaman mengaudit sektor publik setara dengan BPK tahun 2006 dan 2007.
- Karakteristik KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan hampir sama dengan yang dilakukan oleh BPK. KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan menekankan pada 3 hal dalam menyikapi penugasan, pertama metodologi, kedua kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, dan ketiga adalah kesanggupan menyelesaikan tepat waktu. Dasar yang digunakan adalah manajemen berbasis risiko.
- Apabila akuntan publik membiarkan atau lalai di dalam memanipulasi laporan keuangan, maka akan dipenjara 5 tahun dan denda Rp500.000.
- Pekerjaan KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan diatur oleh UU Akuntan Publik. Itu yang menjadi integritas KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan dan KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan bersikap independen.
- Selain laporan keuangan, KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan juga akan melakukan audit tentang kepatuhan. Di dalam audit kepatuhan KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan akan memperhatikan sisa-sisa laporan tahun keuangan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh auditor.
- Laporan audit pada laporan BPK sudah harus dapat dikunci.
- Laporan keuangan diharapkan sudah selesai pada bulan Juni 2017. Dalam 70 hari dengan menerjunkan 41 audit yang dibagi dalam 11 sub tim dengan asumsi 1 tim akan menjangkau 3 provinsi. KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sudah mengantisipasi sampling di daerah karena KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan mempunyai auditor sebanyak 200 orang.
KAP Djoko Sidik dan Indra
- KAP Djoko Sidik dan Indra berdiri sejak tahun 2007 dan berpengalaman mengaudit BUMN dan aktor publik lainnya. Bagi KAP Djoko Sidik dan Indra dengan mempertimbangkan tugas yang sedang berjalan dan target penyelesaian proyek ini adalah sampai akhir Mei, maka KAP Djoko Sidik dan Indra untuk saat ini belum bisa menerima tawaran mengaudit BPK tahun ini. Kemungkinan di lain waktu bisa bekerja sama. KAP Djoko Sidik dan Indra berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
KAP Paul Hadiwinata dan Rekan
- KAP Paul Hadiwinata dan Rekan sudah berdiri selama 25 tahun. Dari segi staffing, ada 270 profesional staf dan 22 orang diantaranya sudah disertifikasi BPK. KAP Paul Hadiwinata dan Rekan sudah berpengalaman di BUMN.
- Informasi awal yang didapatkan mengenai proyek ini sangat minim dan KAP Paul Hadiwinata dan Rekan baru mengetahui hari ini mengenai jadwal audit, scoopnya, dan besaran auditnya. Untuk itu, sehubung KAP Paul Hadiwinata dan Rekan dengan resource yang dimiliki dan waktu pengerjaan yang sangat minim, KAP Paul Hadiwinata dan Rekan meminta maaf karena tidak bisa menerima assignment ini. KAP Paul Hadiwinata dan Rekan tidak bisa melakukan audit tahun ini dan kemungkinan tahun depan bisa mengajukan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah