Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Pola Pembinaan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN)

Tanggal Rapat: 21 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 22 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN)

Pada 21Oktober 2015, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) mengenai Pembahasan Pola Pembinaan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Rambe dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Sumatera Utara2 pada pukul 10.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.indonesiacollege.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN)

Dosen Fakultas Poltik dan Pemerintahan IPDN:

  • Setelah 16 tahun mengajar di IPDN baru kali ini Nurliah Nurdin bisa membawa anak-anak IPDN ke Komisi 2 DPR RI.
  • Pemodelan kebijakan adalah mata kuliah yang Nurliah Nurdin ampuh untuk mengajar.

Perwakilan Mahasiswa IPDN Sulsel:

  • Mengenai spkripsi Perwakilan Mahasiswa IPDN Sulawesi Selatan soal keterwakilan perempuan UU No 10 berjumlah harus dengan kuota 30%.
  • Apabila sudah keluar dari eksekutif Perwakilan Mahasiswa IPDN Sulawesi ingin menjadi wakil rakyat. Ia menanyakan tips-tips apa yang bisa dibagikan.

Perwakilan Mahasiswa IPDN Jawa Timur:

  • Terkait dengan netralisasi PNS, bagaimana tanggapan tentang PNS yang dipolitisasi baik secara langsung atau tidak.
  • Misalnya, dengan mengecat gedung dengan warna tertentu sehingga daerah tersebut memihak parpol tersendiri.

Perwakilan Mahasiswa IPDN Maluku Utara:

  • Fungsi legislasi, Rendy Ardiansyah menanyakan bagaimana dalam rencana untuk meningkatkan parlemen Indonesia modern.
  • Ia menanyakan ingin mengklarifikasi apakah Anggota DPR-RI benar-benar partisipasi masyarakat benar-benar dilibatkan.
  • Lebih banyak dikritik berarti belum bisa menjalankan aspirasi masyarakat yang dibahas oleh DPR.
  • Ia pernah bertanya kenapa Indonesia Timur masih dikatakan belum bisa untuk sama rata dengan Indonesia Barat.
  • Pada saat pembahasan yang daerahnya tidak dilibatkan ingin dibangunkan waduk padahal tidak dibutuhkan.
  • Ada juga daerah-daerah yang tidak membutuhkan waduk karena berdebat dibangun juga di daerah yang tidak butuh. Itu berarti pembangunan tidak berjalan merata.

Perwakilan Mahasiswa IPDN Sumatera Selatan:

  • UU tata ruang kita yg rencana akan direvisi. Terkait dgn masalah kebakaran lahan yg sgt gencar di media.
  • Ia menanyakan apa langkah yang sebenarnya harus diambil di Komisi 2 DPR RI selain merivisi UU apakah upaya kongkritnya. Atau memang ada kepentingan-kepentingan lain yang bermain di belakang ini semua. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban akuntabilitas legislatif itu sendiri terhadap konstituennya.
  • Terkait dengan kebijakan-kebijakan apa saja yg sudah mereka ambil. Informasi apa saja yang sudah dibangun dan sudah sesuai belum.

Perwakilan Mahasiswa IPDN Gorontalo:

  • Mungkin Anggota Komisi 2 DPR RI bisa berbagi pola rekrutmen dari masing-masing partai sehingga tidak hanya masuk anggota partai.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan