Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test (FPT) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Sriyadi Elly Sugeng dkk, Husni Muharam dkk, Pieter Uways dkk — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)
Tanggal Rapat: 21 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 19 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: KAP Sriyadi Elly Sugeng, KAP Husni, Mucharam, dan Rasidi, KAP Pieter Uways
Pada 21 Maret 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai Fit and Proper Test (FPT) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Sriyadi Elly Sugeng dkk, Husni Muharam dkk, Pieter Uways dkk. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Marwan Cik dari Fraksi Partai Demokrat dapil Lampung 2 pada pukul 11:10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: bpk.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan
- Our global alliance:
- Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan merupakan anggota dari Kudos International Network yang Berbasis di United Kingdom anggota dari The Forum of Firms - International Federation Accountants (IFAC).
- Pengalaman audit Lembaga/Kementerian (L/K) Entitas Pemerintah:
- Badan Pemeriksa Keuangan - 2016.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) - 2012.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN) - 2012.
- Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) - 2012.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) - 2012.
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Indonesia (UI) - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
- Latar belakang audit:
- Reasonable assurance.
- UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 32 Ayat (1) dan (2) tentang BPK RI menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan.
- Ekonomi, efisiensi, dan efektif.
- Lingkup audit pemeriksaan sesuai standar Pemerintah, sesuai UU Keuangan Negara dan penilaian kecukupan atau laporan keuangan.
- Standar teknis:
- Standar Audit Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017.
- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)/International Standard on Auditing (ISA), khususnya SA 250/PSA 62 (NOCLAR).
- Organisasi/lingkungan BPK RI internal-eksternal:
- Internal:
- Ketua, wakil ketua dan 7 anggota.
- Staf ahli dan tenaga ahli.
- Sekretariat jenderal (6 biro).
- Inspektorat utama.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN): 1 Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), 1 PUSE PKN, dan 3 Badan Diklat pemeriksaan Keuangan Negara (BDPKN)
- Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) 1-7.
- Auditor Utama Investigasi.
- 2 Direktorat (DILEEP dan DITAMA BIBANGKUM).
- 34 perwakilan (wilayah barat 16 dan timur 18).
- Internal:
- Isu-isu keuangan dan risiko operasi K/L/B/I Pemerintah:
- Pengadaan tidak sesuai PerUU.
- Indikasi penggelembungan harga/mark up dengan tidak didukungnya HPS yang valid.
- Perjalanan dinas tidak sesuai/fiktif.
- Aset tetap yang tidak terinventarisasi.
- Penggunaan belanja barang yang digunakan untuk belanja modal.
- Kesalahan pembebanan pada MAK.
- Barang yang tidak dimanfaatkan.
- Dan sebagainya.
- KAP Sriyadi melakukan diskusi manajemen serta pengamatan analytical dalam pemeriksaan audit.
- Internal quality assurance:
- Pedoman standar kontrol KAP-SES yang mengacu pada SA/ISA 220 dan International Standard on Quality Control (ISQC) 1/SPM No. 1.
- Tanggung jawab kepemimpinan untuk kualitas dalam perusahaan dan mutu dalam audit laporan keuangan.
- Persyaratan etika yang relevan.
- Penerimaan dan kelanjutan dari hubungan klien dan keterlibatan tertentu.
- Sumber daya manusia.
- Penelaahan/review dan kinerja perikatan audit.
- Monitoring/pengawasan dan pengendalian.
- Pedoman standar kontrol KAP-SES yang mengacu pada SA/ISA 220 dan International Standard on Quality Control (ISQC) 1/SPM No. 1.
- Untuk menjamin kualitas audit, KAP Sriyadi mempunyai tim yang terdiri dari:
- Partner.
- Manager.
- Tim perwakilan 1.
- Tim perwakilan 2.
- Tim perwakilan 3.
- Staf ahli.
- Jadwal kerja KAP Sriyadi dari tanggal 26 Maret sampai 8 Mei 2018 disusun dari tingkat yang paling efisien melalui pengalaman yang lalu.
- Audit strategi:
- Pendekatan strategi audit dengan penilaian Control Assessment untuk menentukan (Critical Area) dan juga pemanfaatan penilaian dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang SPIP.
- Pendekatan terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) (Itjen BPK RI) sebagai dasar Penilaian Fokus Audit Area dn menilai Fraud and Error Risk Assessment.
- Hasil audit tahun-tahun sebelumnya.
- Menjalin komunikasi yang baik dan persuasif terhadap entitas.
- Penambahan tenaga ahli jika diperlukan.
- Sehingga waktu dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Manajemen kertas kerja:
- Penggunaan kertas kerja berbasis software/aplikasi:
- PCP Audit Program “PAF & CAF Audit Program”.
- PCP Audit Program: IFRS/SAK/SAP Audit Checklist.
- PCP Audit Program: ISQC 1.
- Penggunaan kertas kerja berbasis software/aplikasi:
- Sarana dan prasarana:
- Laptop 65 unit.
- Printer.
- Internet yang memadai.
- Alat tulis.
- Dan lain sebagainya.
Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Husni Mucharam dan Rekan
- Keanggotaan:
- Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Forum Akuntan Pasar Modal.
- Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan.
- Rekanan auditor Bank Mandiri.
- Rekanan auditor Bank BNI.
- Rekanan auditor Bank Syariah Mandiri.
- Rekanan auditor Bank BRI.
- Terdaftar di BPK-RI.
- Para rekan:
- Budi T. Wibawa Ak. CPA. Msi sebagai Pemimpin Rekan.
- Drs Husni Arvan CPA sebagai Rekan Senior.
- Drs. Rasidi MASc sebagai Rekan Senior.
- Drs. Supandi CPA sebagai Rekan.
- Arry Syarif Gunawan Ak. CPA sebagai Rekan.
- Kantor dan Sumber Daya Manusia:
- Kantor: The Royal Palace, Blok C-18. Jl. Prof. DR. Soepomo SH. No. 178A Jakarta. 12810. Telp 021-8351868, 021-8313413. Fax 0218351978. Email office@kaphmi.com.
- Sumber Daya Manusia: SDM KAP HMR berjumlah 90 orang terdiri dari:
- Partner 6 orang.
- Manager 10 orang.
- Senior auditor 25 orang.
- Auditor 44 orang, dan didukung oleh:
- Staf ahli perpajakan 3 orang.
- Staf ahli IT 2 orang.
- Audit tahun buku 2017:
- Dalam proses penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2017, KAP Husni, Mucharam & Rasidi:
- Telah lolos dalam seleksi yang dilaksanakan oleh BPK RI, dan
- Diusulkan oleh Kementerian Keuangan RI.
- Dalam proses penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2017, KAP Husni, Mucharam & Rasidi:
- Tujuan dan ruang lingkup audit:
- Tujuan: Untuk menyatakan opini atas kewajaran Laporan Keuangan BPK RI tahun 2017 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
- Ruang lingkup:
- Menilai efektivitas pengendalian intern.
- Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Menilai kecukupan pengungkapan.
- Memantau tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya.
- Komponen laporan keuangan yang diaudit:
- Laporan realisasi anggaran.
- Neraca.
- Laporan operasional.
- Laporan arus kas.
- Laporan perubahan ekuitas.
- Catatan atas laporan keuangan.
- Program audit meliputi pelaksanaan prosedur-prosedur yang dirancang agar memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material.
- Metodologi:
- KAP HMR melakukan audit dengan pendekatan risiko (risk based approach) berdasarkan hasil risk assessment.
- Tim audit akan mengidentifikasi saldo-saldo akun dan kelompok transaksi mana saja pada laporan keuangan yang paling tinggi risiko salah saji (risk focus).
- Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan yang akan menjadi pertimbangan yaitu:
- Operating risk.
- Accounting risk.
- Compliance risk.
- Audit dilakukan terhadap seluruh satuan kerja (populasi).
- Strategi audit:
- Mengidentifikasi temuan-temuan audit sebelumnya.
- Mengidentifikasi tindak lanjut yang telah dilakukan oleh BPK RI.
- Pendayagunaan teknologi sistem informasi.
- Pengujian pengadaan barang modal dilaksanakan sebelum ke perwakilan.
- Temuan langsung dibahas di tingkat satker.
- Pembentukan Tim Counterpart BPK RI.
- Pelaksanaan audit satker secara paralel dan serial.
Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Pieter Uways dan Rekan
- KAP Pieter berdiri sejak tahun 1987 dan sudah memiliki izin.
- Kantor KAP Pieter berbasis di Berlin, Jerman dan memiliki 4 bidang, yaitu audit, akuntansi, perpajakan, dan lainnya.
- Klien utama:
- Bulog - audit utama 2015-2016.
- Pasar Jaya - audit umum 2013-2015.
- IPB - audit umum 2011-2012.
- Kementerian PPN/Bappenas - audit umum project 2008-2010.
- KBN - audit umum 2015.
- Bank Sumsel Babel - audit umum 2010-2012.
- Sarinah - audit umum 2008 dan 2017.
- Tujuan audit dan output pekerjaan:
- Tujuan audit:
- Memberikan pendapat atau kemajuan laporan keuangan BPK RI TA 2017 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta peraturan lain yang berlaku.
- Memberikan penilaian atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Memberikan penilaian atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan PSA No. 62 Tahun 2004.
- Output:
- Laporan auditor independen atas Laporan Keuangan BPK RI TA 2017.
- Laporan Hasil Penilaian atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Laporan Hasil Penilaian atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- Tujuan audit:
- Metodologi KAP Pieter sama dengan KAP yang lainnya karena memang dalam tahap metodologi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
- Khusus untuk BPK, BPK meminta Pieter melakukan pemeriksaan secara populasi dan perlu menjadi catatan karena untuk akhir Maret saja belum ada rencana.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah