Bawaslu:

• Kalau kasusnya keputusan KPU, paslon ini terbukti melakukan pelanggaran maka akan didiskualifikasi.
• Kalau KPU memutuskan TSM, lalu Bawaslu biarkan terus bertanding sampai putusan MA, dan putusan MA menguatkan hasil KPU, tapi calon tersebut menang. Ini juga akan menjadi masalah lain.

Dirjen Otda Kemendagri:

• Pemerintah sangat memberi apresiasi atas debat yang berkembang saat ini.
• Pemerintah masih berharap rumusan kebijakan menjamin Pilkada berjalan dengan baik.
• Kemendagri masih berharap kebijakan untuk menjamin Pilkada terselenggara secara serentak, karena spiritnya itu.
• Sampai saat ini Kemendagri sangat berharap agar Pemilu serentak itu tetap diadakan.

KPU:

• Diatur yang mengakibatkan Pilkada tidak serentak, misal kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, menurut UU mendapat melakukan penundaan.
• Bawaslu telah memberikan putusan, menurut UU KPU itu harus ditindaklanjuti.
• Ada kerugian dialami oleh pemilih, jika yang TSM tapi masih tetap dilanjutkan sebagai calon hingga adanya putusan MA.
• Suara pemilih yang sudah diberikan pada pasangan calon tidak dapat dikesampingkan begitu saja, ini tidak sederhana.
• Kasian pemilih yang mendapatkan calon yang belum bersih. Jika ini ingin menjadi keputusan politik, harusnya ditetapkan dalam UU.
• Pada ketentuan UU Pilkada, dapat dilakukan penundaan sehingga memang menghambat jalannya Pilkada.
• KPU berpendapat bila calon yang mendapat sanksi menempuh jalur hukum ke MA maka Pilkada mendapat diundur pelaksanaannya.
• Bila paslon yang didiskualifikasi ke MA untuk banding maka di UU Pilkada itu masuk ke gangguan lain-lain sehingga Pilkada tidak bisa dilakukan.