Rangkuman Terkait
- Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara - RDP Komisi 2 dengan Jajaran Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)
- Pembahasan DIM 79 RUU Kabupaten/Kota terkait Penyesuaian Dasar Hukum - Raker Komisi 2 dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dan Dana Kampanye Peserta Pilkada, dan lain-lain - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Dirjen Polpum Kemendagri
- Pembahasan Tingkat I 26 RUU tentang Kabupaten/Kota - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Evalusi Penjabat Kepala Daerah, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan DPR-RI, Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD-RI, Penyerahan DIM dari Pemerintah, dan Pembentukan Panja 27 RUU Kabupaten/Kota – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan DPD-RI dan Tim Pemerintah
- Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 2 dengan Menteri ATR/BPN
- Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 - Raker Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pembahasan Program Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- Pemaparan Pogres Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Perkenalan Kepala Otorita IKN beserta Jajarannya dan Pemaparan Progres Pembangunan IKN - RDP Komisi 2 dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN - Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN
- Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Rapat Lanjutan)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Aset dan Tata Ruang (Rapat Lanjutan) — Panja Aset dan Tata Ruang Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara, Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno ( PPK GBK), dan Dirut Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran
Tanggal Rapat: 30 Nov 2016, Ditulis Tanggal: 4 Feb 2021,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Menteri Sekretariat Negara, Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, dan Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
Pada 30 November 2016, Panja Aset dan Tata Ruang Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara, Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno ( PPK GBK), dan Dirut Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran mengenai Aset dan Tata Ruang (Rapat Lanjutan). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Lukman Edy dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Riau 2 pada pukul 14:45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: dinaspupr.bandaracehkota.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg)
- Kemensetneg berpedoman pada pedoman keuangan yang berlaku untuk tata kelola ruang. Kemensetneg berusaha untuk meningkatkan kualitas.
- Kemensetneg menjembatani di satu sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus meningkat juga pelayanan publiknya.
- Masyarakat Jakarta kurang mendapatkan ruang terbuka hijau, maka Kemensetneg mengusahakan mengembalikan fungsi pedestrian.
- Di kompleks stadion, Kemensetneg sudah memberikan banyak layanan, baik kebersihan dan juga toilet.
- Tahun ini, Kemensetneg sudah memulai penanaman pohon yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga nantinya kawasan itu menjadi ruang terbuka hijau untuk masyarakat.
- Kemensetneg telah melakukan peningkatan pelayanan publik di Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran berupa parkir dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Program penataan hutan kota dan danau di Kemayoran dilakukan Kemensetneg bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk kawasan Pemerintahan, di GBK itu besarnya 35% dan untuk Kemayoran hanya 10%.
- Dalam rangka meningkatkan tata kelola yang lebih baik, Kemensetneg sudah melakukan penentuan jaringan direksi Bantuan Layanan Umum (BLU) dengan mekanisme lelang jabatan terbuka, kemudian rencana strategis (renstra) dan juga kontrak. Selain dilaksanakan oleh Direksi, juga oleh Dewan Pengawas (Dewas), Kemensetneg juga aktif untuk terlibat dan dikoordinatori oleh bidang tata kelola. Kemensetneg juga melakukan intervensi untuk pemilihan mitra, pembinaan SDM, dan sistem informasi.
- Kemensetneg berusaha keras untuk meningkatkan kualitas dan manajemen aset negara.
- Terkait dengan Asian Games, prinsipnya seperti yang sudah dilaporkan pada rapat terdahulu dan nantinya akan dilaporkan tim Direksi secara detail. PPK GBK dan Kemayoran aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam kegiatan renovasi 15 venues. PPK Kemayoran menyiapkan lahan di blok C01 dan D10 untuk wisma atlet yang pembangunannya dikoordinir PUPR.
- Untuk peningkatan PNBP, Kemensetneg melakukan banyak terobosan inovatif seperti pengembangan MoU dengan PT MRT Jakarta dan yang akan dilakukan adalah PPK GBK menggagas pemanfaatan ruang bawah tanah yang terintegrasi dengan stasiun MRT.
Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno ( PPK GBK)
- Penggunaan lahan sebagian besar untuk kawasan olahraga sebesar 52% dan sisanya seperti Pemerintah dan lainnya.
- Kawasan GBK ini konservasi lingkungannya sudah terjaga dengan baik.
- Dalam kawasan Jakarta yang lain, Kejadian Luar Biasa (KLB) bisa sampai 6, tetapi kalau di GBK ini hanya 0,2an.
- PPK GBK mengatakan dengan Mensetneg bahwa GBK ini adalah last place in Jakarta.
- PPK GBK sudah menyediakan toilet mobile untuk masyarakat.
- Sekarang di GBK juga sudah ada cctv sehingga bisa memantau secara online.
- PPK GBK juga sudah membuat aplikasi yang bernama Love GBK.
- Untuk penanganan lalu lintas dan parkir ini memang sulit diatur. Cukup sulit mengatur banyak kendaraan. Saat ini PPK GBK sudah berusaha menata parkir timur dan juga PKL. Namun untuk PKL masih belum selesai karena PPK GBK masih mencari sponsor. Kemudian untuk parkir sekarang tidak sampai 4 kali bayar.
- Untuk hutan kota, PPK GBK sudah selesai mendesainnya dan akan menunggu waktu yang tepat untuk penanaman. Saat ini juga sedang disusun masterplan kawasan yang pada akhir Desember nanti akan selesai.
- Akan ada 15 venues untuk Asian Games yang dilaksanakan di GBK. PPK GBK juga sedang memikirkan digunakan untuk apa setelah Asian Games selesai.
- Mengenai perbaikan manajemen tata kelola baik SDM, keuangan dan sebagainya.
Dirut Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran
- Sesuai visi dan misi dari PPK Kemayoran yaitu untuk menjadikan kota modern dalam kota yang lebih baik, PPK Kemayoran sedang berusaha untuk mendapatkan mitra baru untuk menjadi sponsor pembangunan. PPK Kemayoran ada yang bekerja sama dengan pihak swasta. 50 Ha belum mempunyai mitra kerja sama.
- Terdapat 125 atau 63% temuan telah ditindaklanjuti. Tersisa 33 temuan yang belum ditindaklanjuti.
- PPK Kemayoran sudah legal audit terhadap 5 mitra diantaranya Bina Citra, Bayu Tirta, PT Ocean Development, dan 2 mitra sudah putus, sedangkan 2 mitra lagi sedang dibicarakan. Untuk PT Bayu Tirta memang sudah selesai kerja samanya. Sejaih ini PPK Kemayoran sedang membuat perjanjian pemutusan dengan PT tersebut.
- Untuk perumahan nasional yang dulu bekerja sama untuk lahan seluas 30 Ha, sisa 14,4 Ha akan disiapkan untuk rumah susun dan ini sedang diusahakan.
- Untuk tahun 2014-2015, PPK Kemayoran belum menerima dividen apapun dari JIExpo.
- Untuk Jakarta Fair, PPK Kemayoran mendapatkan Rp400.000.000 dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sebelumnya tidak diberikan kepada PPK Kemayoran.
- Untuk peningkatan PNBP, telah turun ketentuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) yang telah membuat BLU Kemayoran dan lainnya lebih fleksibel untuk melakukan kerja sama. PPK Kemayoran sudah menyempurnakan anggaran berbasis web dan Kemenkeu bisa terlibat untuk memantau.
- Untuk kegiatan di padang golf, PPK Kemayoran sudah melakukan pengubahan pola dari yang non Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara menjadi lebih ke APBN.
- PPK Kemayoran dibantu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan sudah berjalan selama 1 bulan telah melakukan penataan PKL yang juga bekerja sama dengan Usaha Mikro. Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dikelola juga oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).
- Untuk kegiatan lingkungan masyarakat, PPK Kemayoran telah memberdayakan masyarakat sekitar dengan swakelola agar masyarakat diajak berpartisipasi.
- Wisma atlet selesai tahun depan dengan jumlah unit 7226 yang setelah Asian Games ini rencananya akan dijadikan rumah susun sewa.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara - RDP Komisi 2 dengan Jajaran Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)
- Pembahasan DIM 79 RUU Kabupaten/Kota terkait Penyesuaian Dasar Hukum - Raker Komisi 2 dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dan Dana Kampanye Peserta Pilkada, dan lain-lain - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Dirjen Polpum Kemendagri
- Pembahasan Tingkat I 26 RUU tentang Kabupaten/Kota - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Evalusi Penjabat Kepala Daerah, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan DPR-RI, Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD-RI, Penyerahan DIM dari Pemerintah, dan Pembentukan Panja 27 RUU Kabupaten/Kota – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan DPD-RI dan Tim Pemerintah
- Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 2 dengan Menteri ATR/BPN
- Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 - Raker Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pembahasan Program Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- Pemaparan Pogres Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Perkenalan Kepala Otorita IKN beserta Jajarannya dan Pemaparan Progres Pembangunan IKN - RDP Komisi 2 dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN - Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN
- Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Rapat Lanjutan)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah