Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
FPT Calon Kantor Akuntan Publik — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik
Tanggal Rapat: 12 Apr 2016, Ditulis Tanggal: 5 Mar 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Kantor Akuntan Publik (KAP)
Pada 12 April 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik mengenai Fit and Proper Test Calon Kantor Akuntan Publik untuk Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Supriyanto dari Fraksi Partai Gerindra dapil Jawa Timur 7 pada pukul 14.47 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dihadiri oleh 13 anggota dari 7 Fraksi. (Ilustrasi: hestanto.web.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu
- KAP Wisnu didirikan sejak tahun 1981. Lingkup pekerjaan KAP Wisnu adalah audit umum atas laporan keuangan BPK Tahun 2015.
- KAP Wisnu menilai kesesuaian Standar Audit Pemerintahan (SAP) dan penilaian kecukupan pengungkapan.
- Hasil pekerjaan KAP Wisnu adalah laporan auditor independen. Laporan yang dibuat adalah kepatuhan perundang-undangan.
- Metode KAP Wisnu yaitu mengidentifikasi risiko setiap akun dan secara umum.
- Salah saji dapat ditoleransi jika kurang dari 20%. Kalau lebih dari 20%, akan dipertimbangkan.
- Untuk mencapai sasaran, KAP Wisnu akan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern, revisi IT, penilaian risiko dengan form risk assessment, dan meneliti materialitas melalui materiality assessment. KAP Wisnu akan mencantumkan akun material yang diperiksa dan memerlukan penekanan.
- Untuk kepatuhan terhadap UU, KAP wisnu mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). UU yang diperiksa adalah UU APBN 2015, UU No. 28 Tahun 2007, serta kontrak barang dan jasa.
- Unit akuntansi yang KAP Wisnu periksa sebanyak 37 satuan kerja.
- KAP Wisnu akan melakukan quality assurance review, baik saat audit maupun saat akan diserahkan.
- Total anggota KAP Wisnu yang diturunkan sebanyak 24 orang.
Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi
- KAP Sriyadi didirikan pada tahun 2003 dan saat ini memiliki 5 partner. Jasa utama KAP Sriyadi adalah audit laporan keuangan. KAP Sriyadi pernah membantu audit BPK pada tahun 2012.
- Tujuan audit yaitu memberikan keyakinan memadai LK BPK agar efektif, efisien, dan ekonomis. Kecukupan pengungkapan di laporan keuangan juga akan dinilai, selain 3 poin utama ruang lingkup penilaian.
- Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada DPR RI.
- Tahun ini pertama kali standar akuntansi menggunakan accrual basis.
- KAP Sriyadi akan melihat perjalanan dinas fiktif dan aset yang tidak terinventarisir.
- Tim audit yang diturunkan secara keseluruhan ada 34 orang. Jadwal audit dari 18 April sampai akhir Mei.
- Prosedur penilaian audit meliputi diskusi manajemen, inspeksi, dan prosedur analitis.
Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni
- KAP Husni berdiri sejak 30 September 1994. KAP Husni masuk dalam institut akuntan publik Indonesia, terdaftar di BI, dan rekan auditor BPK, BNI, dan Mandiri. KAP Husni terdiri dari 6 rekan.
- KAP Husni pernah mengaudit laporan keuangan BPK tahun 2009, 2012, dan 2013.
- Ada 3 kantor yang akan KAP Husni audit, yaitu kantor pusat, pusdiklat, dan 34 perwakilan.
- Metode yang digunakan adalah risk base approach dengan sampling.
- Standar KAP Husni untuk BPK adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Risiko yang KAP Husni tekankan terkait belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai sesuai dengan pengalaman KAP Husni.
- Jadwal audit berdasarkan pengalaman 7 minggu, akhir Mei sudah selesai dan draft final terbit di awal Juni.
Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono
- KAP Heliantono mempunyai kurang lebih 100 karyawan. Memiliki cabang di Bandung, Surabaya, dan Bekasi. Pusatnya ada di TB Simatupang.
- Pengalaman KAP Heliantono pernah mengaudit BPK, BUMN, Universitas Negeri, BLU, Kementerian, BUMD, dan perusahaan swasta.
- KAP Heliantono memiliki 14 rekan.
- Komponen laporan keuangan yang akan diaudit adalah 5 laporan keuangan utama dan laporan realisasi.
- Tim audit akan mengidentifikasi saldo akun pada laporan keuangan yang paling tinggi risiko salah sajinya.
- Pengujian pengendalian dan substantif tergantung risiko yang ditemukan.
- Fokus audit KAP Heliantono adalah pada belanja modal, bukti pembelian aset tetap, pemenuhan persyaratan Perpres No. 70 Tahun 2012.
- KAP Heliantono juga akan melihat belanja barang dan belanja pegawai.
- KAP Heliantono mulai audit pada minggu pertama Mei sampai minggu keempat Juli.
- Ada 9 tim yang akan mengaudit beberapa perwakilan. Struktur proyek dibagi kepada masing-masing tim.
Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli
- KAP Doli menangani perusahaan go public dan BUMN seperti Taspen, Angkasa Pura, dll.
- KAP Doli sangat concern terhadap pemeriksaan BPK. KAP Doli menurunkan 5 partner yang bersertifikasi BPK.
- Jadwal audit KAP Doli 3 bulan. Dalam teknis audit, KAP Doli memahami dari internal dan eksternal kontrol.
- Untuk BPK, KAP Doli akan mencoba melakukan internal kontrol karena BPK menggunakan dana APBN.
- Risiko dalam audit meliputi control risk, inheren risk, dan deteksi risk.
- Dalam audit summary, KAP Doli akan mencoba memberikan opini sesuai dengan temuan.
- KAP Doli akan melakukan pengujian dalam penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan BPK.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah