Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengambilan Keputusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Tanggal Rapat: 3 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 21 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Sri Mulyani

Pada 3 Oktober 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai Pengambilan Keputusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Soepriyatno dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Timur 2 pada pukul 12:00 WIB. (ilustrasi: korankaltara.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
  • Berdasarkan pembahasan antara Eselon I Kementerian Keuangan RI dengan Komisi 11 DPR-RI, telah disepakati Pagu Anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp45.156.382.040.000 (empat puluh lima triliun seratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian: 
    • Sekretariat Jenderal Rp20.790.728.252.000
    • Inspektorat Jenderal Rp102.879.589.000
    • Direktorat Jenderal Anggaran Rp115.737.072.000
    • Direktorat Jenderal Pajak Rp6.848.078.153.000
    • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp2.965.895.119.000
    • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rp105.654.656.000
    • Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp111.665.174.000
    • Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rp12.559.627.039
    • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rp667.289.562.000
    • Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp635.393.838.000
    • Badan Kebijakan Fiskal Rp128.330.558.000
    • Pengelola Portal Indonesia National Single Window Rp125.103.028.000

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan