Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2016 dan Isu Aktual — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI
Tanggal Rapat: 7 Dec 2016, Ditulis Tanggal: 11 Feb 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI
Pada 7 Desember 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2016 dan Isu Aktual. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 19.08 WIB. (ilustrasi: money.kompas.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI
- Penerimaan cukai meningkat di akhir tahun 2016.
- Ditjen Bea Cukai tidak lagi memungut PPN hasil tembakau.
- Pada tahun 2016, nominal hasil penindakan sebesar Rp3,2 Triliun.
- Hingga November 2016, 1,2 ton sabu-sabu telah disita.
- Terdapat temuan bahwa nelayan dan petani kebun di Serawak menggunakan narkoba.
- Ditjen Bea Cukai melakukan penangkapan beberapa kali di perbatasan Jayapura.
- Ditjen Bea Cukai telah membuat Standard Operating Procedure (SOP) dan Data Recovery Center.
- Menteri Keuangan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kenaikan tarif rokok sebesar 10,5%. Harga eceran rokok sudah dinaikkan untuk pengendalian konsumsi.
- Proporsi yang bekerja di sektor industri rokok tangan adalah 3 banding 4.
- Kajian ekstensifikasi cukai lanjutan diantaranya untuk minuman manis dan plastik.
- Operasi Gerhana dilakukan di sektor barat.
- 400 pelabuhan tikus sedang dalam review untuk pemetaan.
- Ditjen Bea Cukai berhasil menyita 267 kilogram sabu-sabu di Dumai. Penyitaan tersebut merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2016.
- Rule Origins akan dipakai untuk menyaring bea masuk.
- Ditjen Bea Cukai dapat bersinergi dengan berbagai pihak di laut untuk patroli.
- Ditjen Bea Cukai sudah melakukan Operasi Buana Nusantara.
- Ditjen Bea Cukai melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga, salah satunya dengan Bea Cukai Malaysia yang sudah berjalan selama 22 tahun. Pencapaian terbaru yang didapat dari kerja sama ini adalah penangkapan 1 kapal.
- Ditjen Bea Cukai sedang menjajaki operasi bersama dengan Australia. Kemungkinan partisipasi Singapura untuk mengurangi barang selundupan juga sedang dibahas.
- Sumber penerimaan Ditjen Bea Cukai yang terbesar adalah hasil tembakau, berasal dari Kantor Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur 1 dan 2, serta Kantor Tanjung Priok. Untuk bea keluar, yang terbesar adalah CPO dan barang turunannya. Potensi yang lain relatif lebih kecil.
- Hibah dilaksanakan dengan lembaga sah yang ada, melalui Dirjen Kekayaan Negara dengan prosedur yang benar.
- Dirjen Bea Cukai ingin mempercepat dwelling time dan mengurangi biaya logistik.
- Tidak ada batasan standar yang ideal untuk dwelling time. Proses dwelling time melalui 3 (tiga) tahapan.
- Kini ada penggunaan single risk management di Indonesia. Artinya, pada awalnya tiap lembaga mengembangkan manajemen risiko masing-masing.
- Dirjen Bea Cukai mengharapkan dwelling time terus turun dengan konsep baru yang diunggulkan, sehingga Ditjen Bea Cukai dapat meningkatkan pengawasan.
- Dirjen Bea Cukai bercita-cita memiliki single ID seperti di negara-negara maju.
- Dirjen Bea Cukai mengharapkan Tanjung Priok sebagai tempat transit.
- Harga sewa gudang di Singapura menurun.
- Warga Negara Indonesia (WNI) kerap menyimpan barang di gudang-gudang di Singapura, karena Singapura negara yang bebas.
- Penetapan pusat izin berikat berfungsi untuk mengembangkan industri dengan mengurangi biaya produksi.
- Pengawasan peredaran barang ilegal yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI masih melupakan edukasi dan penertiban.
- Ditjen Bea Cukai bekerja sama dengan Polri untuk mengurangi barang ilegal domestik. Pemeriksaan sudah dilakukan di Glodok, ITC Cempaka Mas, ITC Depok, dan beberapa daerah di Kalimantan.
- Ketika perusahaan siap, investor dapat memilih skema seperti fasilitas kawasan berikat, dan lain-lain.
- Pengeluaran yang cepat dari pelabuhan, ketentuan pembatasan impor dan jalur khusus diberikan bagi perusahaan bereputasi baik.
- Investor dapat memilih skema terkait fasilitas fiskal (penangguhan bea masuk dan tidak dipungut biaya impor).
- Dalam beberapa tahun terakhir, di beberapa pelabuhan utama, Ditjen Bea Cukai telah menyuplai pegawainya selama 24 jam setiap hari.
- Data jumlah Sumber Daya Manusia di Ditjen Bea Cukai sebanyak 13.900 pegawai dengan rincian 3.200 struktural, 500 fungsional, dan sebagainya.
- Tahun ini, SDM Ditjen Bea Cukai akan ditambah sebanyak 1.200 orang. Namun, untuk tahun depan akan ada pengurangan 972 orang.
- Sistem yang dikembangkan Ditjen Bea Cukai sudah terautomasi. Ditjen Bea Cukai memiliki data di setiap direktorat.
- Promosi dan mutasi eselon 4 dan 5 dinilai dari persyaratan umum dan pertimbangan kemanuasiaan.
- Peningkatan SDM Ditjen Bea Cukai dilakukan dengan reguler dan non-reguler, serta coaching dan pelatihan lainnya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar