Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pilkada Serentak - RDP Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu

Tanggal Rapat: 2 Dec 2015, Ditulis Tanggal: 30 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pada 2 Desember 2015, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu tentang Pilkada serentak. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 19.00 WIB. (Ilustrasi: Liputan6.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  • Terkait mekanisme pemilihan, bila memilih coblos foto dan setuju maka sah setuju, jika coblos foto dan tidak setuju maka sah tidak setuju.
  • Kunci dalam proses pemilihan di 3 kabupaten itu adalah sosialisasi lanjutan KPPS saat di TPS.
  • Memilih setuju di simulasi daerah calon tunggal lebih banyak dari tidak setuju.
  • Gambar adalah bagian dari pertanyaan setuju atau tidak setuju.
  • KPU selalu buat simulasi sebelum mengambil keputusan.
  • Dalam risalah Mahkamah Konstitusi diajukan model-model.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
  • Anggaran Pilkada adalah beban APBD bukan APBN, tetapi masih ada 10 daerah yang belum membentuk Panwas.
  • Bawaslu akan tetap pertahankan bahwa gambar saja harus setuju untuk melindungi suara rakyat.
  • Bawaslu ditugaskan untuk memastikan proses syarat calon harus sesuai perundang-undangan.
  • Bawaslu sudah merencanakan dan melakukan sosialisasi berbahayanya politik uang di 100 titik Pilkada serentak.
  • Kita harus menghindari adanya surat suara tidak sah.
  • Bawaslu akan mempertimbangkan masukan dari Komisi 2 DPR-RI terkait calon yang ditolak lalu diterima.
  • Persoalan dana kampanye, Bawaslu menemukan ada anggaran yang patut dipertanyakan di Sumatera Barat.
  • Bawaslu menyarankan honorarium KPU dan Bawaslu dibebankan ke APBN agar seragam.
  • Bawaslu akan pastikan ada komisioner Bawaslu di Gowa dan Soppeng saat Pilkada.
  • Bawaslu Jawa Timur mengatakan bahwa realitanya banyak yang memilih gambar saja.
  • Di Pemalang sekretariat Panwas ditarik Sekda, dan ini menjadi persoalan.
  • Anggaran spanduk tidak bisa dijamin untuk diadakan di setiap TPS.
  • DPT tidak bisa 100% sempurna.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan