Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Hendy S

Tanggal Rapat: 30 Nov 2016, Ditulis Tanggal: 29 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Hendy S - Calon Deputi Bank Indonesia

Pada 30 November 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia atas nama Hendy S mengenai Fit and Proper Test. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Dito G. dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 13:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: indonesia.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Hendy S - Calon Deputi Bank Indonesia

Hendy S - Calon Deputi Bank Indonesia (BI)

  • Visi misi BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.
  • Pertanyaannya adalah bagaimana sistem pembayaran aktif dan menciptakan sistem ekonomi yang inklusif.
  • Pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi ketimpangannya juga tinggi dan stabilitasnya masih kurang baik.
  • Calon memikirkan 2 kebijakan dalam sistem pembayaran, yaitu kebijakan pembayaran dengan inklusif dan elektronifikasi.
  • BI mempunyai 3 pilar kebijakan.
  • Pembayaran tunai masih sangat dominan di Indonesia. Kebijakan pembayaran tunai itu juga sangat diperlukan di Indonesia. Indonesia belum bisa melihat sistem pembayaran bisa memberikan sumbangan kepada perkembangan ekonomi. Sistem pembayaran tidak hanya memfasilitasi transmisi yang lebih baik.
  • BI dapat memfasilitasi mengenai uang tunai maupun non tunai. Transaksi debit saat ini sudah mencapai Rp9,2 Triliun.
  • Sudah ada 35 bank sampai saat ini yang berpartisipasi dengan program kas titipan.
  • Kegiatan menabung di bank negara saat ini mencapai 26,6%.
  • Indikator literasi keuangan Indonesia 12 dari seharusnya 22.
  • Hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana masyarakat Indonesia yang terbiasa menggunakan uang tunai bisa beralih menggunakan non tunai. Selain itu, jaringan telekomunikasi yang baik juga diperlukan untuk mendorong transaksi non tunai. Transaksi ritel 2x Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014.
  • Indonesia harus mendorong masyarakat yang unbank menjadi bank dan yang bank dapat terbiasa melakukan transaksi yang efisien dengan transaksi elektronik.
  • Keuangan inklusif BI mencanangkan inovasi dengan Lembaga Keuangan Digital (LKD).
  • Inovasi produk untuk masyarakat berpendapatan rendah adalah basic saving account.
  • Kedepannya, orang kaya bukan orang yang dompetnya (uangnya) tebal, tapi yang kartunya banyak. Transaksi itu tidak harus dengan uang tunai, tapi bisa dengan kartu. Biaya cetak uang mahal. Oleh karena itu, BI mendorong transaksi non tunai.
  • Transaksi tunai di negara maju lebih disukai para kriminal karena sulit dilacak.
  • Kebutuhan akan uang kas masih besar di Indonesia.
  • Jika transaksi tunai sudah banyak digunakan, pertanyaannya akan beralih pada bagaimana mempunyai satu kartu yang bisa digunakan di mana saja. Hal tersebut akan lebih efisien.
  • Kalau ada bank yang gagal dan melakukan settlement, maka tidak akan berdampak pada customer.
  • Inovasi menjadi kurang efektif ketika orang-orang mengejar untuk membangun atm.
  • Ketika mempunyai kartu dari bank tertentu dan seseorang ingin menarik tunai di bank lain, tidak perlu ada penarikan biaya administrasi Rp6.500 dan hal tersebut akan lebih memudahkan konsumen.
  • Inklusi keuangan adalah mengenai mekanisme melakukan bantuan sosial secara non tunai karena penerima akan hemat waktu dan tidak konsumtif. Kalau berhasil melakukan bantuan sosial non tunai, maka akan mengurangi kebocoran anggaran, seperti yang dilakukan di India. Menyalurkan bantuan sosial non tunai itu lebih bagus daripada dengan uang tunai.
  • Masyarakat yang tadinya unbankable menjadi bankable karena terkait dengan fintech.
  • Calon mengatakan jika ia mendapatkan posisi sebagai Deputi BI, ia akan memperkuat dengan keuangan inklusif. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan dengan elektronifikasi dan gerakan non tunai.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan