Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Anggaran Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan
Tanggal Rapat: 29 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 18 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Otoritas Jasa Keuangan
Pada 29 Oktober 2018, Komisi 11 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Rencana Anggaran Tahun 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Prakosa dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Jawa Tengah 9 pada pukul 15:53 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: cnnindonesia.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Otoritas Jasa Keuangan
- Mewakili seluruh dewan komisioner OJK turut berduka cita untuk bencana jatuhnya pesawat Lion Air menuju Pangkal Pinang, semoga ini tidak terulang lagi dan dapat menjadi perhatian kedepannya. Kami sudah bisa menyampaikan indikator terkini walaupun RAPBN 2019 belum selesai dibahas. Ekonomi global masih dibayangin oleh ketidakpastian dunia, deluasi, teori geopolitik yang masih memasa. Tekanan ekonomi global memicu pelemahan pasar keuangan emerging market termasuk Indonesia.
- Kami melihat fundamental ekonomi Indonesia masih stabil dan pertumbuhan ekonomi 5%. Begitu juga, cadangan devisa masih tinggi untuk menutupi impor dan utang pemerintah. Saat ini kami sedang berupaya mewaspadai Volatilitas perekonomian yang masih tinggi. Dinamika ini memengaruhi indeks harga saham dan nilai tukar negara negara berkembang, terutama negara yang memiliki ketergantungan valas tinggi. Adapun nilai tukar dan inflasi Indonesia masih dalam kisaran target yang ditentukan, cadangan devisa juga masih cukup tinggi.
- Kinerja perbankan secara umum juga masih dalam keadaan yang stabil dan didukung tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai, likuiditas perbankan juga masih cukup besar yang disimpan di Bank Indonesia (BI). Pertumbuhan kredit terpantau terus mengalami akselerasi menjadi 12,69%. Penghimpunan dana melalui pasar modal terus mengalami peningkatan hingga Oktober 2018, total penawaran umum tercatat 143,57 triliun, tercatat 39 emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan nilai indikatif 18,31 triliun. Non Performing Loan (NPL) tercatat 2,66%, hal ini mengalami penurunan.
- Adapun Perkembangan syariah OJK masih tumbuh positif, begitu juga dengan perkembangan asetnya. Outlook ekonomi dunia direvisi ke bawah. Dari eksternal, perekonomian Indonesia dihadapkan kepada tantangan penguatan USD< perang dagang, krisis di negara berkembang dan tingkat bunga negara maju meskipun secara umum keadaan ekonomi kita baik, Indonesia tetap perlu mewaspadai gejolak-gejolak ekonomi yang dimungkinkan masih akan datang di kemudian hari. Kami melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga fiskal lainnya.
- OJK telah melaksanakan10 program prioritas nasional, program pertama yaitu mengembangkan dan melaksanakan pengawasan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi, kedua yaitu penguatan pengaturan dan pengawasan, ketiga taitu implementasi standar internasional prudensial yang sesuai dengan perekonomian Indonesia.
- Faktor eksternal dan internal yang memengaruhi keadaan perekonomian yaitu pada faktor eksternal meliputi potensi perang dagang, krisis di beberapa negara berkembang, bunga negara maju dan penguatan USD. Pada faktor internal meliputi pendalaman pasar keuangan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan inklusi dan literasi keuangan. OJK membentuk Sistem informasi perizinan terintegrasi yang mempermudah proses perizinan di bilangan keuangan dari 120 hari kerja menjadi 20 hari kerja.
- Reformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mewujudkan yang IKNB kuat dan berdaya saing, efisiensi di industri jasa keuangan untuk mewujudkan OJK yang berdaya saing, mengoptimalkan financial technology melalui pengaturan, pengawasan dan perizinan yang memadai, mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan, revitalisasi pasar modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang, mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan akses keuangan dan meningkatkan efektivitas kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen.
- Untuk perlindungan konsumen, OJK telah melakukan kerjasama satgas investigasi dengan 13 Kementerian untuk mengawasi tindakan perusahaan yang menyimpang. Realisasi penyerapan anggaran 2017-2018 (25 Oktober 2018) adalah 3,121 triliun dan target sampai akhir tahun adalah 4 triliun. Terkait dengan penerimaan OJK, sampai dengan september 2018 OJK mencapai penerimaan sebesar 4,28 triliun atau 77% dari target awal. Kami juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tindak lanjut rekomendasi BPK atas laporan keuangan OJK yaitu tidak digunakannya Wisma Mulia sebagai kantor pusat, kedua kewajiban PPh Badan dan pengelolaan dana imbalan kerja jangka panjang.
- Kementerian Keuangan masih memperbolehkan kita menggunakan tempat yang biasa kita pakai, dengan pertimbangan jika kita memakai Wisma Mulia 1 diperlukan pembangunan furniture-furniture baru. Penyusunan anggaran berdasarkan konsep Penganggaran Berbasis Kinerja, di mana pengalokasian anggaran didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kerja utama yang direncanakan serta output yang direncanakan.
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) seluruh satuan kerja OJK tahun 2019 disusun dengan memperhatikan langkah-langkah efisiensi sebelumnya dengan asumsi dasar ekonomi makro yaitu suku bunga dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 5,3%, laju inflasi 3,5% dan kurs dollar 15ribu. Lalu OJK mengajukan pagu anggaran 2019 sebesar 5,679 triliun atau meningkat 14,69% dari 2018 meliputi 51,43% untuk strategic expenditure, 36,72% untuk operational expenditure dan 11,84% untuk capital expenditure.
- Isu strategi terkait RKA 2019 yaitu kemandirian gedung kantor pusat dan OJK. Kami masih menggunakan gedung pinjaman dari Kementerian Keuangan dan gedung Wisma Mandiri 2. OJK berupaya untuk membangun kantor OJK pusat dan kantor OJK di daerah. Saat ini kantor pusat OJK masih menggunakan kantor yang berada di tiga lokasi yang semuanya merupakan gedung pinjaman meliputi 30 kantor OJK yang terdiri dari 6 kantor regional, tiga kantor skema pinjam pakai, dua kantor menggunakan gedung BI, dan 21 kantor pinjaman, kami memproyeksikan pada tahun 2022 anggaran sewa kantor akan menurun karena beralih menjadi anggaran kepemilikan gedung.
- Permintaan persetujuan Komisi 11 terkait RKA 2019 sebesar 5,679 triliun dengan sumber pembiayaan seluruhnya berasal dari penerimaan pungutan OJK. Terkait dengan PP nomor 11/2018 mengenai pungutan memang pungutan OJK tahun ini akan digunakan untuk tahun depan. Namun kami tetap melakukan pengajuan perbaikan ke Menteri Keuangan tetapi sampai sekarang belum selesai. Mayoritas Nilai tukar Emerging Markets dalam tren melemah yaitu Rp. 15.215 per tanggal 26 Oktober 2018.
- Kondisi ekonomi Indonesia sekarang yaitu pertumbuhan ekonomi solid dan terjaga, cadangan devisa masih cukup tinggi, inflasi stabil di dalam kisaran target dan peningkatan indeks daya saing Indonesia di tingkat global, permodalan perbankan nasional masih memadai yaitu Rp. 543,5 triliun. Dalam PP nomor 11 tahun 2014 disebutkan bahwa pungutan OJK tahun ini belum dapat digunakan untuk anggaran tahun depan. Atas hal tersebut, OJK mengajukan perubahan PP ke Kementerian Keuangan, namun pembahasanya belum selesai. Alternatif upaya kami adalah melakukan perubahan kebijakan akutansi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar