Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pengantar Perencanaan Program Kerja — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Tanggal Rapat: 28 Nov 2016, Ditulis Tanggal: 9 Feb 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Ketua Dewan Komisioner OJK
Pada 28 November 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Pengantar Perencanaan Program Kerja. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Soepriyatno dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Timur 2 pada pukul 20.00 WIB. (ilustrasi: liputan6.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ketua Dewan Komisioner OJK
- OJK telah terbentuk selama 5 (lima) tahun dan aktif bekerja selama tiga tahun terakhir. Pada rapat ini, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan hendak menjabarkan hasil assessment dari Industri Jasa Keuangan, dan menunjukkan hasil kinerja OJK selama ini.
- Kondisi ekonomi global masih belum kondusif, namun sektor jasa keuangan terbilang normal. Selain itu, keuangan domestik masih cukup baik. Indeks saham kinerja di Indonesia terbilang baik, dan investor residen masih cukup baik. Ditambah lagi angka saham gabung dan pasar saham juga naik.
- Aktivasi intermediasi jasa keuangan mengalami perbaikan, terutama invasi kredit rupiah, dan OJK berharap bahwa perbaikan intermediasi keuangan dapat menjadi katalis perbaikan.
- Cakupan pertumbuhan cukup solid, melewati perkiraan. Bidang jasa keuangan syariah masih berkembang positif dari seluruh aspek, baik dalam aspek keuangan dan yang lainnya.
- Dalam menstabilisasi jasa keuangan, OJK melanjutkan banyak kebijakan yang dinilai baik. Terkait dengan transisi pengalihan fungsi OJK, sejauh ini tidak masalah.
- Sebanyak 9 (sembilan) kantor regional telah berhasil didirikan. Selain itu, OJK telah mengembangkan infrastruktur, baik dari segi elektronik maupun fisik. Operasional OJK juga telah membangun aplikasi untuk mengelola sumber daya manusia, dengan jumlah 65 aplikasi (seperti penerapan sistem kerja OJK dan lain-lain).
- Selama 3 (tiga) tahun terakhir, OJK memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.
- OJK telah menyusun master plan untuk tahun 2015-2019 yang berfokus mendorong jasa keuangan yang stabil dan inklusif.
- OJK bekerja sama dengan 48 (empat puluh delapan) lembaga domestik dan 11 (sebelas) lembaga internasional.
- Pencapaian kinerja OJK meningkat 104,68% dari tahun 2016.
- OJK Institut juga telah dibangun demi meningkatkan sertifikasi dan pendidikan.
- Dalam merespons tekanan pada tahun 2014, OJK telah menerbitkan 5 (lima) paket kebijakan yang berfokus pada stabilitas keuangan. Selama tahun 2016, OJK juga telah menerbitkan banyak kebijakan, jumlahnya 36 (tiga puluh enam) peraturan di berbagai sektor untuk memperkuat peran keuangan.
- Dari Program Jaring dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, OJK berhasil memberikan kredit sejumlah Rp22,1 Triliun.
- Pada sektor pangan, diadakan akselerasi sinergi. Diberikan kredit pada 11 (sebelas) komoditas unggulan.
- Program OJK lainnya adalah mengeluarkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).
- OJK memperluas lembaga keuangan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan penyaluran KUR. Provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Jawa Tengah.
- Pelaksanaan KUR sampai dengan Oktober 2016 telah mencapai Rp80,22 Triliun, dari target Rp109,2 Triliun.
- OJK juga telah melakukan terobosan sistem perizinan terintegrasi untuk mempercepat dari 101 hari menjadi 19 hari.
- Dalam mendukung edukasi konsumen, OJK sudah melaksanakan 4 (empat) event.
- OJK melakukan pengembangan sistem dengan informasi manajemen risiko, serta pemenuhan gedung OJK di daerah.
- Dalam rangka mendukung koordinasi antar lembaga, selama tahun 2016, OJK melakukan MoU dengan berbagai pihak, juga otoritas dari negara-negara lain.
- Untuk membalas pertanyaan pada Forum Group Discussion (FGD) minggu lalu:
- Alokasi dana per sektor memerlukan perbaikan dalam presentasi OJK
- Pembayaran pungutan diterima 4 (empat) kali pada tahun 2016
- Prognosis pungutan sebesar Rp4,73 Triliun dan Pengelolaan dana berjumlah Rp180 Miliar, sehingga total prognosis akhir di tahun 2017 sejumlah Rp4,71 Triliun. OJK yakin di akhir tahun akan diserap 100%.
- Siklus sistem Manajemen, Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) saat ini masih memasuki tahap perumusan detail pada tahun 2017.
- Fokus OJK di tahun 2017 adalah pengembangan jasa keuangan yang kontributif dan stabil, serta akselerasi jasa keuangan syariah.
- OJK memiliki sasaran strategis dan telah tergambar pada peta strategi tahun 2017. OJK akan berfokus pada penyesuaian berdasarkan kinerja sebesar 6-7% sesuai level pegawai, penguatan pengawasan, peraturan, perizinan di pasar modal, penguatan OJK di kantor pusat dan daerah, serta pengembangan potensi seluruh pegawai, dan penguatan OJK Institute.
- Di tahun 2017, OJK mengajukan Pagu Anggaran Rp4,371 Triliun, meningkat 11% dari tahun sebelumnya.
- Berdasarkan Undang-Undang tentang OJK, mulai 1 Januari 2017, sebanyak 700 orang yang menyatakan bekerja di OJK akan menjadi tanggungan OJK.
- Kantor OJK sendiri masih tersebar di 3 (tiga) lokasi, pada 3 (tiga) gedung yang terpisah. Ini menyebabkan koordinasi yang sulit, maka pada tahun 2017, untuk meningkatkan efektivitas, OJK berencana menyewa gedung baru yang menampung seluruhnya.
- Kebutuhan OJK atas infrastruktur handal diantaranya adalah memerlukan jaringan keluar/internet. Pembangunan data centre yang handal dan permanen akan ditargetkan di tahun 2017.
- OJK tengah mengajukan perubahan aturan tentang pungutan oleh OJK agar pendapatan tahun berjalan dapat digunakan. Dalam penyusunan rencana anggaran, OJK menyesuaikan dengan pola berdasarkan asumsi inflasi.
- OJK meminta persetujuan mengenai RKA-K/L sebesar Rp4,371 Triliun yang seluruhnya berasal dari pungutan tahun 2016.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar