Ketua Ombudsman RI (ORI)

• Ketua Ombudsman Kemenkeu berterima kasih atas dukungan Komisi 2 DPR RI terhadap Ombudsman selama ini.
• Program kerja yang diprioritaskan Ombudsman adalah kerja sama dengan DPR, perbaikan opini, dan pengembangan sistem nasional yang terintegrasi.
• Investigasi prakarsa sendiri dan kajian sistemik merupakan kajian yang telah dilakukan Ombudsman sampai saat ini.
• Ombudsman juga melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dan tata bangunan desa dan perkotaan, serta perbaikan publik.
• Ombudsman juga melakukan sinkronisasi kewenangan Pemerintah Kota (Pemko) dan BP Batam.
• Masalah kemacetan di Jakarta menjadi isu utama Ombudsman.
• Jembatan penyeberangan ditemukan patah.
• Untuk penggusuran lahan, ditemukan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.
• Ombudsman melakukan kunjungan ke Kampung Luar Batang dan menemukan adanya tindakan represif oleh aparat. Hasil temuan Kampung Luar Batang yaitu rumah susun pengganti tidak layak. Ketidak maksimalan pelayanan, seperti rumah susun mengakibatkan banyak warga tidur di emperan dan perahu-perahu kecil
• Ombudsman melakukan kunjungan langsung pada area yang dianggap penting, seperti di trans Jakarta.
• Ombudsman melakukan kunjungan ke car free day dan menemukan minimnya tempat sampah serta toilet portable.
• Akses layanan masyarakat semakin meningkat. Hal ini menunjukkan masyarakat menaruh perhatian ke Ombudsman.
• Hingga 31 September 2016, terdapat 6.941 laporan. Ombudsman merespon surat tembusan, baik pada pelapor maupun pada institusi terlapor. Total pengaduan yang diterima mengalami peningkatan. Ombudsman selalu mengingatkan kepada lembaga terlapor supaya bisa lebih diperhatikan. Substansi pengaduan per 31 September 2016 paling besar ke kepolisian, pertanahan, dan pendidikan.
• Ombudsman melakukan monitoring, baik secara langsung atau perwakilan ke 33 Provinsi.
• Ombudsman melakukan mediasi terhadap klaim 74 TKI yang tidak mendapatkan asuransi karena dinyatakan pulang atas keinginan sendiri. Menurut Ombudsman, klaim asuransi ke-74 TKI dapat diubah dengan mengubah nomenklatur.
• Saat ini sedang disiapkan rancangan saran ke Pemerintah atas dugaan tidak kompeten PTPN 11 terhadap penjualan gula.
• Untuk pengelolaan tanah, Ombudsman menerima laporan dari TNI, perkeretaapian, Pelindo, dan kepolisian dengan jumlah total 25 laporan.
• Sengketa perbankan yang dilaporkan berhubungan dengan bank.
• Kepada pelapor OJK, tidak diatur tenggat waktu.
• Ombudsman sering menerima laporan tentang revitalisasi pasar, diantaranya di Bekasi. Permasalahan laporan biasanya tentang revitalisasi pasar karena ketidak terlibatan masyarakat oleh Pemerintah.
• Selama 2016, terdapat 96 kecelakaan kereta api dengan korban 101 jiwa. Ombudsman menemukan bahwa KAI hanya fokus pada keselamatan kereta api, tapi keamanan pengguna jalan tidak. Belum semua Pemda paham mengenai keselamatan di sebidang perlintasan kereta api.
• Penolakan pipa gas PGN di Bekasi dilakukan karena daerah tersebut padat penduduk.
• Berdasarkan hasil kunjungan ke perekaman e-KTP, disarankan agar menerbitkan petunjuk teknis langsung, penerapan sistem antrian, dan memastikan ketersediaan loket khusus.
• Rekomendasi perubahan fungsi lahan hutan di Riau menjadi permasalahan yang dihadapi Ombudsman, yaitu keterbatasan SDM, terutama pada tenaga pelaksana substansi. Tingginya beban kerja Ombudsman belum diimbangi dengan insentif yang sesuai.
• Gedung perkantoran Ombudsman masih simpan pakai. Kantor perwakilan masih berstatus sewa.
• Ombudsman merasakan support bantuan Komisi 2 DPR RI dan akan membutuhkan seterusnya untuk mendukung penguatan kelembagaan. Ombudsman membutuhkan dukungan pengadaan gedung kantor.
• Kiprah Ombudsman di internasional cukup aktif dalam kegiatan internasional. Beberapa waktu lalu, Ombudsman diundang ke Australia. 1 anggota Ombudsman bertugas di Australia untuk melakukan kegiatan internasional.