Elsa Syarief:

• Pertama-tama perlu membahas tentang kenapa perlu ada pengadilan pertanahan.
• Ada kasus di mana ada satu tanah pemiliknya 7 orang dan diputuskan PK.
• Banyak kasus pertanahan yang tidak jelas. Bahkan ada sengketa yang tidak selesai-selesai.
• Elsa menanyakan kenapa hal ini semua bisa terjadi, karena UU agraria memakai hukum adat di mana hukum adat tidak tertulis. Baru 30% yang teregister.
• Azas pertanahan di Indonesia adalah di bawah milik orang, di atas milik negara.
• Banyak hakim tidak mau mengurus surat kepemilikan palsu.
• Banyak tanah Pemerintah yang diambil masyarakat dengan pemalsuan surat. Ini celah hukum di Indonesia.
• Elsa ingin dibangun pengadilan khusus karena uu agraria sekarang tidak sesuai dengan kejadian sekarang.
• Elsa menanyakan bagaimana kedudukan pengadilan tanah. Ia mengatakan tetap berada di Pengadilan Umum.
• Di Undang-Undang di perbolehkan untuk membuat pengadilan khusus.
• Fungsinya adalah hanya sampai di Pengadilan Tinggi agar hakim bisa melihat lokasi tanah.
• BPN sampai sekarang masih menyembunyikan data pertanahan. Ketika ada pengadilan, BPN harus publik.
• Banyak kasus di mana rakyat yang sudah tinggal turun-temurun bisa tidak bisa memiliki hak tanah sesuai Kepres.
• Terdapat tiga hakim, dua hakim karir dan satu hukum adat yang akan digunakan di Pengadilan Tanah.

Asep Yusuf:

• Ada faktor kenapa Pengadilan Tanah harus dibentuk, secara konseptual.
• Pertama, masalah hukum tanah mmiliki kompleksitas yg tinggi. Banyak subjek hukum yang berasal dari berbagai pihak, pebuatan hukum pun bercampur, baik yang pidana atau yang perdata.
• Kepentingan hukum yang terkait tanah kompleks, bukan hanya masalah materil, tapi juga religius dan transedental. Kepentingan hukum yang dipakai dalam kasus ini pun sangat sulit diselesaikan dalam Pengadilan Umum.
• Memerlukan metode pembuktian yang tidak sederhana, misalkan masyarakat adat yang tidak terbiasa dengan pembuktian formil.
• Penggunaan prinsip peradilan yang cepat.
• Kadang-kadang masyarakat tidak mengetahui haknya dilanggar dan tidak tau cara mnyelesaikannya. Begitu pula sebaliknya.
• Kemudian, karakteristik dimensi tanah tidak hanya hukum, tapi sosial, ekonomi, budaya, eksistensi masy adat, dan politik.
• Pengadilan yang ada saat ini tidak sesuai bahkan sering inkonsisten. Sehingga pada akhirnya kita perlu memikiki hakim yang kompeten.
• Asep menanyakan apa varian kasus pertahanan, jawabannya banyak sekali.
• Hukum nasional kadang bertabrakan dengan hukum agama dan adat, seperti wakaf, hibah, dan lain-lain.
• Asep menanyakan bagaimana kedudukan Pengadilan Tanah ini. Ia mengatakan berada di lingkungan Pengadilan Umum di bawah kajian perdata.
• Tidak berada di bawah PTUN karena tidak pas secara filosofis.
• Kedudukan pengadilan tanah ini cukup dua level saja. Menurut ia sampai kasasi saja.
• Secara prinsip segala masalah tanah berada di bawah pengadilan pertanahan.
• Asep menanyakan bagaimana dengan kaitan Pengadilan lain, jawabannya tetap menjadi kewenangan PTUN.
• Selanjutnya, ia menanyakan agaimana kompetensi hakim. Jawabannya dayagunakan hakim yang ada, tapi berikat pelatihan dan sertifikasi.
• Asep menanyakan apakah ini akan efektif ketika dibentuk. Pasti banyak orang yang berusaha menyelesaikan kasus di Pengadilan ini.