Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

• Realisasi dilihat per jenis realisasi:
  • Belanja barang pemeriksaan 50%, realisasi anggaran BPK dibanding manajemen Rp1,612 Triliun dan terealisasi Rp700 Miliar.
  • Belanja modal 34,47%.
• Capaian BPK semester 1 2017:
  • Pemeriksa keuangan sebesar Rp413,71 Miliar.
• BPK mendapat nilai predikat A.
• Realisasi anggaran Rp204,61 Miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPK.
• Rencana kegiatan BPK semester 2 tahun 2017 adalah kegiatan bidang pemeriksaan dengan kebijaksanaan kebudayaan yang dialokasikan biaya sebesar Rp260,95 Miliar, untuk kegiatan kesekjenan dan penunjang Rp1.091,78 Miliar, belanja modal sebesar Rp98,58 Miliar.
• BPK tidak dikenakan efisiensi belanja barang.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Realisasi pagu anggaran Rupiah Murni Rp501.11 Miliar.
• Pagu anggaran SDM cukup besar dialokasikan untuk padat karya dengan pelaksanaan program-program pengawasan, belanja modal untuk perbaikan sistem IT.
• Peningkatan governance system LKPP 2016 meraih Wajar Tanpa Pengecualian.
• Sesuai Inpres No. 4 Tahun 2017, BPKP mendapatkan potongan sebesar Rp10 Miliar.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

• Di dalam Perpres itu ada 16 aturan turunan.
• Pengembangan e-katalog, realisasinya 70.691 dari 50.000 target.
• E-government memakai 1 sistem integrasi, sistem monitoring PBU dan SPAM di Kementerian Keuangan.
• Konsolidasi pengadaan realisasi 16%.
• Pagu 2017 Rp213.810.028 dan self blokingnya Rp190.203.000.000.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

• 60% untuk belanja pegawai dari pagu anggaran 2017.
• Untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, terdapat 17 sektor dan 52 sub sektor.
• Sensus ekonomi, liftingnya dari tahun lalu bisa melihatnya di bps.go.id
• Bersama Bekraf, BPS akan bekerja sama menyediakan datanya.
• Indikator kemaritiman bisa menjadi indikator baru untuk basis UU Kemaritiman karena Indonesia hanya punya yang kelautan.
• Indonesia telah dipilih menjadi kepala statistik di Asia dan wakilnya adalah China.
• Pagu anggaran BPS adalah Rp4.3 Triliun.
• Ada pemotongan Rp167,5 Miliar dari Inpres No. 4 yang bersumber dari rupiah murni pendamping.
• BPS meminta persetujuan untuk menggunakan Rupiah murni tidak menggunakan loan dari world bank.