Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

• Pagu alokasi anggaran TA 2016 sebesar Rp5.12 Triliun. Pagu APBN-P TA 2016 sebesar Rp3.79 Triliun. Perubahan pagu anggaran bersumber karena pemotongan anggaran dan Kemendagri tetap mencapai target 2016. Ada beberapa kegiatan skala prioritas yang digeser targetnya ke tahun 2017.
• Alokasi anggaran TA 20116 menurut program:
  • Pagu APBN TA 2016:
    • Setjen Rp386.575.756.000,-
    • Ditjen Polpum Rp215.206.918.000,-
    • Ditjen Bina Adwil Rp276.024.330.000,-
    • Ditjen Otda Rp208.105.867.000,-
    • Ditjen Bina Bangda Rp352.029.260.000,-
    • Ditjen Bina Pemdes Rp1.076.357.205.000,-
    • Ditjen Bina Kelida Rp97.534.258.000,-
    • Ditjen Dukcapil Rp1.548.727.582.000,-
    • Litbang Rp55.908.832.000,-
    • Itjen Rp69.860.708.000,-
    • BPSDM Rp223.403.534.000,-
    • IPON Rp634.773.257.000,-
  • Pagu APBN-P TA 2016
    • Setjen Rp307.475.716.000,-
    • Ditjen Polpum Rp162.806.918.000,-
    • Ditjen Bina Adwil Rp253.024.300.000,-
    • Ditjen Otda Rp131.208.867.000,-
    • Ditjen Bina Bangda Rp322.628.260.000,-
    • Ditjen Bina Pemdes Rp422.852.205.000,-
    • Ditjen Bina Kelida Rp82.034.258.000,-
    • Ditjen Dukcapil Rp1.404.836.582.000,-
    • Litbang Rp47.854.832.000,-
    • Itjen Rp64.960.708.000,-
    • BPSDM Rp168.423.534.000,-
    • IPON Rp588.773.257.000,-
• Pagu indikatif TA 2017 berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu, tanggal 13 Mei 2016 perihal RKP Tahun 2017 dan Pagu Indikatif K/L TA 2017 sebesar Rp4.105.612.526.000,-.
• Usulan tambahan anggaran tahun 2017 Kemendagri sebesar Rp3.5 Triliun.
• Di awal TA 2015 yang baru mempunyai akte kelahiran baru 30% per hari, ini sudah mencapai 60%. Ditargetkan di 2017 182.000.000 penduduk harus mempunyai KTP.
• Pemerintah mengalokasikan DIPA Kemendagri TA 2015 sebesar Rp1 Triliun. TA 2016 sebesar Rp1 Triliun dan untuk TA 2017 belum dialokasikan.
• Dari data yang ada, untuk pusat sudah mengusulkan ada peningkatan 250.000 di daerah dan akan ditransfer daerah berupa DAK. Terkait usulan tambahan pagu yang dimaksud juga harus terakomodir dalam pagu anggaran TA 2017.
• Terkait usulan DAK dalam RKP TA 2017, dimana penyusunannya Kemendagri berkomitmen untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana, serta mekanisme DAK. Di lingkup Kemendagri yang diusulkan per tanggal 6 Juni, DAK sarana dan prasarana untuk satuan pamong praja sebesar Rp300 Miliar, DAK pemadam kebakaran Rp399 Miliar, kepentingan transportasi pedesaan Rp1 Triliun, pembangunan kantor desa Rp500 Miliar, dan DAK non fisik untuk meningkatkan pengelolaan daerah.
• RAPBN TA 2017 akan dilakukan oleh Pemerintah bersama Menkeu, Bappenas, DPR RI, dan Banggar. Untuk itu, Kemendagri meminta dukungan Komisi 2 khususnya yang duduk di Banggar.
• Berkaitan dengan alokasi dana partai politik, Dirjen Politik Kemendagri mengajukan penambahan, tetapi belum bisa meningkatkan dengan jumlah maksimal.
• Usulan terdiri dari 4 DAK lanjutan dan 2 DAK baru. Teknis di BPK serta ketua KPK dan KPU yang nantinya menyampaikan besarannya.
• Kemendagri menyambut baik usulan dari KPK untuk menyikapi kasus-kasus yang ada di daerah.
• Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah TA 2017 memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja agar dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dalam bentuk money follow program.
• Pagu anggaran indikatif BNPP sebesar Rp186.348.626.000,- dengan rincian untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPP sebesar Rp34.729.226.000,- dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Rp151.619.400.000,-.
• Program prioritas nasional pengelolaan perbatasan:
  • Pembangunan 10 PSSN sebagai pusat pengembangan perbatasan negara;
  • Membuka isolasi lokasi prioritas, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM dan penguatan sosial, ekonomi, serta penyediaan air baku;
  • Pembangunan PLBN terpadu;
  • Pengamanan sumber daya dan batas wilayah;
  • Peningkatan kualitas diplomasi dan kerjasama sosial ekonomi.
• Hasil pembahasan multilateral meeting: Pemindahan/realokasi anggaran sebesar Rp28.600.000.000,- dari program pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan kepada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Total alokasi sebesar Rp186.348.626.000,- dengan rincian program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPP Rp63.329.226.000,- dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Rp123.019.400.000,-.
• Usulan tambahan alokasi anggaran BNPP tahun 2017 sebesar Rp37.000.000.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi perbatasan nasional dan daerah dalam rangka integrasi perencanaan pembangunan perbatasan yang melibatkan K/L dan Pemda Rp12.000.000.000,- dan untuk biaya operasional dan pemeliharaan 5 pom utama batas negara terpadu Rp25.000.000.000,-.
• Pemotongan anggaran setiap BNPP TA 2016. Pada tahun 2016 ini, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L Negara Tahun 2016 dan menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016. Tanggal 13 Mei 2016, Penghematan/Pemotongan anggaran Belanja K/L TA 2016, bahwa Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dari alokasi BNPP TA 2016 sebesar Rp200.599.529.000,- telah ditetapkan jumlah penghematan.pemotongan anggaran belanja sebesar Rp20.847.354.300,- meliputi efisiensi belanja operasional Rp13.591.799.700,- dan efisiensi belanja lainnya Rp7.255.554.600,-. Pagu setiap BNPP setelah pemotongan berubah menjadi Rp179.752.174.700,-.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

• Alokasi anggaran 2017 per program:
  • KemenPANRB:
    • Pagu alokasi TA 2017:
      • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya: Rp98.751.508.000,-.
      • Peningkatan sarana dan prasarana: Rp7.500.000.000,-.
      • Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: Rp53.753.000.000,-.
    • Pagu indikatif TA 2017:
      • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta peningkatan sarana dan prasarana: Rp98.672.700.000,-.
      • Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: Rp69.000.000.000,-.
  • KASN:
    • Pagu alokasi TA 2017:
      • Pengawasan pelaksanaan satuan unit aparatur sipil negara: Rp46.253.127.000,-.
    • Pagu indikatif TA 2017:
      • Pengawasan pelaksanaan satuan unit aparatur sipil negara: Rp42.682.000.000,-.
• Program prioritas nasional reformasi birokrasi RKP 2017:
  • Pelaksanaan road map RB 2015-2019:
    • Pelaksanaan road map RB 2015-2019 dan penguatan pengendalian RB nasional.
    • Penerapan manajemen ASN.
    • Penataan kelembagaan birokrasi.
    • Penataan tata kelola birokrasi.
    • Penataan penyelenggaraan kearsipan nasional.
    • Penguatan sistem pengaduan.
    • Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa.
    • Sistem manajemen kinerja pengembangan nasional.
  • Penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan:
    • Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik.
    • Penguatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
  • Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan:
    • Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja.
    • Pengawasan yang independen dan profesional.
• Kegiatan utama KemenPAN RB:
  • Sistem manajemen kinerja pembangunan nasional.
  • Pelaksanaan road map RB dan penguatan pengelolaan RBN.
  • Penguatan manajemen ASN.
  • Penataan tata kelola birokrasi.
  • Penataan kelembagaan birokrasi.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

• Pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp42.628.000.000,-. Mengalami penurunan sebesar 5,89% dari anggaran tahun 2016, sebesar Rp45.351.727.000,-.
• Tujuan strategis:
  • Peningkatan pemahaman dan kualitas implementasi administrasi.
  • Peningkatan kepatuhan ASN terhadap nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.
• Sampai sekarang KASN belum mempunyai kantor yang cukup representatif.
• Monitoring dan evaluasi dasar dari ratusan instansi Pemerintah dianggarkan dana sebesar Rp200 Miliar yang membuat KASN kekurangan anggaran. Dana penyelidikan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku sebesar Rp2.2 Miliar.
• Ada beberapa yang memerlukan realokasi anggaran dari belanja operasional 2017. Untuk itu, belanja pegawai diminta untuk dipindahkan sehingga KASN dapat mengelola anggaran lebih independen dan tidak merepotkan KemenPANRB.