Rangkuman Terkait
- Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara - RDP Komisi 2 dengan Jajaran Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)
- Pembahasan DIM 79 RUU Kabupaten/Kota terkait Penyesuaian Dasar Hukum - Raker Komisi 2 dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dan Dana Kampanye Peserta Pilkada, dan lain-lain - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Dirjen Polpum Kemendagri
- Pembahasan Tingkat I 26 RUU tentang Kabupaten/Kota - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Evalusi Penjabat Kepala Daerah, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan DPR-RI, Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD-RI, Penyerahan DIM dari Pemerintah, dan Pembentukan Panja 27 RUU Kabupaten/Kota – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan DPD-RI dan Tim Pemerintah
- Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 2 dengan Menteri ATR/BPN
- Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 - Raker Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pembahasan Program Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- Pemaparan Pogres Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Perkenalan Kepala Otorita IKN beserta Jajarannya dan Pemaparan Progres Pembangunan IKN - RDP Komisi 2 dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN - Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN
- Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Rapat Lanjutan)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Aset-Aset Negara dan Hasil Badan Layanan Umum — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara
Tanggal Rapat: 10 Mar 2016, Ditulis Tanggal: 25 Jun 2021,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Menteri Sekretaris Negara RI
Pada 10 Maret 2016, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) mengenai Aset-Aset Negara dan Hasil Badan Layanan Umum (BLU). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Wahidin Halim dari Fraksi Partai Demokrat dapil Banten 3 pada pukul 10:40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: nasional.sindonews.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Sekretaris Negara RI
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg)
- Penanganan aset-aset negara oleh Kemensesneg didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan PP No. 27 Tahun 2014.
- Kemensesneg terus berusaha meningkatkan aset dengan peningkatan teknologi informasi.
- Kemensesneg akan menyampaikan kinerja 2 Badan Layanan Umum (BLU) kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran.
- Untuk pengelolaan BLU di GBK, kawasan yang disewakan ke pihak lain sebesar 66,05 Ha atau 26%. Aset di GBK sebesar Rp49,41 Triliun.
- BLU Kemayoran seluas 453 Ha. lahan yang disewakan sebesar 101 Ha atau 42%. Nilai aset BLU Kemayoran per 31 Desember 2015 sebesar Rp25,06 Triliun.
- Kemensesneg berkomitmen untuk mengaudit dan penataan BLU.
- Kebijakan pokok Kemensesneg adalah membenahi manajemen aset dan meningkatkan kontribusi pada negara dengan melakukan renegosiasi.
- Reformasi internal dilakukan dengan langkah-langkah Direksi BLU sekarang tidak ditunjuk langsung, tetapi melalui lelang terbuka. 5 Januari lalu, jajaran Direksi yang baru sudah dilantik.
- Pada 20 Januari 2016, PP GBK tidak melanjutkan kontrak golf Senayan dan dikeluarkan surat penutupan. Penutupan golf Senayan dilakukan untuk mengembalikan zona hijau dan akan dibangun ruang terbuka hijau untuk masyarakat.
- PP GBK menindaklanjuti hasil audit BPK dan mengadendum kontrak dengan mitra.
- Telah dibentuk satgas untuk merenovasi GBK.
- Mensesneg bekerja sama dengan Pemda DKI untuk menyediakan toilet mobile di jogging track.
- PPK Kemayoran akan membangun rumah susun sewa yang akan dilakukan oleh KemenPUPR.
Direksi PPK GBK
- Renovasi GBK menggunakan anggaran KemenPUPR.
- Perbaikan manajemen dan tata kelola yang dilakukan diantaranya mengevaluasi kontrak kerjasama dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- PPK GBK juga meningkatkan pelayanan publik diantaranya ringroad bebas kendaraan, mobil toilet gratis, memperbaiki manajemen perparkiran, penataan PKL, dan menyediakan mobile sweeper.
- PPK GBK mengetahui banyak kontrak bisnis yang belum efisien dan equal. Oleh karena itu, PPK GBK melakukan evaluasi.
- Parkir mobil akan ada di kantor parkir, bukan di ringroad. Toilet yang lalu belum bersih dan dalam jangka pendek akan disediakan toilet yang bersih dan tidak berbau.
- PPK GBK menutup golf driving range Senayan secara resmi pada 1 Februari 2016 dan akan dialihkan menjadi hutan kota.
- Pelaksanaan renovasi GBK yang dilakukan KemenPUPR juga terkait dengan Asian Games. Target penyelesaian renovasi GBK adalah Agustus 2017. Test event akan dilakukan pada September 2017 dan pelaksanaan Asian Games Agustus 2018. Semua venue akan ditutup selama setahun untuk renovasi.
- Kawasan GBK untuk olahraga 53%, untuk Pemerintahan 23%, dan untuk dikerjasamakan 23%. Hutan kota akan masuk di kawasan olahraga.
Direksi PPK Kemayoran
- Kawasan Kemayoran direncanakan awalnya untuk kawasan komersial dan pengembangan untuk masyarakat. Sisi strategis ini memerlukan perhatian infrastruktur dan PPK Kemayoran mempunyai transportasi yang memadai. Dari sisi bisnis, Kemayoran masih dimanfaatkan untuk pembangunan, baik komersial maupun masyarakat. PPK Kemayoran juga membangun smart city.
- Visi Misi Smart City Kemayoran:
- Visi: Menjadikan Kemayoran smart city.
- Misi:
- Pembangunan yang berkelanjutan.
- Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Menciptakan kawasan yang berkarakter.
- Mengendalikan pertumbuhan kota.
- Menciptakan komunitas kota yang menarik dan beragam.
- Prioritas rencana kerja:
- Perbaikan tata kelola:
- Perbaikan program kerja.
- Pengembangan IT.
- Evaluasi kontrak.
- Penataan pola hubungan dengan mitra.
- Sosialisasi.
- Negosiasi.
- Eksekusi.
- Aksi dan rencana aksi.
- Legal audit atas semua kasus kontrak.
- Kerjasama dengan kejaksaan.
- Perbaikan tata kelola:
- Kuadran bisnis Kemayoran smart city:
- Kelanjutan pembangunan.
- Pembangunan yang berorientasi lingkungan.
- Kemandirian smart city.
- Kuadran pelayanan umum ada pada pendidikan, kesehatan komersial, dan sarana olahraga.
- PPK Kemayoran sudah melakukan konservasi hutan kota dan waduk serta melakukan penanaman pohon jati bersama masyarakat.
- PPK Kemayoran juga menyiapkan jaringan informasi dan teknologi kawasan, seperti CCTV dan WIFI. Selain itu juga akan ada penataan lahan hijau, lanskap, jalan, dan saluran air.
- Sarana transportasi umum Kemayoran belum maksimal. Ada 3 stasiun kereta di dekat Kemayoran tapi kurang bisa diakses. Rencana dari pihak Pemda adalah menyediakan jalur kereta ringan terkait wisma atlet. PPK Kemayoran juga bekerjasama dengan trans Jakarta untuk menyambung akses stasiun.
- PPK Kemayoran juga sedang melakukan koordinasi dengan Pemda untuk normalisasi waduk dalam rangka mengantisipasi banjir. Saat ini kondisi waduk Kemayoran sangat memprihatinkan karena sedimentasi sudah tinggi. PPK Kemayoran juga sudah melakukan sosialisasi pengolahan sampah ke warga dan dibantu oleh LSM dari Solo.
- Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Masjid Raya direlokasi ke blok B1.
- Menjelang Asian Games, PPK Kemayoran menyiapkan pembangunan 7 tower untuk menampung 11.000 peserta. Untuk Asian Games, akan ada 2 area yaitu D10 yang memiliki 7 tower dan C2 yang memiliki 3 tower. Di blok C2 ada 3 tower dengan kapasitas 1.600 unit untuk pengunjung Asian Games. Setelah Asian Games selesai, wisma atlet akan dialihkan menjadi rusunawa untuk warga sekitar.
- Diharapkan Kemayoran tidak hanya identik dengan bisnis dan komersial, tetapi juga untuk masyarakat tinggal. Danaunya bisa dimanfaatkan untuk suplai air bersih lingkungan sekitar.
- Rencana jangka panjang akan ada jalur kereta ringan, jalan layang, dan jalur sepeda.dari 454 Ha lahan, yang belum digunakan 50 Ha.
- Pada 2016, direncanakan akan ada penambahan pendapatan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara - RDP Komisi 2 dengan Jajaran Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)
- Pembahasan DIM 79 RUU Kabupaten/Kota terkait Penyesuaian Dasar Hukum - Raker Komisi 2 dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dan Dana Kampanye Peserta Pilkada, dan lain-lain - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Dirjen Polpum Kemendagri
- Pembahasan Tingkat I 26 RUU tentang Kabupaten/Kota - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Evalusi Penjabat Kepala Daerah, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan DPR-RI, Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD-RI, Penyerahan DIM dari Pemerintah, dan Pembentukan Panja 27 RUU Kabupaten/Kota – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan DPD-RI dan Tim Pemerintah
- Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 2 dengan Menteri ATR/BPN
- Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 - Raker Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pembahasan Program Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- Pemaparan Pogres Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Perkenalan Kepala Otorita IKN beserta Jajarannya dan Pemaparan Progres Pembangunan IKN - RDP Komisi 2 dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN - Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN
- Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Rapat Lanjutan)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah