Menteri Keuangan:

• Pemerintah telah lakukan sosialisasi UU dan implementasi UU PPKSK. Peraturan pelaksanaan sedang disusun.
• Sosialisasi UU ini bertujuan untuk menyebar luas informasi UU ini.
• Sosialisasi dihadiri 150 orang diantaranya ada advokat, akademisi, pimpinan Kepala Daerah, dan lain-lain.
• Antusiasme yang hadir sosialisasi UU PPKSK cukup tinggi.
• Topik menarik menurut audiens yaitu tentang bagaimana menetapkan Bank sistemik, premi tambahan yang harus dibayar Bank ke LPS.
• Kemenkeu rutin memberikan laporan ke Presiden soal kondisi stabilitas keuangan.
• OJK berkoordinasi dengan BI menetapkan indikasi Bank berdampak sistemik.
• Pemutakhiran data Bank sistemik dilakukan per 6 bulan.
• OJK menetapkan 12 Bank yang dianggap berdampak sistemik.
• Kemenkeu akan terus melakukan simulasi sehingga chemistry di keempat kelembagan ini sangat baik.

Gubernur Bank Indonesia (BI):

• Bank Indonesia ucapkan terima kasih apresiasi Indonesia bisa mempunyai UU PPKSK.
• Jadi kalau Indonesia sekarang bisa di Indonesia terjaga rupiahnya, Indonesia mempunyai neraca sampai surplus 12 juta dollar.
• Bank Indonesia telah melakukan program untuk menangani krisis keuangan.
• Pemantauan di maksud digunakan dalam metode kuali dan kuanti dalam protokol Bank Indonesia.
• Bank Indonesia mempunyai kewenangan yang mencakup liquity management.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

• Indonesia lebih dulu mempunyai UU PPKSK dibandingkan negara lain.
• Ada 3 peraturan OJK yang OJK persiapkan dari follow up UU PPKSK.
• UU PPKSK mewajibkan semua Bank terutama Bank sistemik memiliki recovery plan.
• Masing-masing Bank sistemik wajib menyampaikan recovery plan paling lambat Desember tahun 2017.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):

• LPS apresiasi pada pihak DPR RI khususnya Komisi 11 atas hadirnya UU PPKSK untuk mengatasi krisis di sektor keuangan.
• Ada 3 peraturan turunan yang akan diterbitkan oleh LPS.