Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Tanggal Rapat: 4 Jun 2018, Ditulis Tanggal: 24 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Pada 4 Juni 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh A. Hafisz dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 10:30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: klikberita.co.id)

Pengantar Rapat

Agenda rapat kerja hari ini yaitu pembicaraan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019. Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal dan dokumen yang disampaikan merupakan dokumen dalam pembicaraan pendahuluan pada RAPBN.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Menteri Keuangan - Sri Mulyani

  • Untuk kebijakan fiskal, karena sudah di paripurna serta sudah ada jawaban pandangan masing-masing fraksi dan banggar, maka Kemenkeu tidak terlalu fokus ke fiskal dan fokus kerangka ekonomi makro.
  • Pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun berturut-turut naik dari 5.0 ke 5.1 dan tahun ini diharapkan mencapai 5,4.
  • Asumsi dasar ekonomi makro (Perkembangan tahun 2016-2018 dan proyeksi tahun 2019):
    • Pertumbuhan ekonomi:
      • Realisasi 2016 5,0.
      • Realisasi 2017 5,1.
      • APBN 2018 5,4.
      • Perkiraan 2019 5,4-5,8.
    • Inflasi:
      • Realisasi 2016 3,0.
      • Realisasi 2017 3,3.
      • APBN 2018 3,5.
      • Perkiraan 2019 2,5-4,5.
    • Tingkat suku bunga SPN 3 bulan:
      • Realisasi 2016 5,7.
      • Realisasi 2017 5,0.
      • APBN 2018 5,2.
      • Perkiraan 2019 4,6-5,2.
    • Nilai tukar Rupiah:
      • Realisasi 2016 13.500.
      • Realisasi 2017 13.384.
      • APBN 2018 13.400.
      • Perkiraan 2019 13.200-14.000.
    • Harga minyak:
      • Realisasi 2016 45,2.
      • Realisasi 2017 51,2.
      • APBN 2018 48.
      • Perkiraan 2019 61-70.
    • Lifting minyak:
      • Realisasi 2016 675.
      • Realisasi 2017 929,52.
      • APBN 2018 900.
      • Perkiraan 2019 722-885.
    • Lifting gas:
      • Realisasi 2016 1.180.
      • Realisasi 2017 1.342,33.
      • APBN 2018 1.230.
      • Perkiraan 2019 1.200-1.300.
  • Kemenkeu melihat stabilitas inflasi dan dari sisi APBN yang semakin sedikit defisitnya serta makin sehat.
  • Dampak perubahan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi semakin liberal dan pasang semakin meningkat mengikuti moneter Amerika.
  • Perekonomian global menuju keseimbangan baru, a new normal, dimana suku acuan bunga di Amerika adalah suatu indikator utama. Federal rate meningkat dengan adanya ekspansi fiskal dan penurunan pajak karena adanya penurunan rate pajak.
  • Double hit ini yang menyebabkan reaksi ke seluruh dunia. Reaksi pertama pada exchange rate. Kemudian dari sisi capital flow dimana banyak capital yang kembali ke Amerika yang dianggap memiliki sisi yield yang lebih tinggi.
  • Kemenkeu, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta Bank Indonesia (BI) akan terus mengalami fokus kepada mengembalikan stabilitas dan menjaga confident.
  • Untuk fiskal, Kemenkeu akan memberikan assurance bahwa APBN negara cukup baik dimana kesehatan APBN ini akan diperkuat agar memiliki fiscal space yang akan menyebabkan Indonesia mampu bereaksi apabila kondisi perekonomian membutuhkannya.
  • Untuk pertumbuhan ekonomi 2019, Kemenkeu mengisarkan dari 5,4 hingga 5,8. Proyeksi lebih ke lower end, sedangkan investasi akan terus dijaga momentum perbaikan yang sudah terjadi di kuartal awal 2018 yang pertumbuhannya mencapai 8%.
  • Kemenkeu juga akan memberikan insentif, reformasi di bidang birokrasi perizinan, dan meluncurkan single submission yang akan segera dilakukan Pemerintah.
  • Sumber investasi lain dari luar negeri yaitu PMA (Penanaman Modal Asing) tahun 2018 dan 2019 yang rata-ratanya adalah 20%.
  • Dari sisi east of wings business, dalam 2 tahun terakhir Indonesia melakukan perbaikan.
  • Sosialisasi dari peraturan daftar negatif investasi akan dilakukan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
  • Perkiraan Pertumbuhan POB (Prosedur Operasional Baku) 2019 menurut Produksi dilihat untuk sektor makan dan minuman akan diperkirakan tetap tumbuh. Untuk laju inflasi, Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk menangani ini.
  • Di trigger dari sisi policy dari Amerika yang mempengaruhi seluruh dunia, dari kebijakan moneter federal reserve mempengaruhi suku bunga.
  • Risiko dan mitigasi 2019:
    • Risiko:
      • Preferensi konsumsi.
      • Pemilu.
      • Normalisasi kebijakan moneter.
      • Kebijakan pendapatan.
    • Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, perlu dilakukan:
      • Kebijakan fiskal yang mendorong investasi dan daya saing serta ekspor dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas.
        • Insentif fiskal untuk peningkatan investasi.
        • Belanja negara yang ekspansif dan mengarah kepada sektor yang induktif dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
        • Mendorong pemanfaatan skema KPBU/PPP untuk meningkatkan peran dalam membangun infrastruktur.
        • Sinergi Pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong konsumsi.
      • Menjaga ketertiban hukum dan keberlangsungan kebijakan Pemerintah.
      • Percepatan utama ekonomi dan politik yang terjaga dan kondusif dalam menjaga komposisi usaha dan investasi.
      • Menjaga inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
  • Untuk siklus politik, Kemenkeu diharapkan bisa meminimalkan karena Indonesia sudah beberapa kali mengalami siklus politik dan bisa dihadapi.
  • Hal yang sedikit melegakan adalah federal reserve relatif independen. Meskipun demikian, tidak bisa di underestimate.
  • Untuk impor yang tumbuh 12.7, pertama mesin pesawat dan mesin-mesin mekanik banyak impor untuk pesawat TNI. Kemudian pesawat listrik dan yang berhubungan dengan PLN untuk ekspansi. Selain itu adalah besi dan baja, plastik dan barang-barang dari plastik, serta kendaraan dan partnya.
  • Selama Indonesia mempromosikan pariwisata, masyarakat Indonesia juga melakukan visit ke luar negeri yang membuat perubahan yang besar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas

  • Bappenas fokus kepada target atau atas dari pembangunan terkait dengan variabel pembangunan.
  • Bappenas menyimpulkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia harus memiliki pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
  • Sasaran pembangunan adalah tingkat pengangguran dari 4,8%-5,2% dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 71,98.
  • Status rentan miskin masih menjadi tantangan. Pada September 2017, tingkat kemiskinan berjumlah 28.600.000 jiwa warga Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan dan yang ada di extreme poverty ada 3,72%.
  • Jika dilihat, masih ada 6.900.000 jiwa yang tergolong masih belum rentan miskin. Artinya, Indonesia harus berjaga-jaga bahwa kelompok 6.900.000 ini masuk ke rentan miskin.
  • Jika melihat jumlah penduduk miskin, maka terlihat bahwa konsentrasinya ada di barat indonesia.
  • Seluruh wilayah Indonesia layak di support untuk menghilangkan kemiskinan.
  • Untuk perkiraan orang miskin di perkotaan dan di pedesaan, jumlah orang miskin di pedesaan sebesar 24%.
  • Pergeseran pola konsumsi penduduk miskin berdasarkan jenis komoditi:
    • Perkotaan
      • Beras
      • Rokok kretek filter.
      • Daging sapi.
      • Telur ayam ras.
      • Daging ayam ras.
    • Pedesaan:
      • Beras.
      • Rokok kretek filter.
      • Daging sapi.
      • Gula pasir.
      • Telur ayam ras.
    • Komoditi intensif penduduk miskin adalah beras dan rokok kretek filter.
    • Terjadi pergeseran pola konsumsi di perbesaran konsumsi beras semakin menurun sedangkan konsumsi rokok meningkat dalam 3 tahun terakhir.
    • Peningkatan kemakmuran terlihat dari peningkatan konsumsi daging sapi di perkotaan dan telur ayam ras di pedesaan.
  • Bappenas mendorong beberapa faktor yang kemarin berkontribusi untuk penurunan kemiskinan. Inflasi harus stabil, harus ada upah buruh tani, serta integrasi penanganan kemiskinan.
  • Ukuran pertimpangan sudah menunjukkan penurunan dalam 4 tahun terakhir.
  • Bappenas melihat salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan konsumsi adalah adanya pertumbuhan konsumsi orang kaya. Untuk pemerataan, lebih rata di desa.
  • Jika melihat penyebab penurunan dini adalah karena kelompok menengah porsinya lebih tinggi sedangkan kelompok teratas menurun.
  • Masalah kesenjangan harus segera diatasi karena peningkatan kesenjangan di Indonesia sangat tinggi dan beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masih tertinggal adalah penduduk kelompok miskin masih banyak yang tidak SD. Hal yang akan menurunkan kesenjangan Indonesia adalah pendidikan dan pekerjaan yang layak
  • Strategi kebijakan penurunan kemiskinan dan ketimpangan:
    • Ekonomi tumbuh dan kesempatan kerja meningkat:
      • Penyediaan lapangan kerja baru.
      • Meningkatkan insentif bagi implementasi padat karya.
      • Meningkatkan SDM ketenagakerjaan pekerja dan pengusaha.
      • Perbaikan sistem perpajakan.
    • Pendapatan ekspor:
      • Peningkatan produktivitas sektor pertanian.
      • Sektor industri yang lebih beragam dan produksi yang memiliki nilai tambah.
      • Akses pengalihan bahan bagi penduduk kurang mampu.
    • Pengembangan ekonomi produktif dan neraca:
      • Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi kecil.
      • Layanan keuangan mikro.
      • Pengembangan sektor produksi.
    • Pengendalian infrastruktur:
      • Peningkatan jangkauan infrastruktur pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan identitas kependudukan.
  • Tingkat pengangguran berhasil diturunkan seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja baru. Daerah dengan tingkat pengangguran paling rendah adalah Bali dan paling tinggi adalah Jawa Barat.
  • Prioritas nasional 2019:
    • Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.
      • Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
      • Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konsentrasi dan kemerataan.
      • Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan sektor produktif lainnya.
      • Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.
      • Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Gubernur Bank Indonesia (BI)

  • Fenomena yang terjadi adalah meningkatnya suku bunga dan dollar menjadi kuat berpengaruh terhadap penetapan yang membuat pengembalian modal termasuk Indonesia. Hal ini yang menyebabkan penekanan pada pasar modal negara berkembang.
  • Terjadi kenaikan yield hampir di seluruh negara dan negara yang menunjukkan kenaikan pada 2018 yang tinggi adalah Brazil, Turki dan beberapa negara lain.
  • Rupiah mengalami depresiasi sebesar 2,4% dan masih rendah dibanding negara seperti Filipina dan lainnya.
  • Indikator-indikator ekonomi Indonesia cukup baik. Pertumbuhannya semakin seimbang dimana investasi menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang menjadi recovery selama ini.
  • Salah satu PR Indonesia adalah mencari cara untuk menurunkan defisit agar ketahanan negara semakin menguat.
  • Stabilitas sistem keuangan membaik. Selain itu, juga harus terus menerus berkomunikasi kepada pelaku ekonomi. Indonesia harus memperkuat koordinasi dan memperkuat stabilitas.
  • BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,1%-5,5. Diperkirakan pula akhir tahun ini inflasi sekitar 3,6%.
  • Dari sisi domestik, stimulus fiskal Pemerintah juga mendorong pertumbuhan fiskal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan 5,2%-5,6%.
  • Defisit juga masih menjadi PR bersama. Defisit perlu diatasi dengan mendorong pariwisata, mendorong ekspor manufaktur dan komoditas primer.
  • Untuk nilai tukar Rupiah, BI memperkirakan dari Rp13.800-Rp14.100.
  • Kebijakan BI:
    • Kebijakan moneter.
    • Kebijakan makroprudensial.
    • Kebijakan sistem pembayaran.
    • Kebijakan pendalaman pasar keuangan.
    • Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
  • Arah kebijakan BI - Menjaga stabilitas Rupiah:
    • Respon kebijakan suku bunga yang pre-emptive, frontloading, dan extend the curve. Untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dan tetap konsisten dengan upaya menjadi inflasi 2018-2019 sesuai sasaran 3,5+1% BI 7DRR naik 25 bps menjadi 4,75%.
    • Intervensi ganda (dual intervence) di pasar valas (valuta asing) dan pasar SBN (Surat Berharga Negara). Dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah, penyesuaian harga di pasar keuangan secara wajar dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang.
    • Penguatan strategi operasi moneter di Pasar Rupiah dan Valas. Menjaga kecukupan likuiditas, khususnya di pasar uang Rupiah dan pasar swap antar bank.
    • Komunikasi intensif kepada stakeholders, khususnya pelaku pasar, perbankan, dunia usaha, dan ekonom. Untuk membentuk ekspektasi yang rasional sehingga dapat memitigasi kecenderungan nilai tukar Rupiah yang cenderung terlalu melemah (overshooting) dibandingkan fundamentalnya.
  • Pertumbuhan ekonomi bisa meningkat jika dari 3 sektor saja terpenuhi.
  • Pada triwulan 1, industri non migas tumbuh menggembirakan meskipun kedepan lebih berusaha untuk lebih tinggi lagi. Untuk industri makanan dan minuman tumbuhnya 2 digit. Untuk pertanian, pertumbuhan kurang menggembirakan hanya 3,15% karena dipengaruhi fluktuasi musim panen. Tanaman pangan menurun karena ada pergeseran pangan. Perlu dilakukan perubahan orientasinya yaitu jangan hanya konsentrasi produksi tetapi juga kesejahteraan petani.
  • Pertumbuhan barang modal tetap tinggi, yaitu 31,05 dan bahan baku 21%.
  • Beberapa komoditas merupakan kebijakan oleh Pemerintah, bahan konsumsi yang meningkat adalah beras perannya 4,13%. Kemudian daging beku, bawang putih dan buah-buahan seperti buah pir dan apel.
  • Untuk 3 provinsi yang sangat bergantung ke sektor pertambangan biasanya pertumbuhan ekonominya agak fluktuatif.
  • Inflasi pada bulan puasa ini adalah 0,21% dan merupakan yang paling kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya yaitu daging ayam ras, telur ayam ras dan kenaikan tarif anggutan.
  • Adanya disparitas yang tinggi antar provinsi. Papua merupakan satu-satunya provinsi yang IPMnya berkategori rendah. Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang penurunan kemiskinannya tinggi. Hal yang dilakukan di Indonesia Timur selama 2 tahun terakhir melakukan hal yang sudah bagus.

Badan Pusat Statistik (BPS)

  • BPS menanyakan angka 5,06% sudah bagus atau belum karena jika dibandingkan dengan tahun lalu hanya 5,01% saja. Tapi jika dibandingkan target masih jauh dari ekspektasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan