• Struktur otorita IKN terdiri dari
  • Kepala dan Wakil Kepala
  • Sekretaris:
    • Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerjasama
    • Kepala Biro SDM dan Humas
    • Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
    • Kepala Biro Keuangan, BMN, dan ADP
  • Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan:
    • Direktur Hukum
    • Direktur Kepatuhan
    • Direktur Pengawasan dan Audit Internal
  • Deputi:
    • Deputi Bidang Perencanaan dan Pertahanan
    • Deputi Bidang Pengendalian dan Pembangunan
    • Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
    • Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital
    • Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
    • Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi
    • Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
    • Direktur Perencanaan Makro
    • Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan
    • Direktur Pelayanan Dasar
    • Direktur Pengembangan Ekosistem Digital
    • Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
    • Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha
    • Direktur Sarana dan Prasarana Dasar
    • Direktur Perencanaan Mikro
    • Direktur Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi
    • Direktur Pemberdayaan Masayarakat
    • Direktur Transfromasi Hijau
    • Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan SDA
    • Direktur Pendanaan
    • Direktur Sarana dan Prasarana Sosial
• Periode transisi tugas dan fungsi:
  • Pasal 36 UU IKN:
    • OIKN mulai beroperasi paling lambat Desember 2022
    • K/L melaksanakan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan IKN sesuai tusi masing-masing dengan berpedoman pada Renduk IKN, sampai dengan dimulainya operasional IKN
    • Kegiatan persiapan dan/atau pembangunan IKN yang sebelumnya dilaksanakan oleh K/L dapat dialihkan kepada OIKN atau tetap dilanjutkan oleh K/L tersebut
  • Pasal 39 UU IKN:
    • Kedudukan, fungsi, dan peran IKN tetap berada di DKI Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke IKN dengan putusan Presiden
    • OIKN mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah khusus IKN sejak tanggal penetapan pemindahan IKN
• Struktur anggaran untuk kegiatan OIKN; Februari 2023, dengan total pagu Rp253.468.789.000, dengan rincian:
  • Program pengembangan kawasan strategis:
    • Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan
    • Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan
    • Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
    • Deputi Bidang Transformasi Hijau dan DigitalDeputi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA

Deputi Bidang Investasi, Pendanaan, dan Pembiayaan

• Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
• Program dukungan manajemen:
  • Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama
  • Biro SDM dan Hubungan Masyarakat
  • Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
  • Biro Keuangan, BMN, dan ADP
  • Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
• Peraturan Perundang-Undangan; UU 3/2022 tentang Ibukota Negara:
  • Peraturan Pemerintah:
    • PP Nomor 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN
    • PP Nomor 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN
    • RPP Kewenangan Khusus Otorita IKN akan melalui proses konsultasi dengan DPR-RI terlebih dahulu
  • Peraturan Presiden:
    • Perpres No. 62/2022 tentang Otorita IKN
    • Perpres No. 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN
    • Perpres No. 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN Tahun 2022-2024
    • Perpres No. 65/2022 tentang Perolehan Tanah dan pengelolaan Pertanahan di Ibukota Nusantara
  • Peraturan Kepala Otorita IKN:
    • Perka IKN Nomor 1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara
  • Peraturan Menteri:
    • Permenkeu Nomor 139/PMK.08/2022 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara
    • Permenkeu Nomor 20/PMK.08/2022
    • PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 6 tahun 2022
  • Peraturan Kepala Lembaga:
    • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
• Peraturan Perundangan terkait Tata Ruang dan Pertanahan yang dalam proses legislasi:
  • Rencana detail tata ruang IKN selatan
  • Rencana detail tata ruang IKN utara
  • Rencana detail tata ruang IKN simpang samboja
  • Rencana detail tata ruang IKN kuala samboja
  • Rencana detail tata ruang IKN muara jawa
  • Syarat permohonan dan persetujuan pengalihan hak atas tanah di wilayah Ibukota Nusantara
• Panduan One Map, One Planning, One Policy (One MPP) bertujuan untuk menjadi pedoman atau panduan bagi OIKN, K/L maupun para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibukota Nusantara
• Hirarki perencanaan tata ruang:
  • Perpres 63/2022 perincian renduk IKN arahan tata ruang skala 1:50.000
  • Perpres 64/2022 RTR KSN IKN kedalamam RTRW kota skala 1:25.000
  • Perka Otorita RDTR KIPP skala 1:5.000
  • RTBL KIPP skala 1:1.000
• 9 generator ekonomi di IKN:
  • Pusat Pemerintahan Nasional; WP KIPP (Perka RDTR sudah terbit)
  • Pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan; WP IKN Barat (Perka RDTR sudah terbit)
  • Energi Baru Terbarukan; WP IKN selatan (Perka RDTR dalam proses legislasi)
  • Pusat Hiburan dan Olahraga; WP IKN Timur 1 (Perka RDTR sudah terbit)
  • Layanan edukasi; WP IKN Utara (Perka RDTR dalam proses legislasi)
  • Inovasi dan riset; WP IKN Timur 2 (Perka RDTR sudah terbit)
  • Pusat Distribusi dan Perdagangan Komoditas; WP Simpang Samboja (Perka RDTR dalam proses legislasi)
  • Pusat Argoindustri dan Industri Pangan; WP Kuala Samboja (Perka RDTR dalam proses legislasi)
• Perolehan tanah di IKN melalui mekanisme:
  • Pelepasan kawasan hutan
  • Pengadaan tanah
• Tahapan pengadaan tanah:
  • Tahap 1 Perencanaan: PUPR; studi kelayakan dan DPPT
  • Tahap 2 Persiapan: Gubernur; Data awal dan persetujuan pihak yang berhak objek pengadaan, dan penetapan lokasi dan pengumuman
  • Tahap 3 Pelaksanaan: ATR-BPN; Hasil inventarisasi dan identifikasi, hasil penilaian oleh appraisal, Berita acara musyawarah, Validasi pembayaran, Pelepasan dan pemberian ganti kerugian, Berita acara hasil pengadaan tanah
  • Tahap 4 Penyerahan hasil: ATR-BPN; Berita acara penyerahan hasil, dan sertifikasi hasil pengadaan tanah