Rangkuman Terkait
- Pembahasan Tingkat I 8 RUU tentang Provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali) - Raker Komisi 2 dengan Mendagri dan Komite I DPD-RI
- Tiga Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembetukan Provinsi Papua Barat Daya — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Provinsi Papua Barat
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Draft RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite DPD RI
- Masukan dan Pandangan terhadap 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P)
- Masukan terkait 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua - RDP Komisi 2 dengan Gubernur Papua, Pimpinan MRP, dan Pimpinan DPRP
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Penjelasan tentang RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang 3 RUU Pembentukan Provinsi, dan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) - Raker Komisi 2 dengan DPD-RI dan Pemerintah
- Tenaga Honorer - RDPU Komisi 2 dengan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah Non-ASN dan Ketua FGHNLPSI PPPK Guru 2021
- Kepemiluan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Direktur Eksekutif PUSKAPOL LPPSP FISIP UI, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) dan Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil Kawai Pemilu 2024
- Laporan Timus dan Timsin, Laporan Ketua Panja, dan Pembicaraan Tingkat I terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan DPD RI
- Pembahasan DIM RUU 7 Provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPD RI dan Tim Pemerintah
- a
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar
- Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet
- Kesiapan Pemerintah terkait RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan Pengawasan Penggunaan Dana SILPA di Daerah Bencana - Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, BNPP dan Rektor IPDN
- Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020 – Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Guru Inpassing, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer K2 dan Tindak Lanjut Permohonan PNS - Audiensi Komisi 2 dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, FORGASN PUPR, PHK2-I, Perkumpulan Guru Inpassing Madrasah Prov. Jawa Barat
- Pilkada Serentak 2020 dan Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Masyarakat Bali - RDPU Komisi 2 dengan Pemerintah Provinsi Bali
- Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Perwakilan Gubernur & Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat, Forum Kepala Daerah Tanah Tabi & Saireri, Sultan Buton Ke-40, dan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru se-Indonesia (Fokornas PP DOB SI)
- Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Bappeda dan Camat Sijunjung
- Usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Aset-Aset Negara dan Hasil Badan Layanan Umum — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara
Tanggal Rapat: 10 Mar 2016, Ditulis Tanggal: 25 Jun 2021,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Menteri Sekretaris Negara RI
Pada 10 Maret 2016, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) mengenai Aset-Aset Negara dan Hasil Badan Layanan Umum (BLU). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Wahidin Halim dari Fraksi Partai Demokrat dapil Banten 3 pada pukul 10:40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: nasional.sindonews.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Sekretaris Negara RI
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg)
- Penanganan aset-aset negara oleh Kemensesneg didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan PP No. 27 Tahun 2014.
- Kemensesneg terus berusaha meningkatkan aset dengan peningkatan teknologi informasi.
- Kemensesneg akan menyampaikan kinerja 2 Badan Layanan Umum (BLU) kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran.
- Untuk pengelolaan BLU di GBK, kawasan yang disewakan ke pihak lain sebesar 66,05 Ha atau 26%. Aset di GBK sebesar Rp49,41 Triliun.
- BLU Kemayoran seluas 453 Ha. lahan yang disewakan sebesar 101 Ha atau 42%. Nilai aset BLU Kemayoran per 31 Desember 2015 sebesar Rp25,06 Triliun.
- Kemensesneg berkomitmen untuk mengaudit dan penataan BLU.
- Kebijakan pokok Kemensesneg adalah membenahi manajemen aset dan meningkatkan kontribusi pada negara dengan melakukan renegosiasi.
- Reformasi internal dilakukan dengan langkah-langkah Direksi BLU sekarang tidak ditunjuk langsung, tetapi melalui lelang terbuka. 5 Januari lalu, jajaran Direksi yang baru sudah dilantik.
- Pada 20 Januari 2016, PP GBK tidak melanjutkan kontrak golf Senayan dan dikeluarkan surat penutupan. Penutupan golf Senayan dilakukan untuk mengembalikan zona hijau dan akan dibangun ruang terbuka hijau untuk masyarakat.
- PP GBK menindaklanjuti hasil audit BPK dan mengadendum kontrak dengan mitra.
- Telah dibentuk satgas untuk merenovasi GBK.
- Mensesneg bekerja sama dengan Pemda DKI untuk menyediakan toilet mobile di jogging track.
- PPK Kemayoran akan membangun rumah susun sewa yang akan dilakukan oleh KemenPUPR.
Direksi PPK GBK
- Renovasi GBK menggunakan anggaran KemenPUPR.
- Perbaikan manajemen dan tata kelola yang dilakukan diantaranya mengevaluasi kontrak kerjasama dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- PPK GBK juga meningkatkan pelayanan publik diantaranya ringroad bebas kendaraan, mobil toilet gratis, memperbaiki manajemen perparkiran, penataan PKL, dan menyediakan mobile sweeper.
- PPK GBK mengetahui banyak kontrak bisnis yang belum efisien dan equal. Oleh karena itu, PPK GBK melakukan evaluasi.
- Parkir mobil akan ada di kantor parkir, bukan di ringroad. Toilet yang lalu belum bersih dan dalam jangka pendek akan disediakan toilet yang bersih dan tidak berbau.
- PPK GBK menutup golf driving range Senayan secara resmi pada 1 Februari 2016 dan akan dialihkan menjadi hutan kota.
- Pelaksanaan renovasi GBK yang dilakukan KemenPUPR juga terkait dengan Asian Games. Target penyelesaian renovasi GBK adalah Agustus 2017. Test event akan dilakukan pada September 2017 dan pelaksanaan Asian Games Agustus 2018. Semua venue akan ditutup selama setahun untuk renovasi.
- Kawasan GBK untuk olahraga 53%, untuk Pemerintahan 23%, dan untuk dikerjasamakan 23%. Hutan kota akan masuk di kawasan olahraga.
Direksi PPK Kemayoran
- Kawasan Kemayoran direncanakan awalnya untuk kawasan komersial dan pengembangan untuk masyarakat. Sisi strategis ini memerlukan perhatian infrastruktur dan PPK Kemayoran mempunyai transportasi yang memadai. Dari sisi bisnis, Kemayoran masih dimanfaatkan untuk pembangunan, baik komersial maupun masyarakat. PPK Kemayoran juga membangun smart city.
- Visi Misi Smart City Kemayoran:
- Visi: Menjadikan Kemayoran smart city.
- Misi:
- Pembangunan yang berkelanjutan.
- Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Menciptakan kawasan yang berkarakter.
- Mengendalikan pertumbuhan kota.
- Menciptakan komunitas kota yang menarik dan beragam.
- Prioritas rencana kerja:
- Perbaikan tata kelola:
- Perbaikan program kerja.
- Pengembangan IT.
- Evaluasi kontrak.
- Penataan pola hubungan dengan mitra.
- Sosialisasi.
- Negosiasi.
- Eksekusi.
- Aksi dan rencana aksi.
- Legal audit atas semua kasus kontrak.
- Kerjasama dengan kejaksaan.
- Perbaikan tata kelola:
- Kuadran bisnis Kemayoran smart city:
- Kelanjutan pembangunan.
- Pembangunan yang berorientasi lingkungan.
- Kemandirian smart city.
- Kuadran pelayanan umum ada pada pendidikan, kesehatan komersial, dan sarana olahraga.
- PPK Kemayoran sudah melakukan konservasi hutan kota dan waduk serta melakukan penanaman pohon jati bersama masyarakat.
- PPK Kemayoran juga menyiapkan jaringan informasi dan teknologi kawasan, seperti CCTV dan WIFI. Selain itu juga akan ada penataan lahan hijau, lanskap, jalan, dan saluran air.
- Sarana transportasi umum Kemayoran belum maksimal. Ada 3 stasiun kereta di dekat Kemayoran tapi kurang bisa diakses. Rencana dari pihak Pemda adalah menyediakan jalur kereta ringan terkait wisma atlet. PPK Kemayoran juga bekerjasama dengan trans Jakarta untuk menyambung akses stasiun.
- PPK Kemayoran juga sedang melakukan koordinasi dengan Pemda untuk normalisasi waduk dalam rangka mengantisipasi banjir. Saat ini kondisi waduk Kemayoran sangat memprihatinkan karena sedimentasi sudah tinggi. PPK Kemayoran juga sudah melakukan sosialisasi pengolahan sampah ke warga dan dibantu oleh LSM dari Solo.
- Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Masjid Raya direlokasi ke blok B1.
- Menjelang Asian Games, PPK Kemayoran menyiapkan pembangunan 7 tower untuk menampung 11.000 peserta. Untuk Asian Games, akan ada 2 area yaitu D10 yang memiliki 7 tower dan C2 yang memiliki 3 tower. Di blok C2 ada 3 tower dengan kapasitas 1.600 unit untuk pengunjung Asian Games. Setelah Asian Games selesai, wisma atlet akan dialihkan menjadi rusunawa untuk warga sekitar.
- Diharapkan Kemayoran tidak hanya identik dengan bisnis dan komersial, tetapi juga untuk masyarakat tinggal. Danaunya bisa dimanfaatkan untuk suplai air bersih lingkungan sekitar.
- Rencana jangka panjang akan ada jalur kereta ringan, jalan layang, dan jalur sepeda.dari 454 Ha lahan, yang belum digunakan 50 Ha.
- Pada 2016, direncanakan akan ada penambahan pendapatan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Tingkat I 8 RUU tentang Provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali) - Raker Komisi 2 dengan Mendagri dan Komite I DPD-RI
- Tiga Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembetukan Provinsi Papua Barat Daya — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Provinsi Papua Barat
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Draft RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite DPD RI
- Masukan dan Pandangan terhadap 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P)
- Masukan terkait 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua - RDP Komisi 2 dengan Gubernur Papua, Pimpinan MRP, dan Pimpinan DPRP
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Penjelasan tentang RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang 3 RUU Pembentukan Provinsi, dan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) - Raker Komisi 2 dengan DPD-RI dan Pemerintah
- Tenaga Honorer - RDPU Komisi 2 dengan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah Non-ASN dan Ketua FGHNLPSI PPPK Guru 2021
- Kepemiluan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Direktur Eksekutif PUSKAPOL LPPSP FISIP UI, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) dan Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil Kawai Pemilu 2024
- Laporan Timus dan Timsin, Laporan Ketua Panja, dan Pembicaraan Tingkat I terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan DPD RI
- Pembahasan DIM RUU 7 Provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPD RI dan Tim Pemerintah
- a
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar
- Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet
- Kesiapan Pemerintah terkait RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan Pengawasan Penggunaan Dana SILPA di Daerah Bencana - Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, BNPP dan Rektor IPDN
- Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020 – Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Guru Inpassing, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer K2 dan Tindak Lanjut Permohonan PNS - Audiensi Komisi 2 dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, FORGASN PUPR, PHK2-I, Perkumpulan Guru Inpassing Madrasah Prov. Jawa Barat
- Pilkada Serentak 2020 dan Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Masyarakat Bali - RDPU Komisi 2 dengan Pemerintah Provinsi Bali
- Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Perwakilan Gubernur & Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat, Forum Kepala Daerah Tanah Tabi & Saireri, Sultan Buton Ke-40, dan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru se-Indonesia (Fokornas PP DOB SI)
- Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Bappeda dan Camat Sijunjung
- Usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua