• Dosen Universitas Hasanuddin bertanya bagaimana praktek dan proses pembuatan perundangan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia, apakah pilkada satu putaran itu memungkinkan, bagaimana efisiensi dan efektifitas pilkada serentak, bagaimana penyelesaian sengketa apakah akan seperti rezim pemilu lewat Mahkamah Konstitusi atau lewat Mahkamah Agung, dan bagaimana persoalan pendanaan dari APBD dan perlukah Undang-Undang Pilkada direvisi.

Mahasiswa Universitas Hasanuddin

• Mahasiswa Universitas Hasanuddin bertanya terkait ada anggaran yang disediakan hanya diterima oleh pemerintah daerahnya saja, bukannya justru tidak efisien, bagaimana peran DPR-RI, terkait isu pemberian dana partai politik, bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi dana tersebut.

• Dosen Universitas Hasanuddin bertanya bagaimana praktek dan proses pembuatan perundangan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia, apakah pilkada satu putaran itu memungkinkan, bagaimana efisiensi dan efektifitas pilkada serentak, bagaimana penyelesaian sengketa apakah akan seperti rezim pemilu lewat Mahkamah Konstitusi atau lewat Mahkamah Agung, dan bagaimana persoalan pendanaan dari APBD dan perlukah Undang-Undang Pilkada direvisi.

Mahasiswa Universitas Hasanuddin

• Mahasiswa Universitas Hasanuddin bertanya terkait ada anggaran yang disediakan hanya diterima oleh pemerintah daerahnya saja, bukannya justru tidak efisien, bagaimana peran DPR-RI, terkait isu pemberian dana partai politik, bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi dana tersebut.

• Dosen Universitas Hasanuddin bertanya bagaimana praktek dan proses pembuatan perundangan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia, apakah pilkada satu putaran itu memungkinkan, bagaimana efisiensi dan efektifitas pilkada serentak, bagaimana penyelesaian sengketa apakah akan seperti rezim pemilu lewat Mahkamah Konstitusi atau lewat Mahkamah Agung, dan bagaimana persoalan pendanaan dari APBD dan perlukah Undang-Undang Pilkada direvisi.

Mahasiswa Universitas Hasanuddin

• Mahasiswa Universitas Hasanuddin bertanya terkait ada anggaran yang disediakan hanya diterima oleh pemerintah daerahnya saja, bukannya justru tidak efisien, bagaimana peran DPR-RI, terkait isu pemberian dana partai politik, bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi dana tersebut.

• Dosen Universitas Hasanuddin bertanya bagaimana praktek dan proses pembuatan perundangan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia, apakah pilkada satu putaran itu memungkinkan, bagaimana efisiensi dan efektifitas pilkada serentak, bagaimana penyelesaian sengketa apakah akan seperti rezim pemilu lewat Mahkamah Konstitusi atau lewat Mahkamah Agung, dan bagaimana persoalan pendanaan dari APBD dan perlukah Undang-Undang Pilkada direvisi.

Mahasiswa Universitas Hasanuddin

• Mahasiswa Universitas Hasanuddin bertanya terkait ada anggaran yang disediakan hanya diterima oleh pemerintah daerahnya saja, bukannya justru tidak efisien, bagaimana peran DPR-RI, terkait isu pemberian dana partai politik, bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi dana tersebut.

• Dosen Universitas Hasanuddin bertanya bagaimana praktek dan proses pembuatan perundangan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia, apakah pilkada satu putaran itu memungkinkan, bagaimana efisiensi dan efektifitas pilkada serentak, bagaimana penyelesaian sengketa apakah akan seperti rezim pemilu lewat Mahkamah Konstitusi atau lewat Mahkamah Agung, dan bagaimana persoalan pendanaan dari APBD dan perlukah Undang-Undang Pilkada direvisi.

Mahasiswa Universitas Hasanuddin

• Mahasiswa Universitas Hasanuddin bertanya terkait ada anggaran yang disediakan hanya diterima oleh pemerintah daerahnya saja, bukannya justru tidak efisien, bagaimana peran DPR-RI, terkait isu pemberian dana partai politik, bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi dana tersebut.

• Dosen Universitas Hasanuddin bertanya bagaimana praktek dan proses pembuatan perundangan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia, apakah pilkada satu putaran itu memungkinkan, bagaimana efisiensi dan efektifitas pilkada serentak, bagaimana penyelesaian sengketa apakah akan seperti rezim pemilu lewat Mahkamah Konstitusi atau lewat Mahkamah Agung, dan bagaimana persoalan pendanaan dari APBD dan perlukah Undang-Undang Pilkada direvisi.

Mahasiswa Universitas Hasanuddin

• Mahasiswa Universitas Hasanuddin bertanya terkait ada anggaran yang disediakan hanya diterima oleh pemerintah daerahnya saja, bukannya justru tidak efisien, bagaimana peran DPR-RI, terkait isu pemberian dana partai politik, bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi dana tersebut.

• Dosen Universitas Hasanuddin bertanya bagaimana praktek dan proses pembuatan perundangan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia, apakah pilkada satu putaran itu memungkinkan, bagaimana efisiensi dan efektifitas pilkada serentak, bagaimana penyelesaian sengketa apakah akan seperti rezim pemilu lewat Mahkamah Konstitusi atau lewat Mahkamah Agung, dan bagaimana persoalan pendanaan dari APBD dan perlukah Undang-Undang Pilkada direvisi.

Mahasiswa Universitas Hasanuddin

• Mahasiswa Universitas Hasanuddin bertanya terkait ada anggaran yang disediakan hanya diterima oleh pemerintah daerahnya saja, bukannya justru tidak efisien, bagaimana peran DPR-RI, terkait isu pemberian dana partai politik, bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi dana tersebut.

• Dosen Universitas Hasanuddin bertanya bagaimana praktek dan proses pembuatan perundangan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia, apakah pilkada satu putaran itu memungkinkan, bagaimana efisiensi dan efektifitas pilkada serentak, bagaimana penyelesaian sengketa apakah akan seperti rezim pemilu lewat Mahkamah Konstitusi atau lewat Mahkamah Agung, dan bagaimana persoalan pendanaan dari APBD dan perlukah Undang-Undang Pilkada direvisi.

Mahasiswa Universitas Hasanuddin

• Mahasiswa Universitas Hasanuddin bertanya terkait ada anggaran yang disediakan hanya diterima oleh pemerintah daerahnya saja, bukannya justru tidak efisien, bagaimana peran DPR-RI, terkait isu pemberian dana partai politik, bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi dana tersebut.