Menteri PPN/ Kepala Bappenas

• Bappenas memiliki pusdiklat perencanaan dan akan ada beasiswa di beberapa kantor dinas untuk pendidikan perencanaan pembangunan. Perencanaan daerah melalui pendidikan S2 dan S3 adalah sebagai penguatan program pemerintah.
• Mengenai pemindahan ibukota, pada prinsipnya aset - aset yang ada di Jakarta akan dikelola dengan lembaga khusus sebab aset - aset yang berada di sekitar Monas, Thamrin, dll merupakan aset - aset bernilai tinggi.
• Menegenai pembiayaan alternatif 1 dan 2, anggaran yang diperuntukkan dari APBN adalah sebesar 19,2%.
• Akhir 2024 akan dimulai pemindahan kementerian - kementerian terkait pemindahan ibukota negara.
• Mengenai kajian pendidikan, Bappenas sudah memulai kajian di tahun 2017 dan sudah berkoordinasi dengan KemenPUPR, KemenESDM, Polri, Hamkam, serta Kementerian ATR/BPN.
• Alternatif yang Bappenas tawarkan adalah membentuk government district yaitu membuat Jakarta tetap sebagai ibukota tetapi dengan lembaga - lembaga pusat berada dalam satu lingkup.
• Alternatif lain adalah memindahkan ibukota ke dekat Jakarta, misalnya ke Jonggol.

Kepala BPKP

• BPKP berperan dalam tugas pengawasan, alokasi dana diperbesar untuk anggaran pegawai, Sarana prasarana, dan tunjangan lainnya.
• BPKP melaksanakan evaluasi atas penyaluran dana desa yang dilakukan secara sampling.
• BPKP juga mengembangkan sistem keuangan desa bersama Dirjen Kemendagri, saat ini sedang tahap uji coba dan diharapkan akhir tahun 2019 dapat diterapkan.

Sekjen BPK

• Tindak lanjut hasil pemeriksaan periode 2005-2018, BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,24 triliun.
• Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.312 rekomendasi (1,0%) senilai Rp16.91 triliun, disebabkan beberapa alasan yang sah.
• Anggaran keuangan BPK untuk TA 2020 diperuntukkan untuk kegiatan : Implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi; Pengembangan aplikasi perencanaan dan manajemen kinerja untuk monitoring kinerja anggaran secara elektronik; Kegiatan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran melalui forum kinerja pelaksanaan anggaran dan pemantauan pelaksanaan anggaran; Kegiatan pengembangan konptensi pengelola keuangan; Peningkatan pengendalian intern atas laporan keuangan.
• BPK berpegang teguh pada nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme untuk menjamin nilai - nilai dasar tersebut telah ditegakkan dengan baik, BPK menerapkan beberapa sistem kendali internal untuk penegakan kode etik pegawai, antara lain: Penerapan sistem manajemen mutu; Majelis kehormatan kode etik; Aplikasi Whistie Blowing System (BWS).
• BPK mengusulkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp860,06 milyar
• Usulan tambahan tersebut telah BPK sampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas melalui surat Sekretaris Jenderal tanggal 20 Agustus 2019; Peningkatan jumlah dan kualitas LHP BPK sebesar Rp321 milyar, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas badan diklat sebesar Rp94 milyar, Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pemeriksaan sebesar Rp312 milyar, Peningkatan kapasitas teknologi informasi sebesar Rp53 milyar, Peningkatan tata kelola organisasi yang profesional sebesar Rp80 milyar.

Kepala BPS

Jawaban dari pertanyaan Achmad Hatari (Fraksi Nasdem, Maluku Utara)

• Persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah terus menerus dari tahun ke tahun.
• Pada periode yang sama, persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SMK dan Universitas menunjukkan peningkatan.
• Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah melalui program wajib belajar, penyempurnaan kurikulum, pendidikan vokasi dan upaya lainnya.

Jawaban dari pertanyaan Haerul saleh (Fraksi Gerindra, Sulawesi Tenggara)

• Sensus Penduduk Tahun 2020 menggunakan metode kombinasi. Menggunakan data administrasi kependudkan dari Ditjen Dukcapil sebagai basis data dasar yang kemudian dilengkapi pada pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. upaya ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Nasional.
• Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai moda pengumpulan data: CAWI, CAPI, dan PAPI.

Jawaban pertanyaan dari Indah Kurnia (Fraksi PDIP, Jawa Timur 1)

• Statistik pengunjung website BPS (www.bps.go.id) dapat dilihat pada halaman berikut https://www.bps.go.id/menu/7/statistik-pengguna.html
• Selama tahun 2018 website BPS dikunjungi oleh 2.322.354 pengunjung dan pada tahun 2019 (Jan-Agt) dikunjungi oleh 1.909.827 pengunjung.
• Pada halaman website juga dapat melihat subjek statistik yang sering diakses oleh para pengunjung.
• Usulan agar statistik pengunjung website BPS disajikan secara realtime akan ditindaklanjuti.