Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI):

• Berdasarkan laporan dari masyarakat, APPI melakukan analisis terhadap Pansel Ombudsman.
• Pansel telah melaksanakan proses seleksi sampai dengan tahap akhir. Sebanyak 18 nama akan menjadi 9 nama.
• Pansel Ombudsman diduga tidak independen dalam menjalankan tugasnya.
• Diduga ada 8 orang dari 18 calon yang lolos dekat dengan 2 orang Pansel Ombudsman.
• Analisa yang APPI melakukan berdasarkan chat grup Whatsapp kawal Ombudsman.
• Pansel diduga melakukan tindakan konspirasi yang tidak kompeten.
• Diduga ada calon yang kurang relevan bidang studinya dengan pelayanan publik.
• Pansel diduga masih memperjuangkan calon-calon mereka meski di bawah kewenangan DPR RI.
• Bila ini didiamkan Ombudsman akan dipimpin oleh Pansel yang maladministratif sehingga bisa disetir oleh asing.
• Meminta Komisi 2 DPR RI menolak seluruh calon Pimpinan Ombudsman dari Presiden dan meminta Pansel Ombudsman dibubarkan oleh Presiden.

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3):

• MP3 berada di 16 Provinsi dan telah mengawal proses pembentukan UU Pelayan Publik.
• MP3 akan melaporkan evaluasi kinerja Ombudsman dan profil calon Ombudsman yang telah lolos tahap FPT.
• Pihak pelapor bervariasi, dari keluarga, hukum, organisasi, dan LSM.
• Pada aspek investigasi tidak terprogram secara berkelanjutan.
• Ombusman belum mampu melakukan lobi dalam high level lembaga.
• Rencana strategis Omudsman belum memiliki kejelasan kerjasama.
• Harusnya mandat ajudikasi khusus dan pergantian publik diselesaikan 6 bulan setelah UU sah. Namun sampai sekarang belum ada aturan.
• Struktur kelembagaan Ombudsman belum bisa mengakomodasi seluruh wilayah Indonesia.
• Seharusnya dibentuk Majelis Kehormatan Ombudsman untuk mengatasi masalah etik.
• Terjadi potensi konflik kepentingan bila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Ketua Ombudsman.
• Untuk mengatasi masalah Ombudsman maka calon harus memiliki kapasitas dalam mengelola keuangan.
• Perlu kapasitas yang brkaitan dengan pengaduan dan kapasitas building.
• Menyelesaikan regulasi ajudikasi khusus dan pergantian pelayanan publik.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI):

• YLKI mengetahui sangat ironis komisi yang mengawasi pelayanan publik mendapat opini keuangan disclaimer dari BPK.
• Keanggotaan Ombudsman harus diisi orang yang memiliki kewibawaan tinggi dan integritas yang baik.
• Dalam Pasal 19 UU tentang Ombudsman bahwa syarat calon harus punya pengalaman 15 tahun dalam pelayanan publik.