Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi):

• Adkasi hadir ingin menyampaikan tentang masalah Pimpinan DPRD seluruh Indonesia. Kedatangan Adkasi juga untuk menyampaikan tentang Perpem turunan 32 tahun 2004 yang sudah ada 2x perubahan.
• Adkasi meminta jawaban kepastian tentang UU 23 tahun 2015 tentang hal protokler keuangan Pimpinan DPRD.
• Adkasi sudah berubah status menjadi pejabat daerah.
• Penyelenggara pemerintahan di daerah itu eksekutif dan legislatif.
• UU No 1 tahun 2015 dijelaskan apabila mencalonkan diri harus mengundurkan diri, Adkasi ingin mengajukan yudisial review untuk pasal ini.
• Dana hibah tidak boleh menganggarkan untuk tempat yang ditunjukan sosial, tidak mengetahui alasan apa dan Adkasi meminta penjelasan.
• Surat edaran Dirjen Kemendagri bagi Parpol DPRD yang bermasalah belum dapat dicairkan dana politik.

Dirjen Bina Keuangan Anggaran Kemendagri:

• Belanja wajib pemerintahan itu meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
• Belanja hibah dan bansos dianggarkan di APBD sesuai kemampuan daerah setelah yang wajib.
• Dirjen Anggaran Kemendagri menemukan pemerintahan Aceh banyak menghabiskan bansos dan hibah.
• Tidak benar kalau Mendagri melarang, itu UUnya yang tidak ada frasa masyarakat. Untuk UU 23/2003 tentang Pemda.
• Ormas yang didirikan oleh orang asing dan orang Indonesia harus disesuaikan dengan aturan ini.
• Dirjen Anggaran Kemendagri menangkap dinamika di daerah, Dirjen Anggaran Kemendagri akan merevisi Permendagrinya.
• Dirjen Anggaran Kemendagri akan bekerja do our best untuk menghadapi kesulitan daerah.
• Dirjen Anggaran Kemendagri akan memprotek daerah manakala menjamin efisiensi transparansi tentang APBD.
• Dirjen Anggaran Kemendagri menerima banyak masukan dari ADEKSI, ADPSI, ADKASI. Dirjen Anggaran Kemendagri berharap mereka bertiga duduk bersama.
• Dirjen Anggaran Kemendagri menerima juga masukan secara intens, dan seharusnya bisa merumuskan yang konkrit.
• Terkait gaji pokok Kepala Daerah Rp2,1 Juta, sedangkan untuk Gubernur sebesar Rp3 Juta.
• Uang paket selama ini 10%. Hadir tidak hadir rapat, tetap dapat.
• Tunjangan alat kelengkapan ada perbaikan, tinggal Dirjen Anggaran Kemendagri cari format.
• Uang jasa pengabdian Dirjen Anggaran Kemendagri akui sangat tidak manusiawi.
• Tunjangan transportasi, untuk pimpinan diberikan rumah jabatan dan kendaraan, ada PP di mana untuk anggota tidak.
• Begitu disediakan rumah mereka tidak mendapatkan tunjangan rumah.
• Dirjen Anggaran Kemendagri mengusulkan kepada Menteri, standar harga ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
• Dirjen Anggaran Kemendagri butuh satu step lagi untuk kemudian melaporkan atau juga sekalian dilakukan tindakan.
• Dirjen Anggaran Kemendagri berikan tunjangan transportasi yang akan Dirjen Anggaran Kemendagri hitung.
• Belanja rumah tangga jabatan pimpinan bagi operasional rumah tolong tambahkan. Itu memaknai sebagai pejabat daerah.
• Dirjen Anggaran Kemendagri akan terus merapatkan ini dan telah 3 kali selama ini.

Dirjen Anggaran Kemenkeu:

• Dirjen Anggaran Kemenkeu sangat mendukung dari PP itu dan akan menjadi beban APBD.