Pengadu Kasus Tanah dari Depok

• Ketika keluar report oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor Depok ke Kanwil, report tersebut dikembalikan lagi ke BPN kantor Depok. Pengadu kasus meminta sidang ini bisa mencatat mengenai masalah tersebut.
• Tinjauan laporan tidak ada yang melandasi dikeluarkannya report dan sertifikat.
• Masyarakat mempunyai tanah yang belum disertifikasi dan masih dalam bentuk girik.
• Sertifikat Hak Milik (SHM) 52 dan 53 palsu karena tidak ada tanahnya.
• Permohonan dari pengadu adalah agar putusan terdahulu dibatalkan.
• Jika akta jual beli dinyatakan palsu, maka sertifikat juga dinyatakan palsu.
• Pengadu mempunyai bukti inkrah yang mencatat hukum.
• Dengan adanya peninjauan laporan yang membuktikan tanah itu fiktif, maka BPN wajib membatalkan sertifikat mereka.

Aliansi Tangerang Selatan

• Pihak aliansi sudah mengusulkan juga mengundang pihak Kabupaten Tangerang dan Bareskrim.

Dirjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

• Permasalahan kasus sengketa tanah ini berkaitan dengan konversi sertifikat.

Kepala Kantor Depok

• Permasalahan kasus sengketa tanah ini berkaitan dengan sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1981. Kemudian sertifikat ini dibagi 2 pada tahun 1987. Sisanya masih atas nama Nasidin Ali yang digunakan untuk pembangunan SMK. Menurut Kantor Depok, akta jual beli yang diajukan Pak Ajid tidak memiliki kekuatan hukum.
• Alasan pembatalan sertifikat adalah karena sedang diajukan di Polres.