Menteri Keuangan (Menkeu)

• Perlambatan perekonomian global mendorong dilakukannya kebijakan moneter ekspansi di banyak negara.
  • Aktivitas riil ekonomi global melambat di 2019 ditunjukkan oleh kinerja manufaktur (purchasing manager index-manufacure) yang berkontraksi dan perdagangan (WTO Trade Barometers) yang menurun.
  • Arah kebijakan moneter ekspansif diimplementasikan di banyak negara, seperti melalui penurunan suku bunga, menegaskan tren siklus bisnis global yang tengah melambat.
• Perlambatan perekonomian global mempengaruhi turunnya perdagangan dan harga komoditas dunia di tahun 2019.
  • Sentimen perang dagang AS-Tiongkok yang berkelanjutan menyebabkan perdagangan dunia pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya .
  • Penurunan permintaan dunia turut mempengaruhi turunnya harga-harga komoditas dunia, antara lain:
    • WTI turun 10,5%.
    • Brent turun 12,1%.
    • Batu bara turun 28%.
    • Komoditas pangan turun 3,4%.
    • CPO turun 3,4%.
• Faktor eksternal mempengaruhi penurunan ekspor-impor Indonesia di tahun 2019:
  • Neraca perdagangan Indonesia tahun 2019 mengalami defisit sebesar USD 3,2 Miliar, turun jauh dibandingkan tahun 2018 sebesar USD 8,7 Miliar.
  • Penurunan defisit neraca perdagangan disebabkan mengecilnya defisit neraca migas dan meningkatnya surplus neraca non migas. Surplus neraca non migas didorong kenaikan ekspor kendaraan dan bagiannya kertas komoditas logam mulia dan perhiasan.
  • Total nilai ekspor periode tahun 2019 mencapai USD 167,53 Miliar, lebih rendah dari nilai ekspor periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar USD 180,53 Miliar (-6,94%).
  • Total nilai impor periode Januari-Desember 2019 defisit USD 0,03 Miliar, lebih rendah dari nilai impor periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 1,1 Miliar (-9.88%).
• Fundamental ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan banyak negara besar lain dengan kondisi eksternal yang bergejolak. Pertumbuhan stabil, utang rendah, posisi rating membaik.
• Di tahun 2020, kondisi eksternal masih penuh tantangan. Prospek pertumbuhan global 2020 membaik, tapi risiko tinggi karena tekanan ekonomi terjadi di banyak negara besar, antara lain:
  • Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan mulai berada di bawah 6% di 2020.
  • Pertumbuhan ekonomi India menurun dari sekitar 7-8% menjadi kisaran 4% di 2019.
  • Tensi politik global diperkirakan masih tinggi termasuk dari pemilu AS.
  • Ruang kebijakan semakin terbatas di banyak negara. Suku bunga acuan rendah dan utang publik tinggi.
• Diperlukan stabilitas domestik dan kebijakan kredibel:
  • Ekonomi masih harus mengandalkan kekuatan domestik.
  • Kebijakan ekonomi harus terus disusun secara antisipatif dan responsif.
  • Kebijakan fiskal dan keuangan negara harus terus memberi daya dorong pada perekonomian namun tetap prudent.
• Pertumbuhan nasional tetap terjaga di kisaran 5% di tengah ketidakpastian global karena isu perang dagang serta brexit dan geopolitis.
• PDB 2019 diperkirakan tumbuh 5,1% dan outlook PDB 2020 tumbuh 5,3% dengan risiko downside.
  • Konsumsi RT dan LNPRT diperkirakan tumbuh 5,2% di tahun 2019 terutama didorong oleh pertumbuhan konsumsi LNPRT terkait penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 serta terjaganya konsumsi domestik seiring dengan terjaganya stabilitas harga dan nilai tukar.
  • Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 3,16% di tahun 2019, merupakan instrumen countercyclical dalam perekonomian terutama melalui realisasi program perlindungan sosial.
  • PMTB diperkirakan tumbuh moderat di tahun 2019 sebesar 4,74 dipengaruhi oleh terjaganya fundamental perekonomian domestik di tengah peningkatan risiko ketidakpastian global yang mempengaruhi persepsi investor.
  • Perdagangan internasional mengalami surplus didorong oleh penurunan impor yang lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor. Hal ini didukung oleh kebijakan substitusi impor dan kenaikan tarif impor barang konsumsi. Kinerja ekspor sangat dipengaruhi oleh rendahnya permintaan impor dari negara partner dagang utama dan penurunan harga komoditas akibat karena perang dagang.
• Tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72% terendah dalam 20 tahun terakhir. Terkendalinya tingkat inflasi mendukung tumbuhnya domestik dan di tahun 2020 diperkirakan mencapai 3,1%.
• Perkembangan komponen inflasi 2018-2019, % yoy:
  • Komponen inti masih terjaga di kisaran 3% menunjukkan keseimbangan penawaran dan permintaan serta ekspektasi inflasi yang positif.
  • Komponen administered price relatif meningkat dibandingkan dengan periode tahun 2018 terutama didorong oleh kebijakan pemerintah dalam mengelola harga energi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat.
  • Komponen volatile food relatif meningkat dibandingkan dengan periode tahun 2018, dipengaruhi oleh mundurnya periode tanam akibat terjadinya kemarau yang berkepanjangan.
• Pengendalian inflasi di tahun 2020 melalui:
  • Menjaga keterjangkauan harga didukung kebijakan subsidi, bantuan sosial, serta perlindungan sosial terutama untuk masyarakat miskin.
  • Menjaga ketersediaan pasokan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan tata niaga pangan untuk memenuhi kebutuhan antar waktu.
  • Menjamin kelancaran distribusi melalui penyediaan infrastruktur dan koordinasi pemantauan distribusi yang juga melibatkan penegakan hukum.
  • Melakukan komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
  • Peningkatan koordinasi dan sinergi kebijakan yang dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah bersama Bank Indonesia melalui kerangka tim pengendalian inflasi nasional (TPIN).
• Nilai rupiah cenderung menguat di tahun 2019 dan diperkirakan di kisaran Rp 14.400/USD di tahun 2020. Rupiah mengalami apresiasi 3.90% (EoP) tahun 2019, didorong oleh masuknya aliran modal asing ke dalam negeri.
• Pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2020 antara lain dipengaruhi oleh faktor:
  • Risiko ketidaksiapan global dengan berlanjutnya perang dagang dan proteksionisme serta perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat.
  • Harga komoditas yang relatif stagnan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja ekspor nasional dan neraca transaksi berjalan.
  • Perbaikan fundamental ekonomi Indonesia yang diikuti aliran modal masuk dan peningkatan persepsi positif pasar terhadap perekonomian domestik.
  • Kebijakan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah antara lain melalui fasilitas second line defense dan local currency settlement framework.
• Tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2020 diperkirakan 5,4% menurun dibandingkan realisasi 2019, seiring peningkatan capital flow ke dalam negeri. Suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2020 didukung beberapa faktor, antara lain:
  • Perspektif positif pelaku pasar terhadap kondisi kenaikan peringkat utang dan perbaikan daya saing Indonesia.
  • Terjaganya stabilitas ekonomi makro Indonesia dan kondisi fiskal yang sehat serta prospek pertumbuhan ekonomi domestik.
  • Kebijakan pendalaman sektor keuangan dan likuiditas dalam negeri diperkirakan lebih longgar.
  • Arus likuiditas global menuju emerging market.
• Harga minyak Indonesia (ICP) 2020 diperkirakan US$ 63/barel sedikit lebih tinggi dari realisasi 2019 USD 62/barel. Memperhatikan faktor permintaan-penawaran pada pasar global dan risiko geopolitik, perkiraan harga minyak mentah Indonesia didasari beberapa faktor, antara lain:
  • Pertumbuhan permintaan minyak mentah di tahun 2020 yang lebih tinggi dibanding 2019.
  • Penurunan produksi OPEC disebabkan penurunan produksi Venezuela dan sanksi AS terhadap Iran.
  • Mulai diterapkannya pembatasan tingkat sulfur pada kapal-kapal tanker oleh organisasi maritim internasional (international maritime organization/IMO) sejak 1 Januari 2020.
  • Ketidakpastian keberlanjutan pemangkasan produksi minyak mentah oleh OPEC+ yang akan berakhir pada Maret 2020.
• Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019-2020:
  • Pertumbuhan ekonomi (%, yoy):
    • 2019: APBN 5.3, Realisasi 5.1
    • 2020: APBN 5.3
  • Inflasi (%, yoy):
    • 2019: APBN 3.5, Realisasi 2.72
    • 2020: APBN 3.1
  • Tingkat bunga SPN 3 bulan (%):
    • 2019: APBN 5.3, Realisasi 5.6
    • 2020: APBN 5.4
  • Nilai tukar (Rp/US$):
    • 2019: APBN 15.000, Realisasi 14.146
    • 2020: APBN 14.400
  • Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel):
    • 2019: APBN 70, Realisasi 62
    • 2020: APBN 63
  • Lifting minyak (ribu barel per hari):
    • 2019: APBN 775, Realisasi 741
    • 2020: APBN 755
  • Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari):
    • 2019: APBN 1.250, Realisasi 1.055
    • 2020: APBN 1.191
• APBN 2019 sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Defisit APBN 2019 merespon perekonomian dalam batas aman sekitar 2,20% terhadap PDB.
  • Kondisi perekonomian global direspon dengan kebijakan fiskal ekspansif oleh banyak negara-negara di dunia.
  • Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan, APBN berfungsi sebagai countercyclical yang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi.
  • Mengoptimalkan peran APBN 2019:
    • Memberikan insentif perpajakan sementara fungsi automatic stabilizer pajak berjalan dalam merespon perekonomian.
    • Memprioritaskan belanja negara untuk sektor produktif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
• Perkembangan defisit APBN Indonesia dan negara peer (% terhadap PDB):
  • Indonesia: 2018 -1.8, 2019 -2.2
  • India: 2018 -6.4, 2019 -7.5
  • AS: 2018 -5.7, 2019 -5.6
  • Brazil: 2018 -7.2, 2019 -7.5
  • Malaysia: 2018 -3.6, 2019 -3.0
  • Vietnam: 2018 -4.4, 2019 -4.4
  • Bangkok: 2018 -4.8, 2019 -6.1
  • Afsel: 2018 -4.4, 2019 -6.2
• Defisit realisasi APBN 2019 dijaga pada tingkat 2,2% PDB. Penerimaan perpajakan tumbuh positif.
  • Uraian dalam triliun Rupiah:
    • Pendapatan negara:
      • 2018:
        • APBN: 1.894,7
        • LKPP Audited: 1.943,7
        • % terhadap APBN: 102,6
        • Growth (%): 16,6
      • 2019:
        • APBN:2.165,1
        • LKPP Audited: 1.957,2
        • % terhadap APBN: 90,4
        • Growth (%): 0,7
    • Belanja negara:
      • 2018:
        • APBN: 2.220,7
        • LKPP Audited: 2.213,1
        • % terhadap APBN: 99,7
        • Growth (%): 10,3
      • 2019:
        • APBN: 2.461,1
        • LKPP Audited: 2.310,2
        • % terhadap APBN: 93,9
        • Growth (%): 4,4
    • Keseimbangan primer:
      • 2018:
        • APBN: (87,3)
        • LKPP Audited: (11,5)
        • % terhadap APBN: 13,2
        • Growth (%): (90,8)
      • 2019:
        • APBN: (20,1)
        • LKPP Audited: (77,5)
        • % terhadap APBN: 385,3
        • Growth (%): 547,5
    • Surplus/(defisit) anggaran:
      • 2018:
        • APBN: (325,9)
        • LKPP Audited: (269,4)
        • % terhadap APBN: 82,7
        • Growth (%): (21,0)
      • 2019:
        • APBN: (296,0)
        • LKPP Audited: (353,0)
        • % terhadap APBN: 119,3
        • Growth (%): 31,0
    • % surplus/(defisit) anggaran terhadap PDB:
      • 2018:
        • APBN: (2,19)
        • LKPP Audited: (1,82)
        • % terhadap APBN:
        • Growth (%):
      • 2019:
        • APBN: (1,84)
        • LKPP Audited: (2,20)
        • % terhadap APBN:
        • Growth (%):
    • Pembiayaan anggaran:
      • 2018:
        • APBN: 325,9
        • LKPP Audited: 305,7
        • % terhadap APBN: 93,8
        • Growth (%): (16,6)
      • 2019:
        • APBN: 296,0
        • LKPP Audited: 399,5
        • % terhadap APBN: 134,9
        • Growth (%): 30,7
• Realisasi penerimaan pajak (migas dan non migas) tahun 2019 dapat tumbuh positif 1,4% di tengah tekanan perlambatan ekonomi. Total penerimaan pajak tanpa PPh migas tumbuh 1,95%.
• Dari sisi sektoral, penerimaan pajak tahun 2019 terutama didukung oleh pertumbuhan sektor jasa keuangan serta transportasi dan pergudangan.
  • Industri pengolahan: Rp 365,39 Triliun (29,4%).
  • Perdagangan: Rp 246,85 Triliun (19,9%).
  • Jasa keuangan dan asuransi Rp 175,8 Triliun (14,2%).
  • Konstruksi dan real estat Rp 89,65 Triliun (7,2%).
  • Pertambangan Rp 66,12 Triliun (5,3%).
  • Transportasi dan pergudangan Rp 50,33 Triliun (4,1%).
• Realisasi sementara PNBP tahun 2019 terutama didorong oleh pertumbuhan positif PNBP non migas, sementara PNBP migas turun karena ICP yang lebih rendah. Realisasi sementara PNBP tahun 2019 mencapai 107,1% dari target APBN. Faktor yang mempengaruhi realisasi PNBP:
  • Penurunan PNBP SDA migas disebabkan antara lain:
    • ICP yang lebih rendah (2019: US$ 62,0/barel; 2018: US$ 67,5/barel).
    • Penguatan nilai tukar Rp (2019: Rp 14.146/US$; 2018: Rp 14.247/US$).
    • Lifting minyak yang lebih rendah (2019: 741 MBOPD; 2018: 778 MBOPD).
  • Pertumbuhan positif kekayaan negara yang dipisahkan terutama berasal dari pendapatan surplus Bank Indonesia.
  • Pertumbuhan positif PNBP lainnya terutama PNBP K/L dari pendapatan administrasi dan penegakan hukum, jasa transportasi, komunikasi dan informatika serta pendapatan premium obligasi.
• Belanja pemerintah pusat tahun 2019 mendukung terjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan agenda strategi nasional.
  • Belanja kementerian lembaga: Belanja K/L tahun 2019 mencapai Rp 876,4 Triliun (102,4% dari pagu APBN dan 92,8% dari pagu revisi) dipengaruhi oleh:
    • Tidak dilakukan penghematan belanja demi mendorong perekonomian.
    • Pelaksanaan berbagai program dan agenda strategis seperti pemilu dan kenaikan manfaat PKH.
    • Revisi pagu belanja K/L untuk tambahan belanja pegawai, kenaikan iuran JKN, dan penanggulangan bencana.
  • Belanja non kementerian lembaga: Belanja non K/L mencapai Rp 622,6 Triliun (79,9% dari pagu APBN) antara lain mencakup:
    • Pembayaran bunga utang Rp 275,5 Triliun (99,9% dari pagu).
    • Subsidi Rp 201,81 Triliun (90,0% dari pagu).
    • Belanja hibah Rp 6,47 Triliun (hibah ke daerah Rp 6,2 Triliun dan ke pemerintah asing Rp 0,2 Triliun).
• Subsidi energi tahun 2019 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Realisasi sementara subsidi energi tahun 2019 mencapai Rp 136,9 Triliun.
  • Volume penyaluran BBM tahun 2019:
    • Minyak solar 14,5 juta KL.
    • Minyak tanah 4820ribu KL.
    • LPG tabung 3kg 6.524 juta kg.
  • Sasaran dan volume subsidi listrik:
    • Pelanggan RT 450 VA dan 900 VA.
    • Volume listrik bersubsidi 81,5 TWh.
  • Faktor yang mempengaruhi realisasi subsidi tahun 2019:
    • Lebih rendahnya realisasi ICP (62 US$/barel) dibandingkan asumsi APBN 2019 (70US$/barel).
    • Menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dari yang diasumsikan dalam APBN 2019 Rp 15.000/US$ menjadi Rp 14.146/US$ pada realisasi 2019.
    • Penyelesaian kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.
• Kualitas eksekusi belanja membaik disertai peningkatan kinerja belanja produktif dalam mendukung prioritas pembangunan.
  • Belanja pegawai:
    • Kenaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi.
    • Kenaikan gaji pokok sebesar 5% dan pemberian THR.
    • Peningkatan kualitas pelayanan publik.
  • Belanja barang:
    • Penambahan pagu antara lain pada BLU, PLN, PDN, dan SBSN.
    • Membiayai operasional pelayanan publik, kebutuhan sarana prasarana publik (rumah MBR, alat mesin pertanian, pemeliharaan infrastruktur publik, dll).
  • Belanja modal:
    • Meningkatkan produktivitas dan iklim investasi.
    • Membiayai output strategis pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan rel KA, waduk, irigasi, dll.
    • Pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas antar wilayah.
  • Bantuan sosial:
    • Peningkatan manfaat PKH.
    • Pemberian bantuan pangan nontunai (realokasi dan subsidi pangan).
    • Penanganan bencana.
• Realisasi pembiayaan investasi pemerintah Rp 49,4 Triliun dilakukan optimal guna mempertahankan momentum pembangunan dan diarahkan untuk kegiatan yang mendukung program infrastruktur dan menjaga keberlanjutan pembangunan pendidikan.
  • Peningkatan kualitas SDM:
    • DPPN:
      • APBN Rp 20,0 Triliun.
      • Realisasi sementara Rp 5,0 Triliun.
    • Dana abadi penelitian:
      • APBN Rp 990,0 Miliar.
      • Realisasi sementara Rp 990,0 Miliar.
  • Pemberdayaan UMKM:
    • BLU PIP:
      • APBN Rp 3,0 Triliun.
      • Realisasi sementara Rp 3,0 Triliun.
  • Penerimaan kembali investasi: realisasi Rp 1,4 Triliun. A
  • Mendorong program ekspor nasional:
    • LPEI:
      • APBN Rp 2,5 Triliun.
      • Realisasi sementara Rp 2,5 Triliun.
  • Peran serta di dunia internasional:
    • Investasi kepada organisasi/LKI/BUI:
      • APBN Rp 2,4 Triliun.
      • Realisasi sementara Rp 2,3 Triliun
    • BLU LDKPI:
      • APBN Rp 2,0 Triliun.
      • Realisasi sementara Rp 2,0 Triliun
  • Percepatan pembangunan infrastruktur:
    • PT HK:
      • APBN Rp 10,5 Triliun.
      • Realisasi sementara Rp 10,5 Triliun.
    • PT PLN:
      • APBN Rp 6,5 Triliun.
      • Realisasi sementara Rp 6,5 Triliun.
    • PT SMF:
      • APBN Rp 0,8 Triliun.
      • Realisasi sementara Rp 0,8 Triliun.
    • BLU LMAN:
      • APBN Rp 22,0 Triliun.
      • Realisasi sementara Rp 12,0 Triliun.
    • BLU PPDPP:
      • APBN Rp 5,2 Triliun.
      • Realisasi sementara Rp 5,2 Triliun.
• APBN 2020 akan adaptif merespon dinamika perekonomian dengan tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan (uraian triliun Rupiah):
  • Pendapatan negara:
    • 2019:
      • APBN 2.165,1
      • Realisasi sementara 1.957,2
      • % terhadap APBN 90,4
      • Growth (%) 0,7
    • 2020:
      • APBN 2.233,2
  • Belanja negara:
    • 2019:
      • APBN 2.461,1
      • Realisasi sementara 2.310,2
      • % terhadap APBN 93,9
      • Growth (%) 4,4
    • 2020:
      • APBN 2.540,4
  • Keseimbangan primer:
    • 2019:
      • APBN (20,1)
      • Realisasi sementara (77,5)
      • % terhadap APBN 385,3
      • Growth (%) 574,5
    • 2020:
      • APBN (12,0)
  • Surplus /(defisit) anggaran (A-B):
    • 2019:
      • APBN (296,0)
      • Realisasi sementara (353,0)
      • % terhadap APBN 119,3
      • Growth (%) 31,0
    • 2020:
      • APBN (307,2)
  • Pembiayaan anggaran
    • 2019:
      • APBN 296,0
      • Realisasi sementara 399,5
      • % terhadap APBN 134,9
      • Growth (%) 30,7
    • 2020:
      • APBN 307,2
• Realisasi TKDD tahun 2019 meningkat 7,1% dari tahun 2018 dan mendorong peningkatan pendapatan daerah. Penyempurnaan dalam penyaluran TKDD dalam tahun 2019 terus dilakukan, antara lain melalui:
  • Penambahan persyaratan penyaluran DAK fisik berupa laporan realisasi capaian output DAK fisik tahun sebelumnya yang sudah direviu oleh Inspektorat Daerah.
  • Penyempurnaan proses penyusunan dan persetujuan rencana kegiatan DAK fisik melalui pemanfaatan teknologi informasi, yaitu aplikasi KRISNA yang digunakan bersama oleh Pemda, K/L teknis, Bappenas, dan Kemenkeu.
  • Penyaluran dana desa berdasarkan kinerja dan percepatan penyaluran bagi desa yang berkinerja baik.
• Rasio utang Indonesia terkendali dijaga di sekitar 30% terhadap PDB, relatif di bawah tingkat rasio utang di antara negara-negara emerging market.
  • Sejak tahun 2015 s.d 2018, pertumbuhan pembiayaan utang cenderung menurun dengan rasio utang relatif rendah, sementara di tahun 2019 mengalami kenaikan karena adanya kebijakan pembiayaan.
  • Pembiayaan utang lebih memprioritaskan utang dalam mata uang rupiah yang bersumber dari pasar domestik.
  • Kenaikan pembiayaan utang juga dibarengi dengan peningkatan anggaran kesehatan, pendidikan, infrastruktur, termasuk belanja pemerintah melalui transfer ke daerah dan dana desa.
• Pertumbuhan pembayaran bunga utang 2019 lebih rendah sejalan dengan penurunan yield SBN sehingga sumber pembiayaan APBN menjadi lebih murah dan berkelanjutan.
  • Evaluasi pembayaran bunga utang:
    • Perbaikan credit rating berdampak pada peningkatan kepercayaan pasar dan menyebabkan yield SBN mengalami tren penurunan.
    • Pemerintah juga tetap memanfaatkan sumber pembiayaan murah lain yang tersedia.
    • Pemerintah dapat melakukan transaksi lindung nilai dalam rangka mengendalikan pembayaran kewajiban utang.
    • Kinerja SBN membaik di tengah kondisi global yang masih bergejolak di 2019 ditunjukkan dengan yield SBN tenor 10 tahun Rupiah turun sekitar 12% sementara untuk SUN tenor 10 USD turun jauh lebih besar, yaitu sekitar 35%.
• Perbaikan indikator kesejahteraan terjadi di tahun 2019 dan diupayakan berlanjut di tahun 2020.
• Kesimpulan:
  • Sepanjang tahun 2019, perekonomian domestik mampu menunjukkan ketahanannya di tengah gejolak ekonomi global dengan pertumbuhan yang diproyeksikan stabil pada kisaran 5% dengan inflasi yang rendah, nilai tukar yang terkendali serta yield surat utang negara yang menurun.
  • Dukungan nyata APBN tahun 2019 sebagai instrumen countercyclical dalam menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro ekonomi, tercermin pada bauran kebijakan fiskal dengan tetap mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
    • Kebijakan perpajakan yang tetap memberikan dukungan insentif pajak terhadap dunia usaha di tengah tekanan perlambatan perekonomian.
    • Dukungan belanja negara yang produktif dan optimal dalam memperkuat perlindungan sosial. Menunjang pembangunan infrastruktur serta memperbaiki kesejahteraan dan menciptakan keadilan ekonomi.
    • Pembiayaan anggaran yang efisien yang turut mendukung pembangunan infrastruktur dan pendanaan sektor pendidikan.
  • Fundamental perekonomian yang baik selama tahun 2019 dan tren perbaikan yang mulai tampak menjadi modal kuat dalam menghadapi tahun 2020 dengan terus melakukan reformasi di berbagai aspek untuk memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional.
  • Pemerintah tetap mewaspadai situasi perekonomian global tahun 2020 dengan risiko ketidakpastian yang tinggi terutama dinamika perang dagang dan tensi geopolitik yang meningkat.