Komisi Pemilihan Umum (KPU)

• KPU mengharapkan keputusan rapat kali ini masih dapat dibahas intern oleh KPU, bukan sebuah hasil fix yang harus ditaati.
• Bunyi pasalnya adalah calon wakil kepala daerah tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana, kecuali melewati 1 masa jabatan.
• KPU mencoba menelaah norma Pasal dan penjelasannya.
• KPU harus mendefinisikan kata petahana dan meninjau apakah masih cocok dengan definisi yang telah ada yaitu jeda 1 kali, maka definisi KPU petahana adalah orang yang sedang atau telah menjabat.
• KPU sudah merumuskan kebijakan dalam peraturan dan surat edaran. Surat edaran tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.
• Ada solusi dimana KPU bisa memaksimalkan perna untuk memfilter calon yang akan mengelabui UU.